• Beranda
  • Berita
  • Sebarluaskan Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim, KLHK Sosialisasikan Peraturan Menteri LHK Nomor P.7/2018

Sebarluaskan Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim, KLHK Sosialisasikan Peraturan Menteri LHK Nomor P.7/2018

Sebarluaskan Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim, KLHK Sosialisasikan Peraturan Menteri LHK Nomor P.7/2018

Kajian kerentanan, risiko, dan dampak perubahan iklim merupakan langkah awal dalam menentukan langkah adaptasi perubahan iklim. Dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kajian kerentanan dan kemampuan adaptasi merupakan salah satu elemen dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam Peraturan Menteri nomor P.33/2016 tentang Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, penilaian kerentanan, risiko, dan dampak perubahan iklim merupakan langkah awal dalam menyusun dan mengintegrasikan perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan.

Tercatat kurang lebih 59 kajian kerentanan di berbagai level (provinsi, kabupaten/kota, maupun lansekap) yang dilakukan sejak 2010. Ke depan, akan semakin banyak kajian yang dilakukan baik dalam konteks penyusunan KLHS maupun dalam rangka penelitian. Untuk menjaga kualitas hasil kajian agar sesuai peruntukannya, Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim bersama para pihak terkait sejak bulan Mei 2017 telah menginisiasi penyusunan peraturan sebagai pedoman dalam penyusunan kajian dimaksud. Pada akhir Februari 2018, rancangan tersebut ditandatangani oleh menteri LHK dan teregistrasi dengan nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018.

Sebagai upaya penyebarluasan peraturan tersebut, pada tanggal 24 April 2018, KLHK mengadakan sosialisasi dengan mengundang Kementerian/Lembaga, perguruan tinggi, akademisi/praktisi, serta lembaga non pemerintah terkait. Acara dibuka oleh Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, Dra. Sri Tantri Arundhati, M.Sc., dengan pesan bahwa sosialisasi ini merupakan upaya penyamaan persepsi dari berbagai metode kajian terkait perubahan iklim. Kajian kerentanan, risiko, dan dampak menjadi pembeda antara pembangunan yang adaptif dengan pembangunan yang business as usual. Dalam acara ini juga dibagikan pengalaman Kementerian ATR dan BNPB dalam pelaksanaan kajian terkait perubahan iklim. Perencanaan tata ruang merupakan salah satu instrumen penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim dan bencana. Konvergensi adaptasi perubahan iklim – pengurangan risiko bencana (API-PRB) akan sangat membantu dalam mainstreaming perubahan iklim dan kebencanaan di dalam perencanaan tata ruang.

Tags: Adaptasi Perubahan Iklim

membagi informasi ini: