Posisi dan Peran Masyarakat Nagari di dalam Penanganan Perubahan Iklim dan Implementasi REDD+ (KKI-WARSI)

Keberadaan Nagari di Provinsi Sumatera Barat menunjukan eksistensi adat yang masih kuat di Provinsi Sumatera Barat. Dalam konteks perubahan iklim, masyarakat nagari yang hidupnya sangat tergantung kepada sumberdaya alam telah mempraktekkan kearifan sistem pengelolaan dan penghidupan, teknologi dan pengetahuan lokal didalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Praktek- praktek kearifan, teknologi dan pengetahuan lokal telah mengantarkan masyarakat nagari menjadi penyumbang terkecil terhadap penambahan emisi. Ketergantungan mereka terhadap sumberdaya alam, menjadikan masyarakat nagari menjadi penerima dampak perubahan iklim serta skema REDD+. Namun demikian, sejauh ini masyarakat nagari belum dilibatkan secara penuh dalam proses-proses negosiasi terkait perubahan iklim maupun REDD+. Idealnya masyarakat nagari yang hidup di dalam dan sekitar hutan menjadi penerima manfaat utama dari mekanisme distribusi kompensasi yang diperoleh dari REDD+.

Hutan nagari merupakan bentuk nyata kontribusi masyarakat nagari terhadap masyarakat global dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasiskan praktek lokal dengan memperkaya karbon tersimpan dan menurunkan emisi. Pengelolaan hutan berbasis nagari juga merupakan bentuk resolusi konflik sumberdaya hutan dan model pembagian manfaat berdasarkan aturan lokal.

Masyarakat nagari di dalam penanganan perubahan iklim dan implementasi REDD+ dapat berperan antara lain untuk mempertahankan dan mengangkat kembali peran dan kedudukan serta wewenang lembaga nagari dalam melaksanakan fungsinya sebagai kontrol sosial masyarakat dan pengelolaan sumberdaya alam dalam kehidupan masyarakat nagari, membangun dukungan agar lembaga yang ada di nagari dapat menjadi lembaga perwalian lokal didalam implementasi REDD+, memastikan agar Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dan HAM menjadi aspek-aspek yang harus dilakukan di dalam proses implementasi REDD+, serta memberi input dan terlibat di dalam delegasi resmi untuk perundingan REDD+ di level internasional. Pengelolaan hutan berbasis nagari juga diharapkan dapat dijadikan sarana mengarusutamakan penggunaan peraturan nagari/peraturan adat kedalam peraturan dan kebijakan terkait perubahan iklim dan REDD+ serta mendorong pemerintah pusat agar memastikan aspirasi masyarakat nagari juga pemerintah lokal terkait REDD+ didengar dan dijadikan rujukan untuk membuat berbagai kebijakan terkait REDD+.

Terkait dengan masyarakat nagari dan perubahan iklim, Provinsi Sumatera Barat sendiri telah memiliki beberapa modal yang dapat dimanfaatkan. Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat seperti Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Nagari (PELANA), Pengembangan Ekonomi Hijau (BANGAU), Penatagunaan Lahan Berbasis DAS (TAHAN), dan Rehabilitasi dan Mitigasi Bencana (RELAMINA). Langkah selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikan kebijakan-kebijakan di tingkat provinsi di tingkat kabupaten.

Implementasi kebijakan yang pro masyarakat nagari antara lain dapat berupa kebijakan untuk mencapai target perluasan pengelolaan sumberdaya hutan berbasiskan nagari sebesar 500.000 Ha sampai tahun 2015, kelompok kerja perhutanan sosial, pengarusutamaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasiskan nagari dalam SRAP dan RAD GRK, dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, SK Menteri Kehutanan untuk Hutan Nagari, HKM dan HTR dan Uji coba PUP. Sejauh ini masyarakat nagari sendiri telah melakukan praktek- praktek pengelolaan hutan melalui berbagai kegiatan seperti parak, rimbo larangan, sungai dan bandar larangan, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan bentuk-bentuk pengelolaan lainnya.

Sumber : Kementerian Kehutanan 2013-KKI Warsi

Kumpulan video tentang dampak, penyebab dan pengertian maupun analisa ilmiah tentang perubahan iklim.

Koleksi dokumen publikasi, kliping dan lainya dari berbagai sumber terkait perubahan iklim.

Kontak informasi pegiat - pegiat yang terlibat dalam aksi - aksi perubahan iklim di atas lahan di Indonesia.

Daftar Istilah dan singkatan terkait perubahan iklim yang dihimpun dari berbagai sumber ilmiah dan ranah hukum.

Kumpulan infografis - Meme - Komik tentang dampak, penyebab dan pengertian maupun analisa ilmiah tentang perubahan iklim.