APIK Indonesia Network: Seberapa Jauh Telah Berkiprah di Perubahan Iklim?

APIK Indonesia Network: Seberapa Jauh Telah Berkiprah di Perubahan Iklim?

Regime baru pengendalian perubahan iklim global telah hadir melalui “blue print” program di dalam Perjanjian Paris yang disepakati 197 negara di COP 21 Paris di akhir tahun 2015.  Sampai hari ini sebanyak 170 negara telah meratifikasi termasuk Indonesia untuk selanjutnya mengimplementasikanya di negara masing-masing. Dalam Perjanjian Paris ini,  terutama prinsip keseimbangan peran juga ditetapkan dimana Non Party Stakeholder (NPS) yang terdiri dari pemerintah daerah, peneliti, civil society dan swasta didorong bekerjasama sesuai porsi masing-masing untuk mencapai target ambisi domestic di masing-masing negara termasuk di Indonesia.  Pada open ended consultancy dengan COP Presidency pada perhelatan COP 23 di Bonn yang membahas tentang peningkatan peran dari NPS terhadap perencanaan dan implementasi dari NDC nasional, Dr,  Nur Masripatin, Chief Negosiator Indonesia sekaligus Pembina APIK Network mengemukakan bahwa melalui APIK Indonesia telah bekerjasama dengan 66 perguruan tinggi dan 35 badan-badan penelitian dari kementerian dan lembaga terkait perubahan iklim.  Hal ini sangat penting agar diketahui akar permasalahan dan solusi yang efektif dalam menghadapi perubahan iklim dengan program-program nyata di lapangan.  Peran NPS melalui APIK inilah yang diharapkan dapat menjadi “think tank” dalam pengambilan keputusan pengendalian Perubahan Iklim di masa mendatang. 

Bapak Satyawan selaku ketua APIK network ini mendukung penegasan Bu Dirjen PPI karena sejalan dengan misi jejaring ini yaitu membangun komunikasi antar expert di bidang perubahan iklim yang posisinya di berbagai instansi dan daerah, serta memberikan kontribusi kepada pemerintah pusat/daerah (pencapaian NDC, arusutamaan PI) dan masyarakat (sosialisasi PI).  Lebih lanjut Pak Satyawan mengatakan target kedepan bagaimana APIKI dapat berfungsi seperti IPCC yang mampu memberikan informasi dan memberikan pengaruh yang kuat bagi pengambilan kebijakan oleh pemerintah.  Kita harus dapat keluar kandang dan mandiri memberikan masukan konstruktif kepada para pengambil keputusan dan prosesnya di masing-masing propinsi dan nasional. Dan menyepakati masukan anggota untuk mengoptimalkan upaya di region sebagi best practices yang dapat menjadi bahan tukar menukar informasi di level internasional seperti di Acton Agenda COP (minimal di Pavilliun Indonesia), lanjut Pak Satyawan. 

Jejaring Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK Network) beranggotakan 457 (sejak berdirinya 28 Oktober 2014) peneliti dari 66 perguruan tinggi dan 35 badan-badan penelitian dari kementerian dan lembaga terkait perubahan iklim.  Selama dua hari (29-30 November) di Hotel Peninsula Jakarta,  Jejaring APIK mengadakan hajatan tahunan berupa seminar nasional yang dihadiri oleh 175 orang perwakilan dari Sabang sampai Merauke.  Seminar ini pada dasarnya membahas hasil-hasil penelitian dari berbagai region dan memperkuat portofolio di masa mendatang.  Ibu Emma Rachmawaty,  selaku Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Ditjen PPI-KLHK sekaligus Ketua Penyelenggara mengatakan Seminar Nasional ini bertujuan untuk mengkomunikasikan kebijakan internasional dan nasional serta mendiseminasi hasil penelitian di tingkat nasional dan subnasional. Komunikasi bersama ini fokus pada  upaya penanggulangan perubahan iklim di antara stakeholder (sebagai NPS) dengan pemerintah.Selain itu diharapkan dapat memperkuat instansi yang mempunyai peranan di perubahan iklim di sub nasional.Sehingga hasil rumusan seminar ini  akan menjadi bahan masukan bagi pemerintah terutama untuk National Focal Point dimana dalam jangka pendek dan panjang memperkuat pelaksanaan Nationally Determined Contribution (DNC) sebagai portofolio pengendalian PI di Indonesia. 

Inti dari seminar nasional ini adalah pemaparan hasil-hasil penelitian dengan metode yang terpilih dilaksanakan dalam tiga parallel session.  Sesi parallel tersebut meliputi 3 (tiga) sub tema, yaitu : Implementasi kebijakan perubahan iklim oleh berbagai stakeholders dalam rangka mendukung implementasi NDC, Progres implementasi REDD+ di tingkat sub nasional dikaitkan dengan pencapaian target NDC dan Inisiatif mitigasi/adaptasi perubahan iklim di tingkat sub nasional/lokal dan kaitannya dengan implementasi NDC yang berdasarkan hasil abstrak-abstrak yang masuk ke Panitia.  Kami akan mempertimbangkan  diantara 93 hasil penelitian APIK yang relevan dan demikian juga hasil-hasil penelitian pada seminar dua tahun sebelumnya,  kata Ibu Emma.

Pada akhir acara,  Ketua dan Sekretaris Jejaring APIK Indonesia (Bapak Yayan Hadiyan) menyampikan laporan organisasi mulai dari hal –hal terkait administrasi,  hasil penelitian dan tantangan di masa mendatang dari pembelajaran kepengurusan selama tiga tahun terakhir.  Semua anggota yang hadir memberikan apresiasi positif atas laporan tersebut dan berkomitmen memperkuat APIK di mas mendatang.  Dr Nur Masripatin dan Prof, Dedy Hadriyanto selaku Pembina APIK, juga menilai positif atas kerja kepengurusan terdahulu dan menyambut baik kepengurusan periode ke depan atas terpilihnya Dr Mahawan Karuniasa yang juga perwakilan Indonesia pada Paris Committee on Capacity Building (PCCB) di bawah UNFCCC.  Jejaring APIK ini beda, inilah satu-satunya group terbesar dimana sudah memenuhi tingkat keterwakilan kawasan di Indonesia, multidisiplin dan paduan kelompok umur yang lengkap,  tidak ada group yang  bekerja di bidang Pengendalian Perubahan Iklim sebesar ini,  sehingga semua anggota Jejaring APIK Indonesia menaruh harapan besar kepada kepengurusan baru untuk mempertahankan prestasi dan meningkatkan kontribusi berupa “science to decision making process” di masa mendatang (*).

membagi informasi ini: