Sejarah Terbentuknya Badan Pengelola REDD+

Pada tahun 2009, Indonesia menjadi salah satu negara berkembang pertama yang secara resmi menyampaikan komitmen mengurangi emisi secara sukarela. Komitmen penurunan emisi ini adalah sebesar 26 persen dari skenario business as usual (BAU) pada tahun 2020 dengan sumber daya sendiri atau 41 persen jika mendapatkan bantuan internasional. Untuk mewujudkan komitmen ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Perpres No. 71/2011 tentang inventarisasi GRK. REDD+ menjadi salah satu elemen penting dari operasionalisasi RAN-GRK dalam bidang pengelolaan hutan, lahan gambut dan pertanian. REDD+ juga akan dikembangkan dalam kerangka pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau, untuk memastikan bahwa upaya penanganan perubahan iklim dari sektor penggunaan lahan dilakukan sejalan dengan kebutuhan dan kebijakan pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Satuan Tugas REDD+ Pertama

Keputusan Presiden Republik Indonesia 19/2010 tentang Satuan Tugas (Satgas) Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+, yang berakhir masa tugasnya pada tanggal 30 Juni 2011 merupakan tanggapan pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Norwegia yang telah menandatangi LoI dengan pemerintah Indonesia sebagai bentuk dukungannnya. Hasil Satgas REDD+ pertama ini antara lain adalah dokumen Draft Strategi Nasional REDD+ yang telah dikonsultasikan secara luas dengan berbagai pihak, Inpres 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, serta seleksi dan pelaksanaan kegiatan di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Provinsi Pilot REDD+ yang pertama di Indonesia.

Satuan Tugas REDD+ Kedua

Satuan Tugas (Satgas) Kelembagaan REDD+ kedua dibentuk melalui Keputusan Presiden 25/2011pada September 2011. REDD+ di Indonesia akan memasuki pembangunan institusi dan pelaksanaan program strategis yang sebagian besar dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Satgas kedua ini terdiri dari 10 kelompok kerja (Pokja). Masing-masing Pokja diketuai oleh orang-orang terpilih dari jajaran pemerintahan maupun non-pemerintahan yang bekerja secara intensif dan membangun hubungan secara lintas sektoral.

Pokja REDD+ mendukung persiapan pembentukan kelembagaan REDD+ Indonesia dengan mengusung pendekatan baru. Pendekatan ini akan memadukan secara sinergis hasil kerja lembaga-lembaga perumus kebijakan di tingkat nasional dengan mengakomodasi pengetahuan dan aspirasi di tingkat lokal dengan harapan menjadi lembaga yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Hal ini selaras dengan tata kelola yang baik yang sifatnya otoritatif, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan dunia yang terus bergerak cepat. Pada akhir 2012, Satgas REDD+ mengakhiri masa kerjanya dengan keluaran sebagai berikut:

  • Draft Keppres Pembentukan Kelembagaan REDD+, dimana di dalamnya termasuk Skema Pengelolaan Keuangan (FREDDI) dan Strategi MRV;
  • Pedoman Penegakan Hukum Multi-Door Approach dan Dokumen Akademis mengenai One Door Licence;
  • Pedoman Pengarusutamaan REDD+ ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan dan Pedoman Greening MP3EI;
  • Dokumen Strategi Nasional REDD+ dan Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Propinsi (SRAP) Sumatera Barat, Riau, Papua Barat dan Kalimantan Timur;
  • Pembaruan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) terkait dengan pelaksanaan Inpres no. 10/2011;
  • Pembentukan website online Satgas REDD+: http://www.satgasreddplus.org dan berbagai publikasi dan kegiatan pelibatan para pihak terkait REDD+;

Satuan Tugas REDD+ Ketiga

Pada 22 Januari 2013 dikeluarkan Keputusan Presiden 5/2013 mengenai Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation (REDD+) dimana disebutkan dalam pasal 9 bahwa Satgas Kelembagaan REDD+ paling lambat menyelesaikan tugasnya pada Juni 2013. Satgas REDD+ ketiga akan mengawal pembentukan lembaga REDD+ hingga masa tugasnya berakhir.

Badan Pengelola REDD+

Setelah masa tugas Satgas REDD+ ketiga berakhir, maka lahirlah Badan Pengelola REDD+ yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 62/2013. Lembaga ini melapor langsung kepada Presiden. Presiden sudah menyepakati bahwa lembaga ini harus lintas-disiplin ilmu yang dilakukan dengan lebih baik, lebih cerdas, lebih benar. BP REDD+ diberi kewenangan nasional sebagai badan setingkat kementerian yang dimotori oleh 1 Kepala, 4 Deputi dengan 60 tenaga profesional.

MP3EI

Dokumen Terkait

Sumber Umum

RAN-GRK

Dokumen Terkait

Berita selanjutnya...

membagi informasi ini: