Hari Ketiga: Peran Non party Stakeholders dan Pembahasan opsi-opsi Draft Text

 Hari Ketiga: Peran Non party Stakeholders dan  Pembahasan opsi-opsi Draft Text

Pada Hari Ketiga COP 23 kegiatan perundingan sudah masuk tahap pembahasan detil teknis elemen-elemen “Text Rule Book/implementasi guideline Perjanjian paris” melalui persidangan informal consultation dan contact group.  Delegasi Indonesia mengikuti persidangan Badan bawahan UNFCCC/KP/PA (APA, SBSTA dan SBI) serta yang sangat ramai menyerap perhatian adalah “COP 23 Presidency” open dialogue yaitu “mandaterd event” yang membahas tentang peran Non Party Stakeholder dalam pengendalian perubahan iklim global.  Kegiatan DELRI dimulai dengan pertemuan koordinasi para lead negosiator dengan ketua Tim Negosiasi Indonesia, Dr Nur Masripatin pada Pukul 08.00 pagi Waktu Bonn di SetDelri.  Kita perlu mengetahui hal-hal apa yang harus ditindaklanjuti dari pertemuan Hari Kedua dan apa yang harus menjadi perhatian pada agenda persidangan hari ini,  Kata Ibu Nur.

Pada Mandated event tentang peran non party stakeholder (NPS) yang diikuti oleh “Parties” dan NPS (pemerintah daerah,  civil society,  Indegenous people, local community, perguruan tinggi, swasta dan asosiasi).  COP presidency yang diwakili oleh Dubes Fiji untuk Uni Eropa yang sekaligus sebagai “Climate Ambassador”membuka dialogue tersebut mengatakan terima kasih semua pihak telah hadir pada dialoque terbuka ini yang merupakan platform pertama dalam sejarah COP dimana party dan non party duduk bersama untuk masa depan pengendalian perubahan iklim global.   Executive Secretary – UNFCCC juga menghadiri dan memberikan sambuta dalam kesempatan tersebut.  Ada tiga hal utama yang ingin didiskusikan yaitu bagaimana party dan Non Party Staleholder (NPS) berkolaborasi memperkuat dan mengimplementasikan NDC, bagaimana mengoptimalkan NDC dan bagaimana NPS berpartisipasi pada Facilitative dialogue. Ibu Nur selaku National Focal Point untuk UNFCCC membagi pengalaman dan proses tentang keterlibatan NPS  dalam penyusunan dan implementasi NDC di Indonesia.  Beliau menjelaskan bahwa pelibatan pemangku kepentingan sudah dilakukan sejak menyusun NDC termasuk pemerintah daerah, kabupaten dan kotamadya, lembaga pendidikan dan perguruan tinggi, civil society dan masyarakat hukum adat.  Target penurunan emis NDC fokus di lima sector utama (kehutanan,  energy,  pertanian,  IPPU dan pengelolaan limbah), implementasinya perlu bekerjasama dengan NPS. Bicara tentang pemeritah daerah, Indonesia memiliki 34 propinsi dan lebih dari 400 kabupaten.  Terkait  dengan masyarakat hukum adat, Indonesia 1340 suku bangsa, dan banyak NGO serta NPS lainnya. Kami juga bekerjasama dengan academia dan lembaga penelitian.

Dari Informal consultation hari ketiga,  Delegasi Indonesia mengikuti berbagai agenda.  Pada kelompok negosiasi adaptasi yang dipimpin oleh Sri Tantri salah satunya menfokuskan pada progress pelaksanaan mandate dalam Perjanjian Paris  yang diberikan kepada Adaptation Committee  dan LEG dalam membantu Negara berkembang memproses penyusunan dan implementasi  National Adaptation Plans yang didukung oleh Green Climate Fund. 

Kelompok negosiasi Pendanaan iklim yang dipimpin oleh Bapak Parjiono, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral,  Kementerian Keuangan mengikuti pembahasan Pelaporan dan pedoman penggunaan dana Global Environment Facility (GEF) dimana Indonesia telah menyampaikan usulan tertulis melalui group G77 dan China. 

Pada Kelompok Negosiasi Mitigasi khususnya tentang Nationally Determined Contribution (NDC) yang dikoordinir oleh Ibu Emma Rachmawaty mengatakan pada persidangan APA, proses negosiasi masih berupa stocktaking mengenai apa yang akan dibahas dalam Common Time Frame (CTF) termasuk diantaranya pentingnya CTF untuk kepentingan tracking NDC dan kerangka waktu post-2030. Sedangkan pembahasan opsi siklus waktu NDC setelah 2030 mendiskusikan 5 tahun atau 10 tahun.  Beberapa negara mempertimbangkan longer period akan memberikan kesempatan (terutama kepada negara berkembang) untuk persiapan yang lebih baik dalam implementasi NDC.   Beberapa negara lain termasuk Indonesia berpandangan bahwa sebaiknya menunggu dulu facilitative dialogue 2018 untuk melihat sejauh mana implementasi NDC yang sudah ada.  Lebih lanjut Ibu Emma menjelaskan pada APA Agenda Item 3,  negara pihak secara umum berpandangan bahwa Non Paper dapat menjadi starting point bagi penyusunan “Text”. Akan tetapi belum ada kesepakatan mengenai struktur yang akan disusun karena masih terdapat perbedaan pandangan mengenai diferensiasi dan scope dari NDC.

Pada pertemuan informal consulation Article 6 dari Perjanjian Paris yang dikoordinir Ibu Kuki Soejahmoen dari Kantor Utsus Presiden untuk Perubahan Iklim mengatakan Pembahasan hari ini focus pada  Art.6.4 yang membahas informal notes yang dikeluarkan Co-Chairs berisi struktur RMP.

Pada pertemuan negosiasi kelompok Compliance yang dikoordinir oeh Bapak Hari Prabowo dari Kementerian Luar Negeri mengatakan dalam pembahasan agenda item ini terdapat kesamaan pandangan bahwa: 1) Komite Compliance harus memiliki kewenangan menangani “systemic issues” (isu yang menjadi tantangan bersama berbagai negara) namun perlu ada kejelasan parameter dan definisi “systemic issues”, 2) Komite perlu memiliki working linkage dengan Transparency Framework (TF) namun detil akan tergantung pada kemajuan pembahasan TF mengenai TER (Technical Experts Review) guna pastikan sinergi dan hindari duplikasi, dan 3) fungsi Komite untuk memfasilitasi implementasi PA oleh para Pihak akan memerlukan working linkages dengan mekanisme terkait means of implementation (financing, technical support, capacity building, dsb).  Lebih Lanjut Pak Bowo menjelaskan agenda item lain yang diikuti timnya tentang Indigenous People and Local Communities (IPLC) dimana fokus pembahasan adalah operasionalisasi IPLC Platform yang diputuskan pada COP 21. Platform direncanakan memiliki 3 fungsi, yaitu knowledge sharing, enhancing capacity for engagement, dan keterwakilan pada climate policy.

Menanggapi jalannya negosiasi hari ini,  Dr Nur Maripatin,  ketua tim negosiasi menekankan agar selalu mengingat sejarah masing-masing agenda serta mengecek kembali mandate dan target outputnya melalui informal note dari masing-masing co facilitator.  Selain itu,  diharapkan para lead negosiator sudah mulai dapat gambaran penilaian dan adjustment terhadap kertas posisi submisi yang telah disusun bersama selama ini.  Selain status negosaiasi per elemen agenda, kepentigan Indonesia yang terakomodir danketerkaitan antara satu agenda dengan yang lain akan dibahas di setiap pertemuan para lead negosiator di kantor Setdelri di Bula Zone 3 (*).

Tags: Sekretariat Direktorat Jendral, Liputan COP22 Marakesh

membagi informasi ini: