Berita Khusus: Nafas REDD+ di COP 23

 Berita Khusus: Nafas REDD+ di COP 23

Negosiasi REDD+ dimulai dari COP 11 di Montreal tahun 2005 sebagai RED (Reducing Emission from Deforestation),  terus berlanjut ke COP 13 di Bali (menjadi REDD+),  hingga setiap tahunnya sampai pada keputusan di COP 19 yang dikenal dengan “Warsawa Framework for REDD+” sampai lahirnya Article 5 Paris Agreement.  Jumlah keputusan tentang REDD+ yang telah ada di bawah UNFCCC mencapai 17 keputusan.  Sejak saat itu, negosiasi secara formal tentang REDD+ di COP mulai berkurang karena sudah memasuki tahap implementasi.  Proses yang ada selama pertemuan SBs/COP menjadi forum yang sifatnya informal dan sesuai mandate COP Warsawa, dilakukan “review” tentang perlu/tidaknya kelembagaan khusus untuk”coordination of support” pada tahun 2017.  Sejak semula Indonesia tidak mendukung adanya “lembaga Khusus” di bawah UNFCCC yang mengelola “coordination of support” karena sudah ada mekanisme yang dapat dipakai dan hanya akan memperpanjang birokrasi pengurusan REDD+ di internasional. Di COP 23 ini,  REDD+ masuk ke dalam agenda persidangan SBI yang mereview tentang “Coordination of Support” untuk implementasi REDD+ di negara berkembang termasuk tentang hasil dan kemajuan pelaksanaan REDD+.  Setelah melakukan persidangan informal consulation dan contact group,  persidangan REDD+ yang membahas tentang kelembagaan untuk “Coordination of Support” tersebut  akhirnya mengalami kegagalam memperoleh consensus teks untuk menjadi keputusan. 

Menurut Novia Widingtyas yang menggawangi perundingan agenda item Coordination  of Support for implementation REDD+ mengatakan bahwa yang dibicarakan dalam pembahasn ini adalah badan khusus untuk mengurus REDD+ di bawah UNFCCC.  Berdasarkan pada COP decision  10/CP 19 tentang coordination of support disepakati ada voluntery meeting mengenai REDD+ yang diaksanakan setiap tahun in conjuction dengan persidangan SBs tengah tahun.  Isi bahasan difokuskan pada keberlanjutan fungsi dari  voluntery meeting dimana negara maju ingin menyudahi di tahun 2020.  Support yang dimaksud termasuk untuk finance,  result based payment,  termasuk pelaksanaan pelaksanan REDD+ warsawa framework.  Negara berkembang termasuk Indonesia menginginkan agar meeting yang bersifat voluntary tersebut tetap berlanjut.   Menurut Ibu Novi,  Indonesia tidak menginginkan adanya new institutional arrangement (seperti Adaptation Committe). 

Menurut Dr.  Nur Masripatin selaku ketua perunding DELRI, mandegnya pembahasan REDD+ tersebut tidak akan mempengaruhi implementasi Program REDD+ yang berbasis Result Based Payment dan negara lain yang tidak mendukung adanya badan/lembaga khusus REDD+. Indonesia baru saja memperoleh hadiah di hari pahlawan dengan keluarnya PP 46/2017 tertanggal 10 November 2017, tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan yang merupakan dasar dari pengembangan pembiayaan REDD+ di Indonesia dalam bentuk Badan Pelayanan Umum.  Instrumen lain yang menjadi pokok penggerak program REDD+ seperti Forest Reference Emission Level (FREL)/baseline, Measuring,  Reporting and Verification (MRV) system,  Sistem Information on Safeguard (SIS) system dan Sistem Registry Nasional (SRN) serta panduan terkait dengan tools tersebut sedang masuk pada tahap finalisasi.  Seperti yang dikatakan Ibu Menteri LHK,  pembayaran berbasis kinerja akan dilakukan bagi program REDD+ di tahun 2018 dimana Permen LHK tentan tata cara pelansakaan REDD+ di Indonesia juga akan segera rampung.  Artinya dari sisi legalitas,  instrumen metodologi dan pencatatan kinerja telah dirampungkan, tinggal kita melaksanaan REDD+ di berbagai belahan nusantara.  Program REDD+ merupakan tulang punggung dari sector kehutanan untuk memenuhi target kontribusi terhadap target penurunan emisi di Nationally Determined Contribution (NDC) (*).

Tags: Sekretariat Direktorat Jendral, Liputan COP22 Marakesh

membagi informasi ini: