Jakarta, Januari 2025 – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mencatat tonggak penting dalam perjalanannya hari ini dengan pelantikan sejumlah Pejabat Tinggi Pratama. Acara ini menjadi momen strategis untuk meneguhkan kembali komitmen bersama dalam membangun organisasi yang kuat, tangguh, dan berdaya guna di tengah tantangan lingkungan yang semakin kompleks.
Menteri Lingkungan Hidup, dalam pidatonya, menekankan bahwa seluruh pejabat yang dilantik mengemban amanah besar untuk menjalankan tugas-tugas strategis. “Indonesia memiliki target kinerja yang berat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dedikasi dan peran aktif seluruh jajaran, termasuk Pejabat Tinggi Pratama yang baru dilantik, menjadi kunci keberhasilan,” ujarnya.
"Pada hari ini kita melantik 43 (empat puluh tiga) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama KLH/BPLH, yang terdiri dari 5 (lima) Kepala Biro, 2 (dua) Inspektur, 25 (dua puluh lima) Direktur, dan 11 (sebelas) Kepala Pusat. Para pejabat ini diharapkan dapat mengemban tanggung jawab besar dalam mendukung percepatan implementasi program kerja kementerian dan badan yang semakin relevan dengan dinamika global", ujar Menteri Hanif.
Sejalan dengan dinamika global dan kebutuhan efisiensi, KLH/BPLH telah melakukan langkah reformasi birokrasi dengan penyederhanaan struktur organisasi. Melalui Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2024, eselon 3 dan 4 dihapus untuk mendorong kelincahan dan efektivitas organisasi. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik dan menjawab tantangan pengelolaan lingkungan yang kian meningkat, seperti perizinan lingkungan dan penyelesaian kasus pencemaran.
Menteri juga menggarisbawahi pentingnya aksi nyata dalam menghadapi triple planetary crisis: perubahan iklim, pencemaran, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Ketiganya memberikan dampak serius bagi Indonesia, mulai dari bencana hidrometeorologi hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). “Krisis ini memerlukan kerja keras, inovasi, dan kolaborasi semua pihak,” tegasnya.
Dalam konteks Rencana Kerja 2025-2029, KLH/BPLH akan fokus pada isu strategis seperti pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, perlindungan keanekaragaman hayati, serta mitigasi karhutla dan degradasi ekosistem gambut dan mangrove. Menteri mendorong pengembangan ekonomi sirkular yang tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Rencana kerja KLH/BPLH menitikberatkan pada tiga transformasi utama: sosial, ekonomi, dan tata kelola.
Transformasi sosial: Pemberdayaan masyarakat dan pembentukan generasi sadar lingkungan melalui pendidikan dan kampanye efektif. Transformasi ekonomi: Penerapan ekonomi hijau berbasis rendah karbon yang menciptakan nilai tambah dari sumber daya alam. Transformasi tata kelola: Penguatan pengawasan dan penegakan hukum berbasis teknologi untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana. “Sinergi ketiga pilar ini akan menjadi strategi nasional untuk menjaga keberlanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” tambah Menteri.
Menteri menekankan pentingnya inovasi dan penguasaan teknologi bagi para pejabat yang baru dilantik. “Sebagai Pejabat Tinggi Pratama, Anda adalah elemen kunci dalam mewujudkan visi besar KLH/BPLH. Kepemimpinan Saudara akan diuji oleh kemampuan memimpin tim, berkoordinasi, dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” pesannya.
Mengakhiri pidatonya, Menteri mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik dan menyampaikan harapan besar agar mereka dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan lingkungan hidup Indonesia. "Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing langkah kita dalam menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan bangsa," pungkasnya.
Untuk Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, pejabat yang dilantik adalah sebagai berikut
- Yulia Suryanti, S.Si., M.Sc. sebagai Direktur Adaptasi Perubahan Iklim
- Ir. Hari Wibowo sebagai Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikas
- Irawan Asaad,S.T., M.Sc., Ph.D. sebagai Direktur Mitigasi Perubahan Iklim
- Franky Zamzani, S.Hut., M.Env. sebagai Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim
- Dr. Drs. Ignatius Wahyu Marjaka, M.Eng. sebagai Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon
oOo
