• Beranda
  • Berita
  • DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELAKUKAN KOMUNIKASI TEKNIS FREL SUB NASIONAL, WPK REDD+, DAN MRV REDD+ DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELAKUKAN KOMUNIKASI TEKNIS FREL SUB NASIONAL, WPK REDD+, DAN MRV REDD+ DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

 

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELAKUKAN KOMUNIKASI TEKNIS FREL SUB NASIONAL, WPK REDD+, DAN MRV REDD+ DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

REDD+ Indonesia menggunakan pendekatan nasional dengan implementasi subnasional. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat selaku penanggungjawab nasional dan Pemerintah Daerah selaku pelaksana maupun pengelola REDD+ di tingkat subnasional. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri LHK No. 70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+ dan peraturan terkait lainnya, maka untuk mendukung rencana implementasi REDD+ di tingkat subnasional/provinsi PermenLHK tersebut, terutama terkait FREL Subnasional, WPK REDD+, dan MRV REDD+ diperlukan adanya sosialisasi dan komunikasi teknis berkenaan dengan ketiga hal tersebut.

Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV dengan difasilitasi oleh Kemitraan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan komunikasi teknis FREL Subnasional, WPK REDD+, dan MRV REDD+ pada tanggal 24 Mei 2018 di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat yangmerupakan salah satu lokasi prioritas pelaksanaan REDD+ dan menjadi lokasi kedua setelah Provinsi Sulawesi Tengah yang diberikan sosialisasi pada tahun 2018 ini. Penetapan FREL Kalimantan Barat akan berperan penting sebagai basis dalam pengukuran capaian kinerja REDD+ di Kalimantan Barat. Adanya komunikasi dengan pemerintah provinsi/subnasional juga sangat diperlukan agar terjadi sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi/subnasional.

WPK1


Dalam paparannya Direktur Inventarisasi GRK dan MPVmenyampaikan bahwa point penting dalam pertemuan ini yaitu sebagai bentuk identifikasi kesiapan subnasional/provinsi dalam implementasi penuh REDD+ dari aspek teknis, aspek kelembagaan, aspek hukum dan kebijakan, juga persiapan yang dibutuhkan untuk implementasi penuh REDD+ pasca masa transisi serta rencana tindak lanjut ke depan, yaitu rencana implementasi nasional dan sub nasional.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Baratmengungkapkan bahwa modal pembangunan kehutanan di Kalbar didukung dengan luas kawasan hutan lindung sekitar 15% dari luas lahan di Kalbar dan sekitar 7 juta hektar atau sebesar 52% rencana pemulihan fungsi kawasan hutan di Provinsi Kalbar yang termuat dalam peta rencana kawasan kehutanan tingkat provinsi Kalimantan Barat tahun 2016-2021. Implementasi REDD+ dalam kehidupan masyarakat nantinya mengacu pada RKTP Kalimantan Barat sehingga dapat menjamin dan mengakomodir ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan dan diharapkan tidak menjadi sumber konflik baru di masyarakat. “Beberapa upaya penurunan emisi disektor kehutanan juga sudah didukung dengan adanya beberapa aksi penanaman, pembentukan sekretariat bersama/multi pihak dalam pengelolaan SDA kawasan hutan dan lahan serta telah diterbitkannya beberapa regulasi mengenai kawasan ekosistem esensial di provinsi Kalbar”, tambahnya.

Dr. Teddy Rusolono, salah satu pakar yang terlibat dalam Tim FREL dan REDD+ di Indonesia mengungkapkan bahwa penetapan FREL dalam SRAP Kalbar telah direvisi menggunakan pendekatan yang sama dengan FREL Nasional.Terdapat pula sejumlah program dan rencana aksi mitigasi yang dituangkan didalam SRAP REDD+ Kalbar yang terkait langsung dan tidak langsung dengan target penurunan emisi serta terkait kebutuhan identifikasi WPK REDD+ Kalbar, program dan rencana aksi pada level operasional misalnya pada tingkat KPH.

WPK2

 

FREL nasional merupakan komitmen nasional tentang berapakah batasan emisi dari sektor kehutanan secara nasional (terutama yang berada dibawah skema REDD+). Pengukuran keberhasilan REDD+ ditentukan dari besarnya capaian penurunan emisi gas rumah kaca. FREL dalam hal ini berperan sebagai dasar (baseline) yang dijadikaan patokan untuk penilaian REDD+. Capaian emisi di bawah FREL menunjukan keberhasilan capaian aksi mitigasi dalam menurunkan emisi GRK. FREL nasional yang sudah ada dapat diterjemahkan ke subnasional oleh subnasional/provinsi dalam pelaksanaan REDD+, dengan memperhatikan stock dan historical emission. Sebagaimana diungkapkan oleh Kasubdit MRV Sektor Berbasis Lahan. “Wilayah Pengukuran Kinerja Provinsi Kalbar dengan alokasi batas atas FREL Kalbar yaitu sebesar 6,4 juta ton CO2euntuk deforestasi dan 800.000 ton CO2e untuk degradasi hutan. Buffer cukup tinggi dimana 49% untuk deforestasi dan 33% untuk degradasi hutan” tambahnya.

Pencapaian Pokja REDD+ (bersama IJ REDD+ Project) sejak tahun 2012 – 2017, yaitu mulai dari
pembentukan Pokja REDD+, penyusunan SRAP REDD+ Kalbar, penyusuna
n FREL Kalbar. Pokja REDD+ beranggotakan Universitas Tanjungpura, UPT, KPH, Asosiasi, LSM, dan mitra (Forclime
dan IJ REDD+). Pokja REDD+ juga telah mengembangkan dan memobiliasi tools untuk
mekanisme implementasi REDD+. Terdapat 54 kegiatan mitigasi dalam SRAP dimana ada kegiatan yang berhubungan langsung dan tidak berhubungan langsung (konservasi hutan di T
aman Nasional). Terkait dengan kegiatan MRV, saat ini Kalbar sudah pada tahapan inisiasi MRV dimana sudah disusun laporan monitoring emisi 2013-2016. Kalbar menentukan target penurunan emisi sebesar 60% ungkap Ketua Pokja REDD+ Provinsi Kalbar.

WPK3

 

Dalam pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi teknis ini disampaikan juga Tata cara Pelaksanaan REDD+ yang tertuang dalam PermenLHK No. 70 tahun 2017, MRV REDD+, Proses MRV dalam SRN, dan mengenai sistem pendanaan REDD+ oleh tim Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.

WPK4

Pertemuan sosialisasi dan komunikasi teknis terkait REDD+ yang telah dilakukan di Sulteng dan Kalbar diharapkan dapat digunakan untuk lesson learn dan improvement yang nantinya akan dievaluasi dan akan dilakukan sinkronisasi FREL Nasional dengan FREL Provinsi Kalimantan Barat ke depannya serta implementasi pembangunan kehutanan di daerah khususnya pembangunan KPH.

membagi informasi ini: