• Beranda
  • Berita
  • MEMBANGUN KETANGGUHAN MASYARAKAT DI SULAWESI TENGGARA TERHADAP DAMPAK PERUBAHAN IKLIM MELALUI PROYEK USAID APIK

MEMBANGUN KETANGGUHAN MASYARAKAT DI SULAWESI TENGGARA TERHADAP DAMPAK PERUBAHAN IKLIM MELALUI PROYEK USAID APIK

MEMBANGUN KETANGGUHAN MASYARAKAT DI SULAWESI TENGGARA TERHADAP DAMPAK PERUBAHAN IKLIM MELALUI PROYEK USAID APIK

Proyek "Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan" (APIK) adalah program bantuan hibah Pemerintah Amerika Serikat yang bertujuan memperkuat ketahanan iklim dan bencana, secara terpadu dari tingkat nasional ke tingkat daerah dan masyarakat dalam jangka waktu 5 tahun (2015-2020). Proyek ini merupakan kerjasama antara KLHK, USAID, dan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Jawa Timur. Fokus kegiatan mencakup pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana dalam kerangka tata kelola nasional dan sub-nasional, kemudian membangun kapasitas masyarakat lokal dan sektor swasta untuk mengatasi perubahan iklim dan bahaya alam yang berhubungan dengan cuaca, serta mendukung penggunaan informasi untuk pengelolaan risiko iklim dan bencana di antara pemangku kepentingan. Untuk wilayah Sulawesi Tenggara, fokus kegiatan berada di di Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari sebagai bagian dari pendekatan berbasis lanskap di DAS Wanggu dan daerah pesisir.

Dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, pada tanggal 31 Januari sampai dengan 2 Pebruari 2018 telah dilakukan kunjungan lapangan ke delapan desa yang menjadi wilayah kegiatan APIK di Sulawesi Tenggara, yaitu Desa Lapulu, Desa Poasia, Desa Batujaya, Desa Rumba-rumba, Desa Awunio, Desa Lamokula, Desa Baruga, dan Desa Salo.

apikapi1Sebagian besar wilayah desa yang dikunjungi merupakan desa nelayan dan daerah rawan banjir, dimana setiap hujan turun dalam kurun waktu 1-2 hari maka dapat dipastikan terjadi banjir dengan ketinggian bervariasi di tiap desa, berkisar 1 sampai dengan 3 meter di beberapa desa, namun ada juga yang ketinggiannya mencapai 5 meter seperti di Desa Lamokula. Genangan banjir di Desa Lamokula biasanya bertahan sampai 4 hari sampai kemudian surut. Di beberapa desa yang terletak di pinggir pesisir sepanjang Teluk Kolono, selain banjir yang diakibatkan oleh volume air hujan dan luapan air sungai, juga akibat kenaikan muka air laut yang berpengaruh pada tinggi pasang surut, sehingga luapan air sungai tidak bisa mengalir menuju laut namun menjadi lebih parah karena tambahan banjir rob. Salah dampak yang dapat dilihat adalah ambruknya sebuah jembatan di Desa Lapulu yang diakibatkan oleh banjir yang sering terjadi.

            Desa Batujaya yang berada di ujung selatan Pulau Sulawesi dan hanya bisa dijangkau dengan perahu boat selama 30 menit mengalami abrasi pantai yang cukup parah. Terjangan gelombang tinggi telah membuat pantai mundur sejauh 30 meter. Upaya sederhana telah dilakukan oleh warga desa dan sebagian besar perempuan dengan memasang tanggul yang disusun dan diikat dengan pagar kayu. Desa yang belum teraliri listrik ini mengandalkan genset untuk sumber tenaga listrik, dan hanya ada satu rumah yang memasang solar cell untuk sumber daya listriknya. Warga Desa Batujaya yang berjumlah 90 KK sangat mengharapkan adanya aliran listrik dapat masuk ke wilayah desa mereka. Sarana pendidikan juga masih terbatas, hanya ada satu sekolah dasar dan sarana kesehatan juga masih sangat minim. Namun demikian, masyarakat desa tersebut sangat positif dan bersemangat dalam melakukan semua upaya dan usaha di balik keterbatasan yang ada.

Proyek APIK melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan membangun kapasitas masyarakat untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim dan kejadian bencana akibat iklim ekstrim melalui pembentukan KSB (Kelompok Siaga Bencana), melakukan pelatihan dan sosialisasi tentang adaptasi perubahan iklim dan ketangguhan bencana, melaksanakan Sekolah Lapang Iklim, menyediakan infrastruktur seperti talud penahan banjir, Early Warning System (EWS) dan perangkat sistem informasi iklim dan cuaca, melakukan kajian kerentanan perubahan iklim, dan rehabilitasi mangrove. Selain memfasilitasi masyarakat, APIK juga memfasilitasi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (API-PRB) kedalam pembangunan daerah melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

   apikapi3

 

 

membagi informasi ini: