• 0

    REDD+

REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, role of conservation, sustainable management of forest and enhancement of forest carbon stocks in developing countries) merupakan upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, peran konservasi, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan stok carbon hutan dengan menggunakan pendekatan nasional dan implementasi di sub nasional. Hutan Indonesia memegang peran strategis dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sehingga menjadikan Indonesia sangat berkepentingan dengan REDD+. Indonesia merupakan salah satu negara REDD+ yang telah aktif berperan dalam negosiasi terkait hutan dan REDD+. Kegiatan REDD+ merupakan aksi yang dapat diukur atau hasilnya dinyatakan sebagai pengurangan atau penghindaran emisi/peningkatan stok karbon.

Sejak pertama kali masuk dalam agenda COP (COP-11 di Montreal tahun 2005) dengan nama Reducing Emissions from Deforestation in Developing Countries (RED) dan berkembang menjadi REDD+ pada COP-13 di Bali, memberikan peluang bagi negara berkembang untuk mencari solusi bagaimana agar deforestasi dan degradasi dapat dikurangi dengan tetap dapat melanjutkan pembangunan nasionalnya. Sejak menjadi tuan rumah COP-13 di Bali (tahun 2007), Indonesia telah memulai kegiatan terkait REDD+ secara aktif, dengan menempatkan REDD di negara berkembang sebagaimana tertuang dalam Bali Action Plan (Policy Approaches and Positive Incentives for REDD+ in Developing Countries). Indonesia juga telah menghasilkan studi melalui IFCA (Indonesia Forest Climate Alliance) yang merupakan wadah komunikasi dan konsultasi stakeholders dalam proses pelaksanaan studi IFCA, yang ditujukan untuk mengetahui status kesiapan Indonesia melaksanakan REDD pada waktu itu baik dari aspek teknis/metodologis maupun kebijakan dan partisipasi stakeholder. Hasil studi IFCA menjadi dasar penyusunan strategi dan input bagi Keputusan COP-16 di Cancun tahun 2010 yaitu bahwa REDD+ dilaksanakan secara bertahap (readiness – transisi - implementasi penuh) dan penanganan isu nasional-sub nasional dalam implementasi REDD+.

Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam pencapaian target penurunan emisi melalui penyampaian First Nationally Determined Contribution ke Sekretariat UNFCCC pada COP 21 di Paris pada tahun 2015. Dokumen NDC yang menyebutkan bahwa target penurunan emisi gas rumah kaca nasional sebesar 29% (unconditional) sampai dengan 41% (conditional) dibandingkan dengan BAU pada tahun 2030 menempatkan kegiatan mitigasi bidang Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan (Land Use, Land Use Change and Forestry) yang diantaranya melalui skema REDD+ merupakan salah satu tumpuan dalam pencapaian target tersebut. COP 21 di Paris juga telah dihasilkan Paris Agreement, dimana diperoleh pengakuan yang semakin kuat dari dunia internasional terhadap peran hutan dan REDD+. Dengan mempertimbangkan progres penyiapan melalui fase readiness yang telah cukup maju, dan dengan mempertimbangkan telah lengkapnya aturan main REDD+ serta perkembangan terkini dalam Paris Agreement, harus didorong agar REDD+ di Indonesia dapat sesegera mungkin diimplementasikan secara penuh.

Dalam konteks nasional, untuk implementasi REDD+ secara penuh sebagaimana tertuang dalam Warsaw REDD+ Framework, sejumlah perangkat/instrumen/ infrastruktur telah dan sedang dibangun yaitu : Strategi Nasional REDD+, Forest Reference Emission Level (FREL), Monitoring, Reporting, and Verification (MRV)/ National Forest Monitoring System (NFMS), Sistem Informasi Pelaksanaan Safeguards (SIS) REDD+ dan instrumen pendanaan. REDD+ merupakan aksi nasional dengan implementasi di tingkat sub nasional memerlukan sistem MRV nasional yang akan diacu oleh sistem MRV sub nasional untuk memenuhi prinsip metodologi IPCC yang transparan, akurat, konsisten, komparatif, dan menyeluruh (TACCC). Sistem MRV ini akan menjadi salah satu prasyarat kunci dalam implementasi REDD+ secara penuh dalam rangka memperoleh pembayaran berbasis kinerja (result based payment/RBP).


Sejarah Perjalanan Perubahan Iklim di tingkat Internasional

Indonesia sejak awal telah menunjukkan komitmen kuat untuk melakukan pengurangan emisi melalui berbagai negosiasi di tingkat internasional demi menjaga agar tidak terjadi kenaikan suhu bumi yang memperparah dampak negatif perubahan iklim saat ini. Indonesia telah melakukan berbagai hal penting dalam fase persiapan, fase transisi, dan sekarang menjelang fase implementasi penuh REDD+. Sejumlah perangkat arsitektur dan infrastruktur telah dibangun dan sebagian lainnya dalam proses pengembangan. Instrumen itu antara lain mencakup Strategi Nasional REDD+, Forest Reference Emission Level (FREL), Monitoring, Reporting, and Verification (MRV), National Forest Monitoring System, Funding Instrument, dan Sistem Informasi Pelaksanaan Safeguards (SIS) REDD+ serta progres di tingkat provinsi, maupun inisiatif terkait lainnya (level Demonstration Activity/project, oleh swasta, dan inisiatif masyarakat lokal).



Kebijakan dan Kelembagaan

Konvensi dan Perjanjian

Negosiasi perubahan iklim di bawah UNFCCC telah menghasilkan guidance untuk implementasi REDD+ sesuai kesiapan masing-masing negara. Paris Agreement juga memberikan pengakuan yang semakin kuat dari dunia internasional terhadap peran hutan dan REDD+ penanganan perubahan iklim post-2020. Perkembangan negosiasi perubahan iklim sejak COP 13 di Bali hingga COP 21 di Paris telah menghasilkan 17 (tujuh belas) keputusan COP terkait REDD+. Dengan telah disepakatinya keputusan COP tentang REDD+, maka untuk implementasi penuh (full implementation) REDD+ diperlukan penterjemahan dan penjabaran lebih lanjut dari yang telah disepakati di tingkat internasional (keputusan COP) ke dalam konteks nasional.

Kebijakan, Regulasi dan Strategi Nasional

REDD+ merupakan mekanisme internasional untuk memberikan insentif positif bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Semua upaya pengelolaan hutan yang meningkatkan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon yang dilakukan melalui berbagai kegiatan manusia yang bersifat sukarela (voluntary) dan country-driven serta menghormat kedaulatan negara (sovereignty).

REDD+ merupakan salah satu kegiatan mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan yang menggunakan pendekatan national approach dan sub national implementation.REDD+ akan menjadi komponen penting dari target NDC Indonesia di sektor berbasis lahan. Forest Reference Emission Level (FREL) untuk REDD+ telah disampaikan kepada Sekretariat UNFCCC pada bulan Desember 2015, yang mencakup deforestasi dan degradasi hutan serta dekomposisi gambut. FREL ditetapkan sebesar 0.568 GtCO2e/tahun untuk pool karbon Above Ground Biomass, dengan menggunakan periode referensi 1990-2012 dan akan digunakan sebagai rujukan terhadap emisi aktual dari 2013 hingga 2020. Angka ini digunakan sebagai benchmark untuk mengevaluasi kinerja REDD+ selama periode implementasi (hingga 2020). Indonesia akan melakukan adjustment (penyesuaian) manakala diperlukan.

Kerjasama Internasional

Sejak awal konsep RED/REDD/REDD+ yang disepakati dalam COP adalah aksi dengan pendekatan nasional (tidak project-based). Namun demikian, negara pihak (Parties) tidak terkecuali Indonesia sesuai kedaulatannya (sovereign right) dapat mengatur bagaimana implementasinya) apakah di level provinsi/kabupaten/tapak, dan apakah akan mencakup kelima ruang lingkup kegiatan REDD+ atau fokus ke satu/dua aktivitas saja. Adalah negara yang mengatur bagaimana insentif dari REDD+ didistribusikan dan untuk apa saja, dan tidak terkecuali pembagian tugas dan tanggung jawab mulai dari tingkat nasional ke tingkat terendah dimana REDD+ dilaksanakan.

Sebagai aksi dengan pendekatan nasional dan pelaksanaannya yang bertahap (readiness – transition – full implementation), sudah semestinya dana yang masuk ke Indonesia yang berupa hibah (fund-based) baik melalui kerjasama bilateral maupun multilateral digunakan untuk penyiapan perangkat pelaksanaan menuju implementasi penuh (full implementation) dalam rangka memperoleh result based payment (pembayaran berbasis kinerja). Penyiapan perangkat tidak hanya mencakup perangkat teknis tetapi juga perangkat kebijakan termasuk penyusunan strategi nasional/rencana aksi, policy reform (bila diperlukan), penanganan akar masalah deforestasi dan degradasi hutan, peningkatan kapasitas dan pengembangan teknologi, serta pemberian insentif bagi kegiatan lapangan yang menghasilkan pengurangan atau penghindaran emisi dan peningkatan stok carbon hutan.

Perangkat REDD+

Perkembangan negosiasi perubahan iklim sejak COP 13 di Bali hingga COP 21 di Paris telah menghasilkan 17 (tujuh belas) keputusan COP terkait REDD+. Dengan telah disepakatinya keputusan COP tentang REDD+, maka untuk implementasi penuh (full implementation) REDD+ diperlukan penterjemahan dan penjabaran lebih lanjut dari yang telah disepakati di tingkat internasional (keputusan COP) ke dalam konteks nasional.

Dalam konteks nasional, untuk implementasi REDD+ secara penuh sebagaimana tertuang dalam Warsaw REDD+ Framework, sejumlah perangkat/ instrumen/ infrastruktur telah dibangun dan sedang dalam proses finalisasi diantaranya: Strategi Nasional REDD+, Forest Reference Emission Level (FREL), Monitoring, Reporting, and Verification (MRV), National Forest Monitoring System (NFMS) serta Sistem Informasi Pelaksanaan Safeguards (SIS) REDD+.

Forest Reference Emission Level (FREL)

Forest Reference Emission Level (FREL) merupakn tingkat emisi perubahan lahan dan hutan yang digunakan sebagai benchmark/acuan negara/wilayah untuk mengukur kinerja penurunan emis dari implementasi REDD+. Indonesia secara sukarela melalui KLHK akan menyampaikan National Forest Reference Emission Level (FREL). KLHK melalui Ditjen PPI mengkoordinasikan penyusunan dokumen FREL pada tahun 2015 yang merupakan penyempurnaan dokumen sebelumnya dengan melibatkan berbagai lintas kementerian/lembaga, organisasi dan komunitas sosial. Dokumen FREL ini disusun sesuai panduan penilaian teknis dan sesuai prinsip transparansi, akurasi, kelengkapan dan konsistensi melalui proses yang konstruktif partisipatif, transparan dan berbasis ilmiah.

Measuring, Reporting, Verifying (MRV) dan National Forest Monitoring Sytem (NFMS)

Measuring, Reporting, Verifying (MRV) untuk REDD+ adalah kegiatan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi terhadap capaian aksi mitigasi yang telah diklaim oleh penanggung jawab aksi di tingkat nasional dan pelaksana di tingkat sub nasional. Indikator adalah alat pemantau yang merupakan atribut kuantitatif dan atau kualitatif dan atau deskriptif yang menunjukkan kegiatan REDD+ layak untuk dilaksanakan. Kriteria adalah aspek-aspek penting yang dinilai sebagai ukuran standar untuk kelayakan pelaksanaan REDD+.

Dalam rangka pengukuran capaian aksi mitigasi bidang kehutanan melalui skema REDD+ dapat menggunakan National Forest Monitoring System (NFMS) yang merupakan sistem pemantauan hutan nasional yang dibangun untuk kepentingan pemantauan sumber daya hutan di Indonesia. National Forest Monitoring System (NFMS) merupakan sistem sistem pemantauan hutan nasional yang menyediakan data dan informasi sumber daya hutan Indonesia yang transparan, konsisten dari waktu ke waktu, sesuai dengan MRV, dan dibangun dari system yang sudah tersedia serta fleksibel dan memungkinkan untuk dilakukan perbaikan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, telah melakukan perhitungan angka deforestasi hutan Indonesia secara periodik yang dimulai dari tahun 1990. Angka deforestasi berturut-turut tahun 1990 - 1996 sebesar 1,87 juta ha/tahun, tahun 1996 – 2000 sebesar 3,51 juta ha/tahun, tahun 2000 – 2003 sebesar 1,08 juta ha/tahun, tahun 2003 - 2006 sebesar 1,17 juta ha/tahun, tahun 2006 – 2009 sebesar 0,83 jutaha/tahun, tahun 2009 – 2011 sebesar 0,45 juta ha/tahun, tahun 2011 – 2012 sebesar 0,61 juta ha/tahun, dan terakhir tahun 2012 – 2013 sebesar 0,73 juta ha/tahun. Dari angka deforestasi tersebut secara periodik terlihat adanya peningkatan dan penurunan, hal ini disebabkan karena dinamisnya perubahan tutupan lahan akibat aktifitas manusia dalam memanfaatkan lahan yang menyebabkan hilangnya tutupan hutan atau penambahan tutupan hutan (adanya penanaman). Banyaknya kejadian bencana alam diakibatkan kerusakan lingkungan hidup, mendorong upaya penurunan deforestasi, dan pada manfaat yang lain dapat menurunkan emisi GRK. NFMS yang telah dibangun menjadi modal penting bagi penguatan sistem inventori dan pemantauan nasional yang dipergunakan untuk penghitungan emisi dalam pelaksanaan REDD+.

Namun dalam perkembangannya, terbentur beberapa kendala yaitu: pembiayaan inventori maupun ground check yang besar, konsistensi penggunaan data (emission factor, dsb), teknologi remote sensing yang digunakan (penggunaan citra satelit berresolusi tinggi memiliki biaya yang mahal), dan kesulitan mengakses informasi dan data. Oleh karena itu, pengembangan dan penguatan sistem MRV Nasional memerlukan beberapa inisiatif dan kebijakan diantaranya mekanisme atau pengaturan terkait dengan pelaporan atau pengumpulan data dan informasi (data aktivitas maupun faktor emisi) yang dilakukan oleh berbagai pihak ke sistem nasional (salah satunya melalui pengembangan SIGN ke depan). Upaya yang juga dapat dilakukan adalah pengembangan sistem pemantauan “near real time” terhadap perubahan tutupan hutan melalui kerjasama dengan LAPAN, BIG dan KLHK.

Sistem Informasi Safeguards (SIS) REDD+

KLHK telah membangun SIS-REDD+ webplatform yang sudah siap dioperasionalkan untuk penyampaian informasi pelaksanaan safeguads. KLHK juga telah mengembangkan alat penilai implementasi 7 prinsip safeguards (kerangka pengaman) pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Berdasarkan prinsip, kriteria dan indikator yang telah disusun, kerangka pengaman (safeguards) tata kelola, lingkungan, sosial dan budaya. (Pelaporan pelaksanaan safeguards dan verifikasi dilakukan secara online melalui http://www. sisredd.menlhk.go.id/)

Governance (tata kelola)

Kerangka pengaman terkait dukungan terhadap tata kelola dituangkan pada Safeguards 1 (Kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program kerja nasional) dan Safeguards 2 : Transparansi dan efektivitas tata kelola hutan nasional)

Sosial dan Budaya

Kerangka pengaman terkait sosial budaya dituangkan pada Safeguards 3 (Hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal) dan Safeguards 4 (Efektivitas dari partisipasi para pihak)

Lingkungan

Kerangka pengaman terkait sosial budaya dituangkan pada Safeguards 5 (Konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, menjamin bahwa aksi REDD+ tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, tetapi sebaliknya untuk memberikan insentif terhadap perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem, serta untuk meningkatkan manfaat sosial dan lingkungan lainnya), Safeguards 6 (Aksi untuk menangani resiko-balik (risk of reversals)) dan Safeguards 7 (Aksi untuk mengurangi pengalihan emisi (emission displacement)).

Sumber Daya

Implementasi REDD+ secara penuh dapat dicapai dengan dukungan sumber daya berupa pendanaan, pengembangan kapasitas dan teknologi. Pendanaan telah dibahas pada COP di Cancun yang memandatkan negara pihak untuk mengeksplorasi opsi-opsi pendanaan untuk implementasi penuh REDD+. Pencairan komitmen pendanaan yang banyak masuk untuk implementasi REDD+ di Indonesia akan berjalan secara optimal jika didukung oleh kebijakan, mekanisme dan kelembagaan. Dalam rangka mempercepat proses pendanaan REDD+ baik untuk result-based dan penciptaan enabling condition diperlukan penetapan struktur kelembagaan dan mekanisme pendanaan dengan payung hukum pelaksanaannya. Selain itu mekanisme pendanaan juga memungkinkan kemudahan akses pendanaan sampai dengan tingkat tapak serta pegaturan proses audit pendanaannya.

Penyebab Deforestation dan Degradation

Penyebab deforestasi dan degradasi hutan adalah kompleks dan mengandung dimensi pembangunan termasuk penggunaan lahan (land use), kebutuhan lahan dan perkembangan penduduk. Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan tidak dapat dipisahkan dari meng-address penyebab/pemicunya dan identifikasi terhadap aktivitas-aktivitas yang dapat menghasilkan penurunan emisi, meningkatkan serapan serta stabilisasi stok karbon hutan. Keputusan COP- 16 meminta Subsidiary Body on Scientific and Technological Advice (SBSTA) untuk mengidentifikasi penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, dan aktivitas kehutanan terkait di negara berkembang dalam rangka mengidentifikasi isu-isu metodologi untuk menduga emisi dan serapan yang dihasilkan, dan untuk mengkaji potensi kontribusinya terhadap mitigasi perubahan iklim.

COP-16 juga meminta negara pihak (parties) mengidentifikasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan dalam penyusunan strategi nasional/Rencana Aksi REDD+. Dalam keputusan COP-15 negara pihak (parties) juga diminta mengidentifikasi: 1) penyebab deforestasi dan degradasi hutan; dan 2) kegiatan yang mendorong pengurangan emisi, peningkatan dan stabilisasi stok karbon.

Program dan Kegiatan REDD+

Nasional

REDD+ (Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation) adalah mekanisme yang dibangun untuk memberi insentif positif bagi negara berkembang yang bersedia dan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan.

Sub Nasional

Wilayah Pengukuran Kinerja

REDD+ dapat dilaksanakan pada seluruh penutupan lahan yang terkait dengan ruang lingkup REDD+. Areal yang diukur, dilaporkan dan diverifikasi (MRV) sebagai dasar pembayaran atas hasil capaian pengurangan emisi (result based payment) dan manfaat selain karbon harus sama dengan areal yang digunakan untuk menetapkan FREL/FRL. Wilayah Pengukuran kinerja merupakan areal yang pada akhir tahun 2012 masih berhutan (alam) baik pada lahan mineral maupun lahan gambut, serta lahan gambut yang pada akhir tahun 2012 sudah tidak berhutan namun pada tahun 1990 masih berhutan.

Demonstration Activities

Keputusan COP 13 mengamanatkan bahwa negara pihak didorong untuk meng-explore kegiatan, mengidentifikasi opsi dan upaya, termasuk kegiatan demonstrasi /demonstration activities (DA) untuk meng-address drivers deforestasi sesuai dengan keadaan nasional. Penyelenggaraan DA REDD+ harus mengikuti ketentuan sesuai Indicative Guidance, sebagai berikut :

  • DA harus dilaksanakan dengan persetujuan host country;
  • Estimasi pengurangan maupun peningkatan emisi harus result based, demonstrable, transparent dan veriable, serta estimated consistently over time;
  • Menggunakan panduan dari IPCC yang terbaru sebagai dasar perhitungan dan monitoring emisi;
  • DA sub nasional harus diukur di dalam batas yang telah ditetapkan dan diukur untuk penyerapan emisi;
  • Pengurangan maupun peningkatan emisi harus didasarkan pada historical emission dengan mempertimbangkan kondisi nasional;
  • Pendekatan sub nasional yang telah dilaksanakan harus merupakan langkah menuju pendekatan pembangunan nasional, reference level, dan estimasi;
  • DA harus sejalan dengan sustainable forest management (SFM), ketentuan yang relevan dengan the UNFF, UNCCD, dan CBD;
  • Pengalaman dalam implementasi harus dilaporkan dan tersedia dalam web platform;
  • Pelaporan penyelenggaraan DA harus mencantumkan pengertian setiap kegiatan dan keefektifannya dan berbagai informasi terkait lain;
  • Pengalaman dalam implementasi harus dilaporkan dan tersedia dalam web platform;
  • Disarankan adanya review dari para ahli yang independen.

Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor SNI 7848 : 2013 tentang penyelenggaraan demonstration activities (DA) REDD+ merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan DA di Indonesia. Pemerintah daerah atau sub nasional juga memiliki peluang yang memungkinkan bagi implementasi REDD+ di tingkat provinsi (kabupaten/tapak, termasuk dalam result based demonstration activities). DA REDD+ di Indonesia yang telah dilaksanakan dengan berbagai pendekatan, ruang lingkup dan metode sampai dengan tahun 2015 sebanyak 37 DA REDD+ yang tersebar di 15 (lima belas) Provinsi

Pelibatan Stakeholder

Perubahan iklim merupakan isu global yang perlu ditangani oleh semua negara baik negara maju maupun negara berkembang. Dalam kerangka UNFCCC, negara-negara maju berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu negara- negara berkembang dalam mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan. Beberapa lembaga/mitra internasional berperan serta dengan mendukung pendanaan kegiatan-kegiatan/inisiasi-inisiasi penyiapan implementasi REDD+ di negara berkembang, termasuk Indonesia. Munculnya inisiatif-inisiatif yang difasilitasi oleh lembaga/ mitra pendanaan internasional diharapkan dapat mendukung implementasi REDD+ di Indonesia.

Keberhasilan pelaksanaan REDD+ tidak hanya ditentukan oleh peran aktif stakeholder di bidang kehutanan, tetapi lebih luas lagi juga ditentukan oleh peran aktif stakeholder lain yang terkait. REDD+ merupakan isu lintas sektoral yang memerlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk bersama-sama mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan dalam kerangka implementasi REDD+ secara penuh.

Result Based Payment

Pembayaran berbasis kinerja (result based payment) adalah insentif positif/ pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan emisi yang telah diverifikasi dan manfaat selain karbon melalui implementasi REDD+ secara penuh. Manfaat selain karbon merupakan nilai tambah yang berupa jasa perlindungan fungsi hidroorologis, perlindungan fungsi ekologis, perlindungan keanekaragaman hayati, penguatan sumber penghidupan (livelihood), peningkatan tata kelola hutan dan lahan, perlindungan ekosistem esensial yang dihasilkan dari pelaksanaan REDD+.

Article 5 Paris Agreement juga memandatkan negara pihak didorong untuk mengimplementasikan dan mendukung, termasuk melalui results-based payments, kerangka yang ada yang telah ditetapkan di dalam pedoman dan keputusan terkait yang telah disepakati di bawah Konvensi untuk: pendekatan kebijakan dan insentif positif untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dan peranan dari konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan cadangan karbon hutan di negara berkembang; serta pendekatan kebijakan alternatif, seperti pendekatan joint mitigation and adaptation untuk pengelolaan hutan berkelanjutan secara terpadu, sekaligus memastikan pentingnya pemberian insentif, jika memungkinkan, pada non-carbon benefits yang terkandung di dalam pendekatan-pendekatan tersebut.


Implementasi

Video REDD+ Moving Forward (klik untuk melihat)

 

Strategi Aksi REDD+ tersebut sudah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia.
Silahkan klik tautan ini untuk menuju informasi implementasi

Kumpulan video tentang dampak, penyebab dan pengertian maupun analisa ilmiah tentang perubahan iklim.

Koleksi dokumen publikasi, kliping dan lainya dari berbagai sumber terkait perubahan iklim.

Kontak informasi pegiat - pegiat yang terlibat dalam aksi - aksi perubahan iklim di atas lahan di Indonesia.

Daftar Istilah dan singkatan terkait perubahan iklim yang dihimpun dari berbagai sumber ilmiah dan ranah hukum.

Kumpulan infografis - Meme - Komik tentang dampak, penyebab dan pengertian maupun analisa ilmiah tentang perubahan iklim.