Notifikasi terkait Pemilihan Officers pada Badan dibawah UNFCCC

Notifikasi terkait Pemilihan Officers pada Badan dibawah UNFCCC

NFP to the UNFCCC telah mendapatkan notifikasi dari Sekretariat UNFCCC perihal LA/Elections tertanggal 10 Maret 2020, yang menginformasikan kepada para negara pihak UNFCCC, Kyoto Protocol, dan Paris Agreement bahwa akan diadakan pemilihan officers untuk beberapa posisi pada beberapa Badan dibawah UNFCCC.

Secara lengkap, notifikasi tersebut dapat dibaca pada tautan dibawah ini.

Untuk tambahan informasi, Pada COP-25 di Madrid, Desember 2019, Indonesia telah berhasil mendapatkan 2 posisi officers yaitu:

  1. Sdri. Ratnasari Wargahadibrata, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK sebagai anggota Compliance Committee under the Kyoto Protocol - Enforcement Branch
  2. Sdr. Yuli Prasetyo Nugroho, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK sebagai alternate member of the Local Communities and Indigenous People Platform (LCIPP) Facilitative Working Group

Call for Submission tahun 2020

Untuk  tahun 2020, terdapat beberapa call for submission terhadap beberapa isu perundingan di UNFCCC sesuai dengan mandat dari keputusan yang telah disepakati oleh negara pihak baik di COP maupun subsidiary bodies. Sampai dengan akhir Februari 2020, terdapat 16 call for submission yang telah diidentifikasi oleh Sekretariat NFP to the UNFCCC untuk kemudian ditindak lanjuti dengan mengadakan serangkaian pertemuan untuk menyiapkan submisi tersebut.

Continue Reading

NFP

Sesuai kebijakan Pemerintah dalam streamlining Kementerian/ Lembagadan berdasarkan Peraturan Presiden No. 16/2015 tentang KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan, maka dalam Kabinet Kerja Presiden JokoWidodo terjadi peleburan 4 (empat) institusi kementerian/ lembaga yangterdiri atas Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup,Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), dan Badan Pengelola REDD+menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).Berdasarkan Perpres tersebut pelaksanaan Pengendalian Perubahan Iklimdikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutananmelalui Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI).Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen PPI diamanatkan untuk menjadi penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perubahan iklim yang didalamnya termasuk menjalankan peran sebagai National Focal Point (NFP)to the UNFCCC.

Continue Reading

membagi informasi ini:

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT