• Beranda
  • Aksi
  • REDD+
  • Implementasi
  • Mewujudkan 29% Penurunan Emisi Carbon Indonesia melalui REDD+ Komunitas (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan)

Mewujudkan 29% Penurunan Emisi Carbon Indonesia melalui REDD+ Komunitas (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan)

Upaya mewujudkan penurunan emisi karbon Indonesia melalui REDD+ komunitas dilaksanakan antara lain melalui skema/sistem Plan Vivo pada unit-unit SHK. Plan Vivo merupakan sistem sertifikasi hutan lestari berbasis jasa lingkungan (PES) dan karbon hutan yang menggunakan metode avoid deforestation (mencegah deforestasi/stabilisasi ambang minimum deforestasi), reforestasi/aforestasi dan planned deforestation. Plan Vivo diakui sebagai sistem sertifikasi hutan lestari konteks karbon (P.30/2009). Plan Vivo diterapkan pada hutan-hutan agroforest skala kecil berbasis masyarakat yang sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam kegiatan inventori tegakan/tanaman. Monitoring dan reporting Plan Vivo, setahun pertama setelah mendapat PIN (Project Idea Note)/ PDD (Project Design Document) yang dilanjutkan dengan monitoring-reporting setiap lima tahun. Pembagian keuntungan Plan Vivo sesuai kesepakatan antara pengembang-implementor-komunitas yang mengacu pada Peraturan Menhut No. P.30/ Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penyerapan Emisi dan Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+).

Beberapa syarat (hak karbon) implementasi standar Plan Vivo di unit SHK, yaitu terdapat unit kelola (SHK/sistem hutan kerakyatan) dan ada status legal (bisa berdasarkan kesepakatan/MoU antar masyarakat adat dan Hak Pengusahaan Perhutanan Sosial: Hutan Desa, HKM, HTR, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan) serta komunitas dengan manajemen yang baik (entitas kelompok penerima manfaat). Plan Vivo menggunakan hak/metode FPIC (Free, Prio and Informed Consent) yang merupakan indikator penyusunan safeguard REDD+. Syarat registrasi PIN Plan Vivo adalah pernyataan dari pemerintah lokal/kepala desa/camat, surat kesediaan (pernyataan) dari wakil komunitas pengelola Unit SHK, surat mandat implementor dari komunitas, MoU antara pengembang, implementor dan komunitas. Sebaran Sistem Hutan Kerakyatan (nama umum dari sistem kelola sumberdaya hutan yang ada di masyarakat lokal/adat: tembawang , simpuan, huma, pangale, parak dll) di seluruh Indonesia mencapai 16,7 juta Ha (Registrasi Wilayah Kelola Rakyat-KpSHK, 2005). Data lain sebaran CBFM/Community Based Forest Management ada 16 juta Ha (PT. Skala-MFP2, 2010). Sebagian besar SHK mendapat “ijin pengusahaan hutan” melalui skema Perhutanan Sosial. Implementasi Plan Vivo pada Unit SHK di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Sulawesi memiliki 6 kategori “SHK dalam skema Perhutanan Sosial” yang jumlahnya ada 15 situs (7 situs dalam proses registrasi PIN Plan Vivo). Sementara itu proyeksi potensi karbon dari Unit SHK sekitar 70-200 ton C/Ha.

Plan Vivo berbasis pada partisipasi masyarakat, kunci utama adalah pada level metodologi dan hak karbon masyarakat (masyarakat penerima manfaat utama karbon). Pengukuran karbon dari tegakan dan tutupan hutan sangat bergantung dengan jenis vegetasi hutan. Inventory partisipatif diperlukan untuk mengetahui vegetasi hutan di hutan-hutan yang dikelola masyarakat dan bergantung pada pengetahuan lokal masyarakat tentang jenis-jenis tanaman/ tumbuhan dan biodiversitas (satwa dan tumbuhan). Standar pengukuran dan penghitungan Plan Vivo masih scientific based (analisis citra tutupan hutan dan menghitung/ mengukur vegetasi tegakan) sehingga pengembangan metodologi pengukuran dan penghitungan karbon memadukan keilmuan dan pengetahuan lokal masyarakat (inventory hutan secara partisipatif dalam pembuatan plot/petak ukur karbon hutan).

Plan Vivo pada Unit SHK menjadi pemicu lahirnya sistem sertifikasi hutan lestari berbasis karbon hutan/PES di level nasional untuk hutan-hutan yang dikelola masyarakat yang lebih sederhana dan “ramah terhadap pengetahuan komunitas”. Hingga saat ini belum ada sistem sertifikasi karbon hutan nasional untuk perhutanan sosial atau hutan-hutan yang dikelola masyarakat. Plan Vivo pada Unit SHK menjadi langkah yang memperkuat dan mendorong wilayah kelola rakyat atau unit-unit SHK untuk mendapatkan legalitas di luar skema Perhutanan Sosial, misalnya legalitas hutan adat dan hutan rakyat di area-area non kawasan hutan. Karbon hutan dari hutan- hutan masyarakat menjadi alternatif pengembangan ekonomi kerakyatan atau membangun Indonesia dari pinggiran dan sebagai usaha alternatif pengusahaan/pemanfaatan hasil hutan bukan kayu masyarakat atau jasa REDD+ komunitas. Uji coba penjualan dari Plan Vivo pada Unit SHK bisa menghasilkan kompensasi PES (Payment for Environmental Services) dari hibah CSR mencapai angka Rp. 300 juta untuk setiap komunitas-FFI.Berbagai tantangan dihadapi dalam implementasi Plan Vivo pada unit-unit SHK diantaranya terkait pasar karbon di level nasional dan pengembangan metodologi yang lebih sederhana dan mudah dipahami masyarakat penerima manfaat jasa karbon hutan serta standar nasional pengukuran dan penghitungan karbon hutan dari hutan yang dikelola masyarakat yang lebih sederhana. Mekanisme pemerintah untuk kepentingan pemenuhan penurunan emisi karbon nasional dengan menciptakan program-program yang menanggung pembiayaan inisiatif-insiatif voluntary REDD+ (REDD+ Komunitas) yang selama ini berbasis proyek. Tantangan yang juga dihadapi dalam menjaga hutan adalah pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir setiap tahun dan mencegah konversi hutan menjadi peruntukan lain untuk terhindar dari kebocoran emisi yang terjadi di sekitar wilayah SHK Plan Vivo. Kepastian sistem insentif dari mitigasi-adaptasi perubahan iklim dari sektor Perhutanan Sosial diharapkan menjadi kenyataan dan bukan sekadar wacana.

Selama ini tidak ada komunitas pelaku SHK yang menolak kegiatan Plan Vivo; masyarakat memiliki inisiatif dan memiliki kemauan untuk belajar. Pertanyaan yang muncul saat ini adalah kapan hutan mereka mendapat kompensasi dari menjaga hutan. Sektor agroforestry bisa mendukung pemenuhan target penurunan emisi 26 % dan juga target INDC sebesar 29%, apalagi didukung perluasan Perhutanan Sosial hingga 12,7 juta Ha sampai dengan 2019 sesuai janji Presiden Jokowi. CSO punya kesempatan melegalkan unit kelola Perhutanan Sosial dan potensi perluasan REDD+ Komunitas hingga 1,7 juta CO2 skema sertifikasi karbon Perhutanan Sosial, 3 juta Ha “jeda tebang” Hutan Rakyat. Para pihak juga melanjutkan dan memperluas program-program seperti: Desa Proklim, Desa Hijau, ERPIN CCPF Carbon Fund Kaltim, daya tarik lokal dan nasional lainnya.

Sumber : Ditjen PPI, 2016; KpSHK pada REDD+ Indonesia Day.

Kumpulan video tentang dampak, penyebab dan pengertian maupun analisa ilmiah tentang perubahan iklim.

Koleksi dokumen publikasi, kliping dan lainya dari berbagai sumber terkait perubahan iklim.

Kontak informasi pegiat - pegiat yang terlibat dalam aksi - aksi perubahan iklim di atas lahan di Indonesia.

Daftar Istilah dan singkatan terkait perubahan iklim yang dihimpun dari berbagai sumber ilmiah dan ranah hukum.

Kumpulan infografis - Meme - Komik tentang dampak, penyebab dan pengertian maupun analisa ilmiah tentang perubahan iklim.