• Beranda
  • Aksi
  • REDD+
  • Implementasi
  • FGD Identifikasi Penyebab Deforestrasi dan Degradasi Hutan serta Aktivitas yang Menyebabkan Pengurangan Emisi, Peningkatan Serapan dan Stabilisasi Stok Karbon Hutan di Provinsi Riau

FGD Identifikasi Penyebab Deforestrasi dan Degradasi Hutan serta Aktivitas yang Menyebabkan Pengurangan Emisi, Peningkatan Serapan dan Stabilisasi Stok Karbon Hutan di Provinsi Riau

Kementerian Kehutanan melalui Pusat Standardisasi dan Lingkungan dengan dengan dukungan kegiatan kerjasama Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) – World Bank telah memfasilitasi Focus Group Discussion yang melibatkan perwakilan institusi pemerintah, sektor swasta, NGO, universitas, lembaga penelitian, mitra kerjasama nasional dan internasional, dan individu yang relevan di Provinsi Riau pada 14 Desember 2011. Pertemuan ini bertujuan untuk: 1) mendiskusikan dan mengumpulkan informasi mengenai penyebab deforestasi dan degradasi hutan dari perspektif pembangunan, land use dan kebutuhan land use, dan perkembangan kependudukan dan 2) mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang dapat menghasilkan penurunan emisi, meningkatkan serapan serta stabilisasi stok karbon hutan.

Dengan metode Focus Group Disscussion (FGD) yang terbagi ke dalam dua kelompok, workshop tersebut telah menghasilkan beberapa informasi penting yakni:

  1. Kegiatan-kegiatan yang menjadi penyebab terjadinya deforestasi, meliputi:
    1. konversi hutan alam menjadi kebun kelapa sawit,
    2. konversi hutan alam menjadi HTI,
    3. pembakaran lahan gambut,
    4. konflik lahan,
    5. RTRWP yang belum jelas, serta
    6. gap antara supply dan demand.
  2. Kegitan-kegiatan yang menjadi penyebab terjadinya degradasi hutan, meliputi:
    1. tata kelola hutan yang lemah,
    2. kebakaran lahan gambut,
    3. illegal logging, kebun sawit,
    4. supply dan demand yang tidak seimbang.
  3. Pendorong penurunan emisi, stabilisasi dan peningkatan stok karbon yang teridentifikasi, meliputi:
    1. Bidang kebijakan/hukum: kebijakan yang mendukung proses penurunan emisi, peningkatan stok karbon.
    2. Bidang sosial: ada potensi dana Corporate Social Responsibility (CSR) tetapi harus dipastikan bentuknya berupa pemberdayaan dan bukan charity, untuk sustainability serta peningkatan kapasitas masyarakat.
    3. Bidang ekonomi: kajian cost-benefit atas peluang REDD, perhitungan luasan minimal unit REDD yang feasible, serta pembinaan kewirausahaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar hutan.
    4. Bidang edukasi: pencantuman muatan/ kurikulum lokal berbasis sumber daya alam setempat di semua jenjang pendidikan.
    5. Bidang kelembagaan/SDM: pengadaan dan penambahan fasilitas pengamanan hutan.
    6. Bidang pemerintahan (governance): pelibatan pejabat administrasi pemerintahan sampai ke tingkat kelurahan dan kecamatan untuk pengelolaan dan menjaga kawasan hutan.
    7. Bidang tenurial dan RTRW: revitalisasi kawasan konservasi dengan pendekatan ekowisata.
  4. Penghambat penurunan emisi, stabilisasi dan peningkatan stok karbon yang teridentifikasi, meliputi:
    1. Bidang kebijakan/hukum: kurang tegasnya pemerintah dalam mengawasi dan menegakkan peraturan, permasalahan dalam penataan ruang pada lahan HGU, belum adanya peraturan yang diperlukan untuk mendukung proses penurunan emisi serta peningkatan stok karbon, peraturan yang ada tidak mendukung lingkungan serta overlap dengan aturan lain sehingga tidak jelas penegakannya, dan regulasi pertanian yang tidak pro kesejahteraan petani sehingga mereka merambah hutan.
    2. Bidang sosial: perlu dibentuk lembaga pengawas pelaksanaan program CSR agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, belum adanya aturan turunan PP untuk UU CSR, tidak adanya sosialisasi yang intensif soal CSR sampai ke level akar rumput.
    3. Bidang ekonomi: belum adanya jaminan/ kepastian dari buyer soal pelaksanaan dan benefit yang bisa diterima dari program REDD, tidak adanya upaya untuk menciptakan industrialisasi pedesaan.
    4. Bidang edukasi: belum adanya hutan pendidikan di provinsi Riau yang dikelola perguruan tinggi sebagai laboratorium belajar untuk banyak pihak.
    5. Bidang kelembagaan/SDM: tidak adanya lembaga pengawas penegak peraturan yang mendukung proses penurunan emisi dan peningkatan stok karbon, isu-isu yang menjadi “black hole” di bidang perkebunan.
    6. Bidang pemerintah (governance): tidak adanya koordinasi antar bagian di pemerintahan sehingga sering terjadi kontradiksi langkah dan kebijakan
    7. Bidang tenurial dan RTRW: adanya kawasan- kawasan di luar yang disebutkan dalam ketentuan moratorium yang potensial terdegradasi dan mengalami deforestasi serta adanya ketimpangan penguasaan lahan.
    8. Bidang politik: Belum ada upaya lobby yang maksimal dari pemerintah untuk menekankan pentingnya perdagangan karbon yang lebih adil bagi negara berkembang.
  5. Aksi yang diusulkan untuk menjadi solusi berlangsungnya deforestasi dan degradasi hutan di provinsi Riau, yaitu: penegakan hukum, kaji ulang kebijakan (RTRWP), pengkajian kapasitas industri, pelibatan masyarakat, efektivitas komoditi kehutanan, penguatan implementasi peraturan dan pengawasan di lapangan pada sektor perkebunan serta perlunya memperbanyak percontohan DA REDD+.

Deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Riau didorong oleh banyak penyebab (drivers). Penyebab deforestasi dan degradasi hutan yang teridentifkasi terbagi ke dalam dua kelompok yakni drivers positif dan negatif. Dari hasil diskusi diketahui bahwa drivers positif di provinsi ini meliputi adanya kebijakan dan strategi yang mendukung proses penurunan emisi dan peningkatan stok karbon, tersedianya potensi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan kegiatan pembinaan kewirausahaan masyarakat di sekitar hutan. Sedangkan drivers negatif meliputi kegiatan konversi hutan alam untuk berbagai kepentingan (kebun kelapa sawit, hutan tanaman industri, rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) yang belum jelas, adanya konflik lahan (tenurial), lemahnya penegakan hukum, kebakaran hutan, tata kelola hutan yang lemah, gap antara supply dan demand dan illegal logging.

Upaya penurunan emisi, stabilisasi dan peningkatan serapan stok karbon membutuhkan peran serta banyak pihak. Pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat atau memperkuat kebijakan yang mendukung proses penurunan emisi dan peningkatan stok karbon, membuat skenario Riau Hijau (memantapkan kawasan lindung, mengamankan daerah aliran sungai, menjaga rasio hutan, alih fungsi kawasan budidaya menjadi kawasan lindung secara bertahap), rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pemberantasan illegal logging, kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning policy), membentuk Pusat Informasi Perubahan Iklim (PIPI) Riau, mendorong peran masyarakat adat dalam pelestarian hutan, mendorong perusahaan HTI dan kebun untuk mempraktekkan pengelolaan air yang baik (water management), penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta melakukan kerjasama penelitian REDD. Sektor swasta telah berperan dalam menyiapkan dana CSR yang dapat didorong untuk membiayai kegiatan- kegiatan terkait, juga membangun kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, serta melaksanakan aksi langsung seperti pengelolaan cagar biosfer pada HTI dan menerapkan standar pelestarian lingkungan pada kebun kelapa sawit melalui sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) dan skema voluntary melalui sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) serta identifikasi sumber-sumber emisi gas rumah kaca pada perkebunan. Sedangkan untuk masyarakat dapat berperan secara individu maupun kelompok, sebagai mitra ataupun kontrol bagi sektor swasta dan pemerintah termasuk melakukan aksi langsung pada perkebunan kelapa sawit milik masyarakat atau hutan adat dan peningkatan partisipasi.

Dari bidang-bidang yang diidentifikasi di provinsi Riau tampak bahwa bidang kebijakan/hukum, tenurial dan pemerintahan memiliki peran yang sangat penting terhadap upaya penurunan emisi, stabilisasi dan peningkatan serapan stok karbon hutan. Pada bidang kebijakan, faktor penghambat meliputi : ketidaktegasan dalam penegakan hukum, belum adanya kebijakan yang jelas tentang komposisi komoditas sesuai daya dukung lahan, adanya peraturan yang tidak pro lingkungan dan overlap, lemahnya pengawasan kebijakan moratorium dan regulasi pertanian yang tidak pro kesejahteraan petani. Pada bidang tenurial, faktor penghambat meliputi aktivitas konflik kepemilikan lahan, adanya kawasan di luar target moratorium mengalami degradasi dan deforestasi, ketimpangan penguasaan lahan dan RTRW Provinsi Riau yang belum selesai. Pada bidang pemerintahan, terlihat bahwa masih belum padunya visi pengelolaan hutan, lemahnya pengawasan perizinan dan lemahnya koordinasi antar bagian di pemerintahan.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi dari FGD tersebut, antara lain:

  1. Khusus untuk perkebunan kelapa sawit muncul harapan dari forum agar dapat menyeimbangkan azas pengelolaan ekonomi dengan pertimbangan- pertimbangan ekologi dan sosial termasuk berupaya mengeksplor nilai positif jenis komoditas lain, agar dapat memperkaya diversitas produk dan menghindari dominasi monokultur yang suatu saat dapat mengancam keseimbangan lingkungan. Sedangkan untuk peran HTI atau HPH terutama pada areal konsesinya terdapat lahan gambut agar dapat menerapkan 9 strategi yang telah dicanangkan.
  2. Pemerintah dan seluruh stakeholder di Provinsi Riau diharapkan dapat menyatukan visi pengelolaan hutan ke depan, memaduserasikan tata ruang, mengendalikan konversi hutan, meningkatkan pengawasan pengelolaan hutan dan mempercepat aksi menyelesaikan perijinan yang tumpang tindih.
  3. Lembaga penelitian, perguruan tinggi dan LSM diharapkan dapat malakukan kajian cost benefit atas peluang REDD di Provinsi Riau, memperkuat kurikulum sekolah berbasis sumberdaya alam setempat dan membangun hutan pendidikan.
  4. Agar upaya mitigasi perubahan iklim di Provinsi Riau dapat berjalan dengan baik, maka Pemerintah dan seluruh stakeholder perlu memiliki visi dan aksi bersama untuk mencegah berlangsungnya deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi tersebut.
  5. Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan baik berupa kebijakan, fasilitasi peningkatan sumberdaya manusia, law enforcement dan jaminan anggaran yang memadai untuk mengurangi terjadinya deforestasi dan degradasi hutan.

Sumber : Kementerian Kehutanan, 2011

Kumpulan video tentang dampak, penyebab dan pengertian maupun analisa ilmiah tentang perubahan iklim.

Koleksi dokumen publikasi, kliping dan lainya dari berbagai sumber terkait perubahan iklim.

Kontak informasi pegiat - pegiat yang terlibat dalam aksi - aksi perubahan iklim di atas lahan di Indonesia.

Daftar Istilah dan singkatan terkait perubahan iklim yang dihimpun dari berbagai sumber ilmiah dan ranah hukum.

Kumpulan infografis - Meme - Komik tentang dampak, penyebab dan pengertian maupun analisa ilmiah tentang perubahan iklim.