Kebijakan Penanganan Perubahan di Tingkat Nasional dan Internasional

DJPPI dalam menjalankan tugasnya dan mempertimbangkan nature dari pengendalian perubahan iklim, melaksanakan implementasi fungsi koordinasi, sinergi, integrasi dan fungsi leadership termasuk monitoring, pelaporan dan verifikasi pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim baik di tingkat nasional maupun internasional, serta sebagai National Focal Point (NFP) UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Gambar 5 memuat proses pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional (pusat dan daerah), serta di tingkat internasional, merupakan proses yang terus menerus (iterative), serta koordinatif, sinergis dan integratif dalam mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Gambar Penanganan Perubahan Iklim: Proses Iterative, Koordinatif, Sinergis, dan Integratif.

Pengendalian perubahan iklim di Indonesia memerlukan proses nasional dan internasional yang bersifat iteratif dan sinergis. Penanganan perubahan iklim di tingkat internasional yang dibahas melalui kerangka kerja konvensi perubahan iklim (UNFCCC) yang dihasilkan melalui proses negosiasi para negara pihak yang sudah meratifikasi kesepakatan UNFCCC yang saat ini berjumlah 194 negara, dan bersifat mengikat. Indonesia telah meratifikasi UNFCCC dengan Undang Undang No. 6 Tahun 1994, dan meratifikasi kesepakatan Kyoto Protokol melalui UU No. 17 Tahun 2007. Implementasi dari kesepakatan di tingkat internasional tersebut memerlukan penterjemahan kedalam konteks pembangunan nasional (internalisasi) untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan mengarus-utamakan prinsip rendah emisi dan resilien terhadap perubahan iklim. Efektivitas pengendalian perubahan iklim juga sangat bergantung pada kebijakan dan ‘measure’ di semua level (internasional, regional, nasional, dan sub-nasional). Di tingkat internasional terutama terkait dengan komitmen negara maju untuk mengurangi emisi dan komitmen untuk menyediakan dukungan finansial, teknologi dan peningkatan kapasitas kepada upaya-upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan oleh negara berkembang dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.

Program penanganan perubahan iklim dalam kerangka pembangunan berkelanjutan meliputi tiga pilar yaitu: pilar lingkungan, pilar ekonomi, dan pilar sosial sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 6. Gambar tersebut menekankan bahwa penanganan perubahan iklim bukan hanya upaya penurunan dan pencegahan emisi atau peningkatan cadangan karbon tetapi ada manfaat non karbon yang perlu diperhitungkan seiring dengan manfaat penurunan emisi.

Gambar Pengendalian Perubahan Iklim dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan.

membagi informasi ini: