• Beranda
  • Berita
  • Langkah Awal Mewujudkan Pembangunan Provinsi Maluku secara Berkelanjutan yang Rendah Emisi dan Berketahanan Iklim dengan basis Gugus Pulau

Langkah Awal Mewujudkan Pembangunan Provinsi Maluku secara Berkelanjutan yang Rendah Emisi dan Berketahanan Iklim dengan basis Gugus Pulau

Peluncuran Road Map Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan (MAPI-PB) Provinsi Maluku :

Langkah Awal Mewujudkan Pembangunan Provinsi Maluku secara Berkelanjutan yang Rendah Emisi dan Berketahanan Iklim dengan basis Gugus Pulau

 

 

Peluncuran Roadmap Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan(MAPI-PB) Provinsi Maluku telah dilaksanakan di Gedung Kantor Gubernur Provinsi Maluku lantai 7, Ambon, pada hari Selasa, 20 Februari 2018. Peluncuran Road Map dilaksanakan oleh Hamin Bin Thahir, SE selaku Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, mewakili Gubernur Maluku, disaksikan oleh Direktur Mitigasi Perubahan Iklim – Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, mewakili Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, dan perwakilan para mitra terkait. Kegiatan peluncuran ini merupakan salah salah bentuk nyata komitmen Provinsi Maluku dalam mendukung komitmen Indonesia yang telah menandatangani Perjanjian Paris melalui UU No. 16 tahun 2016. Hal ini juga sejalan dengan komitmen First Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia yang akan berkontribusi dalam aksi penurunan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% apabila ada dukungan internasional dibandingkan dengan BAU. Hal ini juga sejalan dengan telah diadopsinya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Indonesia pada tahun 2015, sebagai agenda pembangunan global untuk periode 2016-2030. SDGs merupakan konsep pembangunan berkelanjutan global dengan 17 goals yang diantaranya adalah climate change (goal ke-13).

Dokumen Roadmap MAPI-PB dihasilkan melalui serangkaian proses diskusi antara Tim Provinsi Maluku dan Tim Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk dari Jejaring Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan (APIKI Network), APIK USAID, FCPF-WB dan REDD+ Partnership RI-Norway selama tahun 2017. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai fasilitator memulai inisiasi dengan menyampaikan Surat Direktur Jenderal Gubernur Maluku pada awal tahun 2017 tentang fasilitasi penyiapan Roadmap MAPI-PB di Provinsi Maluku dan disambut baik dengan SK Gubernur tentang Tim Penyusunan Roadmap dmaksud.

Dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan peluncuran, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan iklim yang disampaikan oleh Direktur Mitigasi Perubahan Iklim menekankan bahwa dokumen Roadmap merupakan hasil kerja keras kita bersama yang diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi di Provinsi Maluku dalam menghadapi tingkat kerentanan yang tinggi. Direktur Jenderal PPI juga mengharapkan peluncuran Roadmap ditindaklanjuti dengan pembahasan rencana tindak lanjut mengintegrasikan dan melaksanakan dokumen Road map dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Maluku.

Gubernur Provinsi Maluku dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa dokumen Roadmap MAPI-PB merupakan salah satu upaya menerjemahkan prioritas pembangunan sebagaimana komitmen Presiden Joko Widodo dalam membangun wilayah timur Indonesia. Lebih lanjut disampaikan bahwa Provinsi Maluku sebagai gugus pulau dengan wilayah pesisir harus serius memperhatikan pelaksanaan mitigasi dan adaptasi dalam pembangunan berkelanjutan. Dokumen Roadmap yang sudah dihasilkan harus diintegrasikan dalam dokumen pembangunan Provinsi Maluku dan juga menjadi komitmen bersama termasuk pelaku dunia usaha, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, Gubernur Maluku juga mengharapkan sinergi antara pusat dan daerah yang telah terjalin dengan baik selama proses penyusunan dokumen Roadmap akan terus terjaga dan bahkan ditingkatnya dalam proses selanjutnya.

Dalam kesempatan peluncuran ini, dokumen Road Map diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku mewakili Gubernur Maluku, kepada perwakilan stakeholders yaitu Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Wakil Walikota Ambon, Rektor Universitas Pattimura, Dinas Lingkungan Hidup, Bank Maluku, PT. Telkom sebagai simbol bahwa Road Map ini telah resmi menjadi milik sekaligus tanggung jawab berbagai pihak di provinsi Maluku, yang harus ditindaklanjuti bersama-sama untuk kepentingan bersama dalam proses pembangunan Provinsi Maluku secara Berkelanjutan yang Rendah Emisi dan berketahanan iklim dengan basis Gugus Pulau.

membagi informasi ini: