• Beranda
  • Berita
  • Membangkitkan Kembali Komitmen dan Sinergitas Kebijakan Pengendalian Perubahan Iklim: Bersama Pemerintah Provinsi Palu dalam Implementasi REDD+ MenujuResult Based Payment (RBP).

Membangkitkan Kembali Komitmen dan Sinergitas Kebijakan Pengendalian Perubahan Iklim: Bersama Pemerintah Provinsi Palu dalam Implementasi REDD+ MenujuResult Based Payment (RBP).

Membangkitkan Kembali Komitmen dan Sinergitas Kebijakan

Pengendalian Perubahan Iklim: Bersama Pemerintah Provinsi Palu dalam Implementasi REDD+ MenujuResult Based Payment (RBP).

  

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+, serta telah siapnya perangkat/modalitas pendukung implementasi REDD+, maka Indonesia telah siap melaksanakan implementasi penuh REDD+ menuju Result Based Payment (RBP).

Langkah awal menuju pelaksanaan REDD+ adalah kesepahaman antara pemerintah nasional dan sub nasional terkait FREL Sub Nasional, Wilayah Pengukuran Kinerja (WPK) REDD+, dan MRV REDD+. Untuk membuat pondasi yang kuat dalam pelaksanaannya perlu adanya sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta tindak lanjut ke depan.

sosredd2Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV dengan didukung RI-NorwayPartnershipmelaksanakan pertemuan di Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 22-23 Maret 2018 dalam rangka mensosialisasikan FREL Sub Nasional, WPK REDD+, dan MRV REDD+. Hadir sebagai peserta yaitu Direktorat Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Balai PPIKHL Wilayah Sulawesi, perwakilan unit Eselon 1 lingkup Kementerian LHK di Provinsi Sulawesi Tengah, BAPPENAS, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, KPH lingkup Provinsi Sulawesi Tengah, Perguruan Tinggi, Para Mitra, serta LSM. Kegiatan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari konsolidasi progress REDD+ dan MRV Sektor Kehutanan minggu lalu yang diselenggarakan di Jakarta.

sosredd3Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu lokasi prioritas pelaksanaan REDD+, dan menjadi lokasi pertama yang diberikan sosialisasi tahun 2018 ini. Dalam paparannya Direktur IGRK dan MPV Dr. Ir. Joko Prihatno, M.M menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah mensosialisasikan FREL Sub Nasional, WPK REDD+, dan MRV REDD+, transfer ilmu yang ada dari internasional dan para pakar di Perguruan Tinggi, mensinergikan antara kebijakan pusat dan daerah serta membuat komitmen sub nasional dalam pelaksanaan REDD+ ke depannya. “Dan kita telah memiliki modalitas data yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat dalam mendukung implementasi REDD+ seperti, SIGN SMART (PermenLHK 73/2017), MRV (PermenLHK 72/2017), Tata Cara Pelaksanaan REDD+ yang di dalamnya termasuk FREL Nasional dan Sub Nasional, SIS REDD+, dan MRV REDD+(PermenLHK 70/2017), serta SRN (PermenLHK 71/2017) diharapkan dapat dijadikan tools oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung pelaksanaan REDD+” ungkap pak Joko.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, DR.Ir.H. Nahardi, MM, IPU., mengungkapkan bahwa modal pembangunan kehutanan di Provinsi Sulteng sudah didukung dengan luas kawasan hutan lindung sekitar 65% dari luas kawasan hutan di Provinsi Sulteng. Namun permasalahan tenurial dengan masyarakat hutan adat dan masyarakat sekitar kawasan masih menjadi permasalahan. Pendekatan ke masyarakat adat dan sekitarnya masih terus berjalan sampai saat ini, “Konsep REDD+ bukan kegiatan yang memaksa, sehingga harus ada konsesi antara subjek dan objek pelaksanaan REDD+ tersebut dan kesiapan Sulawesi Tengah terkait implementasi REDD+ telah diintegrasikan dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Sulteng” tambahnya.

sosredd4Salah satu pakar yang terlibat dalam Tim FREL dan REDD+ di Indonesia DR. Teddy Rusolono mengungkapkan bahwa yang perlu diperhatikan juga REDD+ mendominasi kegiatan aksi mitigasi sektor kehutanan, sehingga pencapaian NDC sektor kehutanan dipengaruhi oleh keberhasilan implementasi REDD+. Untuk itu perlu dipahami terlebih dahulu mengenai arti penting dan keterkaitan FREL Nasional dan sub nasional serta konsep REDD+ itu sendiri.

FREL nasional merupakan komitmen nasional tentang berapakah batasan emisi dari sektor kehutanan secara nasional (terutama yang berada dibawah skema REDD+). Pengukuran keberhasilan REDD+ ditentukan dari besarnya capaian penurunan emisi gas rumah kaca. FREL dalam hal ini berperan sebagai dasar (baseline) yang dijadikaan patokan untuk penilaian REDD+. Capaian emisi yang di bawah FREL menunjukan keberhasilan capaian aksi mitigasi dalam menurunkan emisi GRK. FREL nasional yang sudah ada dapat diterjemahkan ke sub nasional oleh sub nasional dalam pelaksanaan REDD+, dengan memperhatikan stock dan historical emission. Sebagaimana diungkapkan oleh Kasubdit MPV dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Lahan, Dr. Ir. R.A. Belinda Arunarwati Margono, M.Sc.

sosredd5Sharing pengalaman mengenai persiapan implementasi REDD+ dari provinsi lain juga disampaikan pada sosialisasi ini yang diwakili oleh Dr. I Wayan Susi Dharmawan sebagai national project coordinator FCPF Carbon Fund P3SEKPI-World Bank-Provinsi Kalimantan Timur. Pembelajaran yang disampaikan yaitu mengenai persiapan dalam mendapatkan pendanaan Forest Carbon Partnership Facility Project World Bank.

Untuk mensinergikan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah terkait perencanaan pembangunan nasional, dibahas juga mengenai Kaji Ulang RAD-GRK dalam mendukung target penurunan emisi sampai dengan tahun 2030 yang disampaikan oleh tim RAN-GRK Bappenas. Hal ini dilakukan untuk mengintegrasikan upaya penurunan emisi GRK ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah, dengan memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan melalui kegiatan yang bersifat co-benefit dan pembangunan rendah karbon.

Hari kedua pelaksanaan sosialisasi membahas Tata Cara Pelaksanaan REDD+ yang tertuang dalam PermenLHK No. 70 tahun 2017 yang disampaikan oleh Kasi Tata Kelola REDD+, Haryo Pambudi, S.Hut., M.Si., Measurement, Reporting, Verification (MRV) REDD+ oleh Kasi MPV dan Registri Sektor Kehutanan, Dr. Wawan Gunawan, S.Hut., M.Si., Sistem Registrasi REDD+ dalam SRN oleh Kasubdit MPV dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Non Lahan, Ir. Hari Wibowo, dan juga mengenai sistem pendanaan REDD+ yang langsung di sampaikan oleh Direktur MS2R,Dr. Ignatius Wahju Marjaka, M.Eng.

Dalam sesi diskusi, pelaksana dalam hal ini KPH dan provinsi sertapemerintah pusat bersama-sama mengidentifikasi kondisi terkini serta permasalahan yang belakangan terjadi di wilayah masing-masing KPH dan dilanjutkan dengan perumusan langkah apa saja yang harus segera dilakukan selanjutnya. Dinamika yang muncul dalam diskusi, menunjukan bahwa KPH di provinsi Sulteng pada dasarnya sudah memiliki modalitas yang cukup serta menyatakan siap untuk implementasi REDD+. Namun perlu dibentuk unit pengelola di tingkat provinsi yang akan mengkaji ulang modalitas yang sudah ada, mengingat modalitas yang sudah ada perlu penyesuaian kembali dengan kebijakan dan data-data terkini.

Dari kegiatan sosialisasi ini disimpulkan satu pemahaman bahwa pencapaian REDD+ sesungguhnya merupakan capaian pengelolaan kehutanan negara bukan project sektoral kehutanan semata dan akan menjadi tolak ukur pencapaian pengelolaan kehutanan negara dengan prinsip sustainable forest management yang terimplementasikan sampai di tingkat tapak (unit management-KPH). -(Tim IGRK&MRV)-

Tags: Inventaris GRK dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi

membagi informasi ini: