• Beranda
  • Aksi
  • REDD+
  • Implementasi
  • FGD Identifikasi Penyebab Deforestrasi dan Degradasi Hutan serta Aktivitas yang Menyebabkan Pengurangan Emisi, Peningkatan Serapan dan Stabilisasi Stok Karbon Hutan di Provinsi Kalimantan Timur

FGD Identifikasi Penyebab Deforestrasi dan Degradasi Hutan serta Aktivitas yang Menyebabkan Pengurangan Emisi, Peningkatan Serapan dan Stabilisasi Stok Karbon Hutan di Provinsi Kalimantan Timur

Kementerian Kehutanan telah memfasilitasi Focus Group Discussion yang melibatkan perwakilan institusi pemerintah, sektor swasta, NGO, universitas, lembaga penelitian, mitra kerjasama bilateral dan internasional, dan individu yang relevan di Provinsi Kalimantan Timur pada 23 November 2011. Pertemuan ini bertujuan untuk: 1) mendiskusikan dan mengumpulkan informasi mengenai penyebab deforestasi dan degradasi hutan dari perspektif pembangunan, land use dan kebutuhan land use, dan perkembangan kependudukan dan 2) mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang dapat menghasilkan penurunan emisi, meningkatkan serapan serta stabilisasi stok karbon hutan.

Dengan metode Focus Group Disscussion (FGD) yang terbagi ke dalam dua kelompok dan telah menghasilkan beberapa informasi penting sebagai berikut:

  1. Kegiatan-kegiatan yang menjadi penyebab terjadinya deforestasi meliputi:
    1. Konversi hutan alam menjadi areal kebun kelapa sawit, kebun karet, hutan tanaman industri, tambang;
    2. Peladangan berpindah (shifting cultivation); 3) Pembalakan liar (illegal logging); 4) Pembakaran hutan (forest fire/burning); 5) Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum dan sosial; 6) Tambak (embankment); 7) perumahan/ pengembang (housing/developer); dan 8) transmigrasi.
  2. Kegiatan-kegiatan yang menjadi penyebab terjadinya degradasi hutan meliputi: 1) Pembalakan liar (illegal logging); 2) Penebangan di luar blok, penebangan melebihi kapasitas dan cuci mangkok ; 3) Kebakaran hutan (forest fire/ burning); 4) Pengelolaan hutan yang buruk.
  3. Pendorong penurunan emisi yang teridentifikasi, meliputi:
    1. Bidang kebijakan/hukum: kebijakan penurunan emisi, adanya Undang-undang No. 32/2009 dan kebijakan penurunan emisi nasional.
    2. Bidang sosial masyarakat (habit): Kesadaran akan bahaya global peningkatan emisi karbon dan kultur masyarakat yang baik.
    3. Bidang ekonomi: kebijakan dan pembangunan berkelanjutan di daerah-daerah yang di motivasi dengan reward, dan semangat adanya dukungan jual beli karbon.
    4. Bidang politik: komitmen Presiden dan lobby internasional.
    5. Bidang pemerintahan (governance) : peningkatan usaha oleh pemerintah untuk bekerjasama dengan masyarakat dalam penurunan emisi.
  4. Penghambat penurunan emisi yang teridentifikasi, meliputi :
    1. Bidang kebijakan/hukum: implementasi kebijakan pemerintah kurang tegas dalam penanganan penurunan emisi, Kebijakan peningkatan PAD terutama pada daerah-daerah melalui program pada perkebunan kelapa sawit.
    2. Bidang sosial masyarakat (habit): profit oriented, perilaku konsumen.
    3. Bidang ekonomi: Kebutuhan kayu yang meningkat pesat dan orientasi PAD + growth.
    4. Bidang politik: pemekaran wilayah, penegakan hukum, negosiasi internasional lamban terkait dengan target penurunan emisi Annex I.
    5. Bidang kelembagaan/SDM: kurangnya kerjasama pemerintah yang serius dalam penurunan emisi bersama masyarakat, pengelolaan yang tidak sesuai dengan kaidah SFM, masih lemahnya proses mendorong hutan kemasyarakatan sebagai bagian dari dukungan masyarakat terhadap penurunan emisi.
    6. Bidang pemerintahan (governance): kontradiksi langkah pemerintah pusat dan daerah.
  5. Pendorong stabilisasi stok karbon yang teridentifikasi, meliputi:
    1. Bidang kebijakan/hukum: produk hukum, anggaran (APBD/N), kebijakan pemerintah daerah.
    2. Bidang sosial: mempertahankan kearifan lokal masyarakat adat.
    3. Bidang politik: komitmen beberapa pemerintah daerah/kabupaten dalam upaya mitigasi perubahan iklim.
    4. Bidang teknis: Indonesia memiliki hutan/ stok karbon yang meningkat, Kegiatan yang diarahkan pada lahan-lahan kritis bukan pada lahan-lahan produktif.
  6. Penghambat stabilisasi stok karbon yang teridentifikasi, meliputi:
    1. Bidang kebijakan/hukum: kebijakan pada tingkat nasional tidak selalu bisa diterima di daerah, inkonsistensi kebijakan, kepastian kawasan (pengesahan RTRW), kebijakan tentang tenaga teknis kehutanan, status KBK dan KBNK harus jelas.
    2. Bidang politik: visi kepala daerah, proses revisi RTRW yang masih BAU, lemahnya penegakan aturan lingkungan yang telah ada.
    3. Bidang pemerintahan (governance): good governance, yang dapat dicapai dengan pencegahan korupsi, melakukan pelayanan secara benar, serta resolusi konflik, sering diabaikan.
  7. Pendorong peningkatan serapan dan stok karbon yang teridentifikasi, meliputi:
    1. Bidang sosial masyarakat (habit): norma dan hukum adat yang pro hutan, Komitmen semua stakeholder, masyarakat sudah banyak memahami perubahan iklim dikarenakan hutan telah dirusak (kampanye).
    2. Bidang ekonomi: insentif, insentif bagi HPH yang melaksanakan TPTI/SILIN dan mendapatkan S-PHPL, dukungan pasar.
    3. Bidang kelembagaan/SDM: Perlunya kerjasama pihak swasta dan negeri, Pengawasan melekat pada setiap kawasan.
    4. Bidan g pem erin tahan (gov ern ance ) : pengawasan melekat pada semua kawasan dan law enforcement.
    5. Bidang teknis: Pelaksanaan rehabilitasi berk elanjutan, memicu per cepatan pembangunan HTI di areal tidak produktif, mengadakan dan mewajibkan aturan ditanam sesuai kelas lahan S1, S2, S3, dan enhancement kelola produktif (hutan lindung dan konservasi).
  8. Penghambat peningkatan serapan dan stok karbon yang teridentifikasi, meliputi:
    1. Bidang sosial masyarakat (habit): meningkatnya jumlah pengguna kendaraan bermotor, budaya perladangan masyarakat lokal.
    2. Bidang ekonomi: pendanaan (belum siapnya dukungan pendanaan), kebutuhan energi fosil masih besar.
    3. Bidang politik: sering bergantinya person in charge yang memfasilitasi proses, SDM saja tidak cukup, perlu organisasi (ramping dan efektif).
    4. Bidang pemerintahan (governance): Komitmen negara belum belum terintegrasi baik dengan kepentingan pelaku usaha terhadap reduksi, korupsi dan kurang transparansi, adanya tumpang tindih lahan dalam tata ruang yang salah.
    5. Bidang teknis: metodologi yang belum standar, informasi, alat dan teknologi.
  9. Beberapa masukan yang dihasilkan dari workshop tersebut, antara lain:
    1. Sektor perkebunan agar dapat meningkatkan upaya-upaya mengurangi terjadinya emisi, memelihara kawasan konservasi (HCVF) dan perlindungan terhadap orang utan.
    2. Sektor pertambangan diharapkan dapat mengembangkan dan melakukan model rehabilitasi yang tepat untuk memulihkan ekosistem pada areal eks tambang dan melakukan reorientasi tujuan rehabilitasi dimaksud untuk kepentingan perbaikan lingkungan semata.
    3. Sektor swasta kehutanan diharapkan dapat melakukan berbagai aplikasi pengelolaan hutan untuk membantu mengurangi terjadinya reforestasi dan degradasi hutan, dengan tetap meningkatkan produktivitas dan dapat menyerap tenaga kerja sehingga pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur tidak terhambat dengan adanya upaya penurunan emisi ini.
    4. Pemerintah Daerah, NGOs, lembaga riset dan perguruan tinggi yang berkompeten diharapkan dapat memfasilitasi upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya implementasi REDD+, melalui penyediaan data-data terkait, penyediaan informasi, berbagi lessons learned dan mendorong terlaksananya good governance serta implementasi strategi pembangunan rendah karbon (low carbon growth strategy).

Kesimpulan

Deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Kalimantan Timur didorong oleh banyak penyebab (drivers). Penyebab deforestasi dan degradasi hutan yang teridentifikasi terbagi ke dalam dua kelompok yakni drivers positif dan negatif. Dari hasil diskusi diketahui bahwa drivers positif meliputi adanya kebijakan penurunan emisi nasional, adanya Undang- Undang No. 32/2009 tentang Lingkungan Hidup, kesadaran akan bahaya global peningkatan emisi karbon, kebijakan daerah tentang pembangunan berkelanjutan dan kultur masyarakat yang baik, kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam penurunan emisi dan komitmen politik presiden RI dan internasional tekait penurunan emisi.

Sedangkan drivers negatif meliputi kegiatan konversi hutan alam untuk berbagai kepentingan (seperti: areal kebun kelapa sawit, kebun karet, hutan tanaman industri, tambang, tambak, perumahan/ pengembang, infrastruktur serta fasilitas umum/ sosial, dan transmigrasi), kebijakan peningkatan PAD dari sektor perkebunan, peningkatan kebutuhan kayu, peraturan pusat dan daerah yang tidak sinkron, kegiatan peladangan berpindah (shifting cultivation), pembalakan liar (illegal logging), penebangan di luar blok, penebangan melebihi kapasitas dan cuci mangkok dan pengelolaan hutan yang buruk. Khusus terkait kebijakan daerah tentang pembangunan berkelanjutan dan peningkatan PAD, dapat dikategorikan sebagai driver positif maupun driver negatif. Hal itu akan sangat bergantung pada dampak kedua hal itu apakah akan mendorong terjadinya penurunan emisi, stabilisasi/konservasi dan peningkatan stok karbon hutan (positif) atau justru sebaliknya (negatif).

Upaya penurunan emisi, stabilisasi dan peningkatan serapan stok karbon membutuhkan peran serta banyak pihak. Dari hasil identifikasi terlihat bahwa pemerintah memiliki peran yang besar. Pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan terkait pengendalian emisi dan membangun komitmen dalam mengendalikan konversi hutan sebagai akibat adanya pengembangan ekonomi daerah dan target peningkatan PAD, terutama dari sektor perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan sektor kehutanan. Demikian juga dalam pemecahan berbagai masalah seperti proses revisi RTRW, klarifikasi areal KBK dan KBNK, membangun insentif, penyelesaian konflik tenurial, sinkronisasi kebijakan tingkat nasional dan daerah, mengintegrasikan kepentingan program pembangunan rendah karbon dengan kepentingan pelaku usaha, memberantas korupsi, membangun transparansi, memperkuat sumberdaya manusia (SDM) dan penegakan hukum (law enforcement). Peran swasta juga sangat penting, baik melalui pengendalian orientasi usaha (profit oriented) maupun melalui aksi secara langsung yang terintegrasi dengan program pengusahaan seperti rehabilitasi lahan pasca penambangan (revegetasi), pengolahan gas buang limbah sawit, pencegahan praktek pembakaran dalam legiatan pembersihan lahan (land clearing), sertifikasi ISPO dan penerapan pengelolaan hutan lestari serta inovasi lainnya seperti silvikultur intensif (SILIN) dan pola FSC. Disamping itu, sektor swasta dapat mendorong program-program kemitraan dengan masyarakat adat atau masyarakat sekitar hutan agar kegiatan pengendalian emisi tersebut dapat sekaligus membantu penyerapan tenaga kerja di provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk masyarakat dapat berperan secara individu maupun kelompok sebagai mitra maupun kontrol bagi sektor swasta/ pemerintah dan memperkuat kultur pemanfaatan hutan yang ramah lingkungan.

Dari bidang-bidang yang diidentifikasi tampak bahwa bidang kebijakan/hukum, ekonomi dan pemerintahan memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya penurunan emisi, stabilisasi dan peningkatan serapan stok karbon. Bidang kebijakan diantaranya meliputi kebijakan tentang lingkungan dan penurunan emisi, kebijakan tentang pendapatan asli daerah (PAD), peraturan daerah, pengawasan dan pengamanan hutan, rencana tata ruang (RTRW), penyelesaian konflik tenurial. Bidang ekonomi antara lain meliputi berkembangnya pembangunan berkelanjutan di daerah-daerah, semangat adanya dukungan jual beli karbon, kebutuhan kayu yang meningkat pesat, orientasi PAD dan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan energi fosil yang besar, sedangkan bidang pemerintahan diantaranya meliputi good governance, pencegahan korupsi, transparansi, pengawasan tenaga teknis (wasganis), penegakan hukum dan resolusi konflik. Di sisi lain ketidakstabilan politik dan sosial merupakan bidang yang sangat potensial menjadi drivers yang sangat berpengaruh dari terjadinya deforestasi dan degradasi hutan.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi dari FGD tersebut, antara lain:

  1. Sektor perkebunan agar dapat meningkatkan upaya-upaya mengurangi terjadinya emisi, memelihara kawasan konservasi (HCVF) dan perlindungan terhadap orang utan.
  2. Sektor pertambangan diharapkan dapat mengembangkan dan melakukan model rehabilitasi yang tepat untuk memulihkan ekosistem pada areal eks tambang dan melakukan reorientasi tujuan rehabilitasi dimaksud untuk kepentingan perbaikan lingkungan semata.
  3. Sektor swasta kehutanan diharapkan dapat melakukan berbagai aplikasi pengelolaan hutan untuk membantu mengurangi terjadinya reforestasi dan degradasi hutan, dengan tetap meningkatkan produktivitas dan dapat menyerap tenaga kerja sehingga pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur tidak terhambat dengan adanya upaya penurunan emisi ini.
  4. Pemerintah Daerah, NGO, lembaga riset dan perguruan tinggi yang berkompeten diharapkan dapat memfasilitasi upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya implementasi REDD+, melalui penyediaan data-data terkait, penyediaan informasi, berbagi lessons learned dan mendorong terlaksananya good governance serta implementasi strategi pembangunan rendah karbon (low carbon growth strategy).
  5. Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan baik berupa kebijakan, fasilitasi peningkatan sumberdaya manusia, law enforcement dan jaminan anggaran yang memadai untuk mengurangi terjadinya deforestasi dan degradasi hutan.

Sumber : Kementerian Kehutanan, 2013

Kumpulan video tentang dampak, penyebab dan pengertian maupun analisa ilmiah tentang perubahan iklim.

Koleksi dokumen publikasi, kliping dan lainya dari berbagai sumber terkait perubahan iklim.

Kontak informasi pegiat - pegiat yang terlibat dalam aksi - aksi perubahan iklim di atas lahan di Indonesia.

Daftar Istilah dan singkatan terkait perubahan iklim yang dihimpun dari berbagai sumber ilmiah dan ranah hukum.

Kumpulan infografis - Meme - Komik tentang dampak, penyebab dan pengertian maupun analisa ilmiah tentang perubahan iklim.