Komitmen Indonesia Dalam Pengendalian Perubahan Iklim

Pembangunan merupakan upaya setiap Negara untuk mewujudkan negara yang berdaulat, kuat dan rakyat yang sejahtera. Undang -Undang Republik Indonesia Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara harus menyediakan penghidupan yang layak bagi warga negara, untuk bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan akses pendidikan. Hal ini sejalan dengan peran aktif Indonesia dalam setiap agenda pengendalian perubahan iklim sebagai amanat konstitusi.

Diskusi internasional juga menegaskan bahwa upaya pengendalian perubahan iklim dilakukan dengan mempertimbangkan national circumstances (termasuk kondisi dan kapasitas Negara) dan keadaulatan (sovereignty) Negara. Negara memberikan arah dan berkewajiban memastikan agar pembangunan yang dibutuhkan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat tetap memperhatikan perlindungan aspek lingkungan dan sosial. Komitmen dan kontribusi Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca dilakukan adalah atas dasar sukarela (voluntary), penuh rasa tanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan masing-masing Negara (sesuai dengan prinsip “common but differentiated responsibilities – respected capabilities/CBDR-RC").

Indonesia telah terlibat aktif di tingkat internasional sebagai salah satu negara peratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Protocol Kyoto. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) dan termasuk dalam negara Non-Annex I. Dengan demikian Indonesia secara resmi terikat dengan kewajiban dan memiliki hak untuk memanfaatkan berbagai peluang dukungan yang ditawarkan UNFCCC atau Kerangka Kerja PBB dalam upaya mencapai tujuan konvensi tersebut.

Indonesia juga menunjukkan peran pentingnya di tingkat dunia sebagai tuan rumah COP-13 tahun 2007 di Bali yang diantaranya menghasilkan Bali Action Plan yang menempatkan peran penting hutan Indonesia melalui pelaksanaan skema REDD+ serta dengan dihasilkannya studi IFCA (Indonesia Forest Climate Alliance). Bali Action Plan diantaranya menyepakati adanya Policy Approaches and Positive Incentives for REDD+ in Developing Countries yang memungkinkan untuk memberikan solusi terhadap deforestasi di negara berkembang agar dapat dikurangi, namun tetap dapat melanjutkan pembangunan nasionalnya.

Heads of delegations at the 2015 United Nations Climate Change Conference which established the Paris Agreement.

Komitmen dan Kontribusi Indonesia kembali ditunjukkan dengan meratifikasi Perjanjian Pari di New York pada tanggal 22 April 2016, Indonesia menandatangani Perjanjian Paris di New York. Sebagai negara peratifikasi, Indonesia berkomitmen untuk melakukan upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dan bergera aktif mencegah terjadinya perubahan iklim. Perjanjian Paris juga memposisikan hutan sebagai kunci dari upaya penurunan gas rumah kaca. Hal ini mengingat kemampuan hutan menyerap gas rumah kaca. Posisi ini tersirat dari ketentuan pasal 5 Paris Agreement yang mendorong negara-negara pihak untuk menerapkan dan mendukung kerangka kerja berdasarkan perjanjian untuk kegiatan-kegiatan terkait reducing emission from deforestation and forest degradation dan konservasi serta pengelolaan hutan yang didasarkan pada prinsip keberlanjutan.

kcpi images
Sumber:
Humas KLHK
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia pada acara Paris Agreement

Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Undang-Undang No 16 tahun 2016 tentang Ratifikasi Perjanjian Paris. Pemerintah Indonesia dengan 9 (sembilan) aksi prioritas pembangunan nasional yang dituangkan melalui Nawa Cita merupakan komitmen nasional menuju arah pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai satu prioritas yang terintegrasi dan lintas-sektoral dalam agenda Pembangunan Nasional. Komitmen yang tertuang dalam Nawa Cita menjadi dasar bagi penyusunan dokumen the First Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yang telah disampaikan kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada bulan November 2016. First NDC Indonesia menguraikan transisi Indonesia menuju masa depan yang rendah emisi dan berketahanan iklim.

NDC dipergunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan komitmen mitigasi perubahan iklim dengan rencana penurunan emisi hingga tahun 2030 sebesar 29% sampai dengan 41% bila dengan dukungan internasional, dengan proporsi emisi masing-masing sektor yang meliputi: kehutanan (17.2%), energi (11%), pertanian (0.32%), industri (0.10%), dan limbah (0.38%). Sedangkan untuk adaptasi, komitmen Indonesia meliputi peningkatan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, serta ketahanan ekosistem dan lansekap.Dalam upaya tersebut, sesuai dengan kewajiban/komitmen negara, telah direncanakan NDC upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai aksi yang terintegrasi untuk membangun ketahanan dalam menjaga sumber daya pangan, air, dan energi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Presiden No 16 tahun 2015 membawa konsekuensi penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Dewan Nasional Perubahan Iklim dan Badan Pengelola REDD+ ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dioperasionalkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 18 tahun 2015. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim bertugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim dalam mewujudkan komitmen Indonesia dalam penurunan emisi baik di tingkat nasional maupun internasional. Pengendalian perubahan iklim di Indonesia memerlukan proses nasional dan internasional yang bersifat iterative dan sinergis. Implementasi dari kesepakatandi tingkat internasional tersebut memerlukan penterjemahan ke dalam konteks pembangunan nasional, termasuk penerjemahan ratifikasi Perjanjian Paris dan NDC melalui aksi Mitigasi dan Adaptasi. Penerjemahan ke dalam konteks nasional dimaksudkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan mengarusutamakan prinsip rendah emisi dan resilien terhadap perubahan iklim. Efektifitas pengendalian perubahan iklim juga sangat bergantung pada kebijakan dan implementasinya di semua tingkat (internasional, regional, nasional, dan sub nasional).

Nur Masripatin, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

Video Mars Pengendalian Perubahan Iklim

Sebagai National Focal Point Pengendalian Perubahan Iklim di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim membuat suatu wadah pengetahuan untuk masyarakat luas di Indonesia. Wadah ini dikemas dalam bentuk Knowledge Centre yang berisi pengetahuan tentang penyebab, dampak dan potensi perubahan iklim di Indonesia.

Kumpulan video tentang dampak, penyebab dan pengertian maupun analisa ilmiah tentang perubahan iklim.

Koleksi dokumen publikasi, kliping dan lainya dari berbagai sumber terkait perubahan iklim.

Kontak informasi pegiat - pegiat yang terlibat dalam aksi - aksi perubahan iklim di atas lahan di Indonesia.

Daftar Istilah dan singkatan terkait perubahan iklim yang dihimpun dari berbagai sumber ilmiah dan ranah hukum.

Kumpulan infografis - Meme - Komik tentang dampak, penyebab dan pengertian maupun analisa ilmiah tentang perubahan iklim.