Sumber–Sumber Pendanaan

Pendanaan perubahan iklim di Indonesia berasal dari dana publik dan dana swasta, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Pendanaan Dalam Negeri

Pendanaan publik dalam negeri yang dialokasikan untuk perubahan iklim cukup besar. Pada tahun 2012, Pemerintah Indonesia melalui APBN telah mengalokasi dana untuk kegiatan mitigasi perubahan iklim 7,7 triliun rupiah (Kementerian Keuangan 2012). Berdasarkan data KLHK, 2017, pada tahun 2011 – 2014, pengeluaran pemerintah sebanyak 8,7 milliar rupiah atau setara dengan USD 655 juta untuk kegiatan kehutanan yang lebih ditujukan untuk kegiatan pre kondisi untuk kegiatan REDD+. Sebagian besar pendanaan dalam negeri untuk perubahan iklim (hampir 75 persen) dialokasikan untuk "kegiatan pendukung" yang utama, seperti pengembangan kebijakan, kegiatan penelitian dan pengembangan, pembentukan sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi serta penyiapan lingkungan pendukung lainnya. Kegiatan-kegiatan ini berperan menyiapkan landasan untuk berbagai "kegiatan inti" di bidang mitigasi, sehingga diharapkan akan membantu mendorong peningkatan baik dari segi jumlah maupun efektifitas alokasi pendanaan di masa yang akan datang.

Pendanaan Luar Negeri

Pendanaan publik yang berasal dari luar negeri dapat berasal dari pendanaan bilateral maupun multilateral melalui mekanisme hibah ataupun pinjaman. Banyaknya hibah yang diterima selama periode 2011 – 2014 sebesar USD 202,1 juta (Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Pinjaman untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur dengan mitigasi langsung dan manfaat adaptasi (misalnya pembangkit listrik panas bumi, dan proyek rehabilitasi drainase), sedangkan hibah diarahkan untuk membangun lingkungan yang memungkinkan dan bentuk lain dari kesiapan. Kerjasama bilateral yang telah dijalin pemerintah Indonesia, antara lain, kerjasama dengan Kerajaan Norwegia, pemerintah Jepang, Korea, Denmark, dan lain-lain. Sedang pendanaan multilateral yang telah atau yang dapat dimanfaatkan antara lain:

Adaptation Fund (AF)

Adaptation Fund adalah salah satu pendanaan multilateral yang dikhususkan untuk kegiatan-kegiatan adaptasi perubahan iklim yang sumber pendanaannya berasal dari 2% hasil transaksi karbon untuk Clean Development Mechanism (CDM). Untuk dapat mengakses pendanaan dapat dilakukan melalui Implementing Entities terakreditasi yang terdiri dari 3 katergori yaitu

  1. National Implementing Entities (NIEs)
  2. Regional Implementing Entities (RIEs)
  3. Multilateral Implementing Entities (MIEs)

Di Indonesia telah ada lembaga nasional yang teakreditasi sebagai National Implementing Entities (NIEs), yaitu Kemitraan Indonesia. Kemitraan Indonesia membuat payung program. Dari payung program tersebut, maka Kemitraan Indonesia melakukan call proposal . Sistem ini juga memungkinkan bagi inisiatif-inisiatif yang ada untuk bergabung dengan lembaga lain sehingga dapat mengakses dana.

Untuk menyepakati program-program di level nasional, maka setiap negara memiliki Designated National Authorities yang merupakan kontak untuk Adaptation Fund. Designated National Authorities mempunyai tugas untuk melakukan persetujuan atas akreditasi aplikasi NIE sebelum dikirim ke sekretariat Adaptation Fund untuk dilakukan penilaian dan/ atau persetujuan proposal oleh Implementing Agency untuk proyek dan program adaptasi di negaranya. Di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim bertindak sebagai Designated National Authorities. Adapun tata cara akses dapat diunduh pada web www.adaptation-fund.org atau www.kemitraan.or.id.

Global Environment Facility (GEF)

Global Environment Facility (GEF) adalah mekanisme pendanaan yang bersifat incremental (pembiayaan tambahan) dari pembiayaan dasar negara-negara penerima, yang diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mempercepat program-program yang ada agar dapat memberikan manfaat bagi pengelolaan lingkungan hidup secara global (global environmental benefit). Secara garis besar, GEF menyediakan pendanaan untuk 2 kegiatan utama dalam konteks prioritas pembangunan berkelanjutan:

  1. Investasi yang diarahkan untuk manfaat lingkungan global.
  2. Bantuan teknis untuk meningkatkan lingkungan yang kondusif.

Untuk isu mitigasi perubahan iklim tertuang dalam climate change mitigation GEF – 6 Strategy yang bertujuan untuk mendukung negera berkembang untuk bertransisi menuju pembangunan yang rendah emisi dan berketahanan. Adapun kegiatan-kegiatan dapat ditujukan untuk mempromosikan inovasi dan transfer teknologi, sistem yang mampu menunjukan dampak dari aksi mitigasi serta menciptakan keadaan pemungkin untuk memainstreamkan kegiatan dalam strategi pembangunan berkelanjutan.

Untuk kegiatan adaptasi tertuang dalam Climate Change Adaptation GEF-6 Strategy yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim di negara berkembang melalui pengukuran adaptasi di sektor berdampak, wilayah serta masyarakat baik dalam jangka panjang maupun pendek. Kegiatan dilaksanakan melalui pengurangan kerentanan, peningkatan kapasitas institusi dan teknis, serta integrasi adaptasi perubahan iklim dalam kebijakan, perencanaan dan proses-proses pembangunan terkait.

Ketersediaan dana GEF, tergantung pada proses penggalian dana yang disebut GEF Replenishment yaitu proses pemberian komitmen donor untuk GEF Trust Fund setiap 4 (empat) tahun. Saat ini GEF telah memasuki fase ke-6 (enam) yang dimulai dari tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 30 Juni 2018 dengan dana sebesar US$ 4,43 milliar. Untuk GEF -6 Indonesia menerima alokasi sebesar $ 83,92 juta dengan rincian sebagai berikut :

  1. $ 21,91 juta untuk focal area perubahan iklim
  2. $ 57,84 juta untuk focal area keanekaragaman hayati
  3. $ 4, 16 juta untuk focal area kerusakan lahan

Adapun persyaratan proyek yang didanai GEF antaralain sesuai dengan kebijakan nasional, masuk kedalam GEF Focal area strategies, konsisten dengan konvensi internasional dan disetujui oleh GEF Operational Focal Point (OFP). Adapun tipe dari proyek GEF dikatergorisasikan dalam

  1. Full –Sized Project (FSPs) dengan nilai grant lebih dari $2 juta,
  2. Medium- Sized Project (MSPs) dengan nilai grant kurang dari $2 juta,
  3. Enabling activities (EAs),
  4. Programatic Approach,
  5. Small Grants Program

Dalam pelaksanaannya, pada tingkat nasional GEF di koordinasikan oleh GEF Operational Focal Point (GEF OFP), yakni pejabat KLHK dan GEF Political Focal Point (GEF PFP) untuk Indonesia, yakni pejabat Kedutaan Besar RI di Washington DC, Amerika Serikat. Tata cara akses pendanaan dapat dilihat pada www.thegef.org

Green Climate Fund (GCF)

GCF saat ini merupakan lembaga pendanaan iklim dengan nilai komitmen terbesar (USD 10.3 milyar status per 19 Februari 2016). Mandat utama GCF adalah mendistribusikan dana untuk proyek, program, kebijakan dan berbagai aktivitas berkaitan dengan upaya mitigasi dan adaptasi iklim lain di berbagai negara berkembang. Pendanaan GCF dialokasi secara seimbang untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi. Adapun ruang lingkup kegiatan yang dapat didanai oleh GCF dikatergorikan menjadi dua yaitu:

  1. Shifting to low-emission sustainable development pathways melalui:Low-emission energy access and power generation, Low-emission transport, Energy efficient buildings, cities and industries, dan Sustainable land use and forest management.
  2. Increasing climate-resilient sustainable development yang ditujukan Enhanced livelihoods of the most vulnerable people, communities, and regions, Increased health and well-being, and food and water security, Resilient infrastructure and built environment to climate change threats , Resilient ecosystems.

GCF membuka akses secara langsung melalui national implementing entity (NIE) yang telah terakdreditasi oleh GCF. Negara penerima juga berhak untuk menentukan arah, visi dan misi program yang akan dijalankan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan negara tersebut. National Designated Authorities (NDAs) adalah pihak perwakilan negara yang berperan untuk menentukan program yang akan beroperasi di negara tersebut dan menjadi penghubung antara negara dan GCF. Di Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan bertindak sebagai NDA di Indonesia sedangkan NIE yang terakreditasi di Indonesia adalah PT. Sarana Multi Infrastrukture. Detil mengenai GCF dapat diakses melalui www.greenclimate.fund

Salah satu contoh pendanaan iklim yang berasal dari swasta luar negeri adalah Clean Development Mechanism (CDM).

CDM merupakan salah satu mekanisme penurunan emisi GRK oleh negara maju dibawah Kyoto Protokol. CDM bermanfaat untuk membantu negara maju negara maju dalam memenuhi target penurunan emisi mereka, membantu negara berkembang dalam pembangunan berkelanjutan dan berkontribusi dalam mengurangi laju perubahan iklim, memungkinkan terjadinya transfer teknologi, peningkatan kapasitas, peningkatan kualitas dan peningkatan daya saing. Setiap proyek CDM harus dapat menurunkan emisi GRK yang dihitung berdasarkan metodologi dan diverifikasi sesuai yang telah ditentukan oleh CDM Executive Board.

Perkembangan CDM di Level Internasional terjadi peningkatan pada tahun 2012-2013. Sampai dengan tahun 2015, proyek yang sudah terdaftar sekarang adalah 7678 sedangkan di Indonesia sebanyak 146 proyek dan 37 diantaranya telah mendapatkan kredit karbonnya yang kurang lebih sejumlah 10 juta ton CO2.

Sampai dengan tahun 2015, Designated National Authority (DNA) berada di DNPI (Dewan Nasional Perubahan Iklim) dan telah dibentuk Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih, keberadaan KOMNAS berakhir di tahun 2015. Sejak tahun 2016 Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim telah menjadi DNA untuk Indonesia dan telah membentuk tim teknis penilaian usulan Mekanisme Pembangunan Bersih yang terdiri dari perwakilan berbagai Kementerian dan Ahli terkait. Tim ini bertugas untuk memberikan penilaian kelayakan usulan dan persetujuan proyek berdasarkan kontribusi proyek terhadap pembangunan nasional. Untuk detil mengenai CDM dapat diakses di https://cdm.unfccc.int/

Kumpulan video tentang dampak, penyebab dan pengertian maupun analisa ilmiah tentang perubahan iklim.

Koleksi dokumen publikasi, kliping dan lainya dari berbagai sumber terkait perubahan iklim.

Kontak informasi pegiat - pegiat yang terlibat dalam aksi - aksi perubahan iklim di atas lahan di Indonesia.

Daftar Istilah dan singkatan terkait perubahan iklim yang dihimpun dari berbagai sumber ilmiah dan ranah hukum.

Kumpulan infografis - Meme - Komik tentang dampak, penyebab dan pengertian maupun analisa ilmiah tentang perubahan iklim.