• Beranda
  • Berita
  • Hari Ketujuh: Membagi Pengalaman Indonesia dalam implementasi NDC di sub national

Hari Ketujuh: Membagi Pengalaman Indonesia dalam implementasi NDC di sub national

Hari Ketujuh:  Membagi Pengalaman Indonesia dalam implementasi NDC di sub national

Pada Hari Ketujuh,  tepat hari minggu,  kegiatan negosiasi tidak ada.  Namun beberapa side event termasuk NDC Partnership tetap berlangsung yang diselenggarakan di Gedung Deutche Welle, Bonn Jerman.  Sudah ada 70 negara termasuk Indonesia yang tergabung ke dalam partnership ini dengan tujuan untuk sharing informasi agar dukungan internasional pada pelaksanaan NDC dapat optimal di masing-masing negara.  NDC partnership juga dapat memberikan bantuan kepada negara berkembang, sesuai dengan tujuannya membentuk koalisi yang konstruktif untuk memobilisasi “support” dan mencapai goal dari upaya ambisi pengendalian perubahan iklim global kata wakil dari Pemerintah Jerman sebagai penggagas partnership ini. Pada pembukaan acara,  Christina Figures juga hadi dan memberikan pengantar dengan tiga poin utama yaitu 1).  Kesalah pahaman tentang kompetisi pelaksanaan antara NDC dan SDGs, 2). Bantuan kepada negara berkembang dan regional untuk mencapai target NDCnya dan meneruskan perkembangannya, serta 3).  Radical collaboration agar parthership ini dapat mencapai tujuannya.

Pada kesempatan ini,  Pemerintah Jerman yang menggagas NDC partnership mengundang Dr Nur Masripatin selaku National Focal Point(NFP) Indonesia dan NFP untuk NDC Partnership dan beberapa NFP lainnya untuk UNFCCC agar  memberikan gambaran perkembangan NDC di Indonesia di negara masing-masing. Khusus untuk Indonesia (bersama Pakistan) diminta untuk berbagi informasi bagaimana “Landing NDC” ke sub nasional.    Ibu Nur memberikan informasi tentang bagaimana NDC nasional diterjemahkan untuk dilaksanakan di Sub National dimulai dengan membahas bagaimana Target penurunan emisi di lima sector.  Selain itu juga membagi  strategi adaptasi yang meliputi ketahanan economic,  social and livelihood serta ecosystem dan landscape.  Juga membahas tentang 9 program strategi utama dalan impelmentasi NDC. lebih dalam, iBu Nur menjelaskan  profil emisi pada tingkat dari sub national dengan membandingkan Propinsi Riau pengemisi tertinggi dan Papua sebagai pengemisi terendah.  Pada akhir presentasi beliau,  Ibu Nur   menyampaikan tantangan yang dihadapi dalam implementasi NDC.  Harmonisasi kebijakan tentang Perubahan Iklim di kementerian/lembaga terkait  serta menurunkan ke pemerintah propinsi dan non party stakeholder menjadi tantangan tersendiri di Indonesia dan diharapkan adanya Political commitment dari kementerian/lembaga yang terkait, dan pemerintah daerah dapat diwujudkan untuk mencapai target penurunan emisi dan program adapatsi yang telah termaktub di dalam dokumen NDC kita. 

Beberapa negara dan lembaga internsional hadir dalam diskusi kelompok termasuk pemerintah Perancis, Pemerintah Jerman, Republik DominikaWord Bank,  WRI,  Asian Development Bank,  dan KLHK.  Perwakilan Jerman menanyakan peran pertanian dan sector lain dalam Pencapaian target emisi, Asean Development Bank menanyakan tentang emisi dari kebakaran hutan dan lahan terutama dari local community serta World Bank menanyakan tentang political commitment pemerintah daerah.  Ibu Nur menjawab pertanyaan secara berturut turut,  dimulai dari peran sector pertanian.  Beliau mengatakan Pertanian (catatan: diluar perkebunan) di Indonesia sangat terkait dengan livelihood terutama petani di desa (small scale).  Terdaat tantangan tersendiri terkait dengan data empiris emisi dari sector pertanian. 

Mengenai kebakaran hutan dan lahan, Ibu Nur terutama kebakaran hutan oleh local community secara tradisional dilakukan sesuai dengan tradisi tapi menjadi masalah serius setelah adanya praktik-praktik “unsustainable” oleh sejumlah pelaku usaha dan masayrakat mulai bertumbuh dan lebih parah bila di lahan gambut.  Apa yang dilakukan sekarang karena keseriusan pemerintah divawah  Presiden Jokowi membuat kebijakan ketat pencegahan karhutla termasuk melakukan patroli  terpadu secara regular.  Hasilnya, dalam dua tahun turun terakhir (2015-2016) penurunan kejadian karhutla mencapai 94%, keberhasilan ini juga didukung dengan program-program  livelihood untuk masayrakat sekitar hutan,  kata Bu Nur.  

Menjawab pertanyaan World Bank mengenai political commitment dari pemda, Bu Nur menjelaskan bahwa komitmen daerah masih perlu didorong dan untuk mendorong komitmen daerah kami memiliki regulasi yang memberikan guidance pelaksanaan adaptasi Perubahan Iklim oleh Pemda, juga membangun Sistem Registri Nasional (SRN) yang memasukkan proses MRV di dalamnya untuk memonitor NDC.  Selain itu kami mendorong semua pihak untuk mendaftarkan kegiatan  mitigasi dan adaptasi ke Sistem Registri Nasional yang diluncurkan Menteri LHK pada 1 November 2016.  Ibu Nur juga mengatakan mekanisme ini akan membantu kami dalam penyusunan dokumen NDC tahap berikutnya serta membantu dalam pelaporan hasil kegiatan pengendalian Perubahan Iklim di Indoneis ke Secretariat UNFCCC.  Sebelum menutup sesi diskusi,  Ibu Nur juga menjelaskan peran non party stakeholder termasuk 34 propinsi,  private sector,  masyarakat local dan APIK yang merupakan jaringan  leih dari 300 perguruan tinggi dan lembaga penelitian/lembaga diklat di Indonesia yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan NDC di tanah air (*).

Tags: Sekretariat Direktorat Jendral, Liputan COP22 Marakesh

membagi informasi ini: