Hari Kedua: Menjaga Momentum Draft Text untuk COP 24

Hari Kedua:  Menjaga Momentum Draft Text untuk COP 24

Pada hari kedua COP 23 di Bonn, agenda persidangan masih di dominasi dengan pleno pembukaan persidangan APA di pagi hari dan  kelanjutan pembukaan COP dan CMP di sesi siang.  Secara parallel persidangan kontak group dan informal consulation dari SBI dan SBSTA per elemen agenda serta informal consultation untuk APA.  Pada Persidangan pleno,  secretariat telah mengatur tempat duduk masing-masing negara sesuai dengan urutan abjad di plennary New York dan Genewa dan dihadiri 197 negara,  sedanngkan pada pertemuan kontak group dan informal consulattion diikuti oleh beberapa negara yang berkepentingan dengan agenda persidangannya.  Dr Nur Masripatin, ketua tim negosiasi DELRI mengatakan Para lead negosiator Delegasi Indonesia dan anggotanya  menghadiri agenda-agenda persidangan yang telah dipersiapkan dari Jakarta dengan berpedoman pada kertas posisi,  perubahan dapat saja terjadi sesuai dengan kondisi persidangan.  Pada hari kedua persidangan ini,  Delegasi Indonesia menjaga momentum untuk Draft Text yang akan diputuskan pada COP 24 di tahun 2018 di Katowice Polandia mendatang.

Keikutsertaan Delri pada hari kedua sangat menonjol pada pembukaan APA yang mandatnya membahas rules book Perjanjian Paris terutama Modalitas,  Procedure dan Guideline (MPG).  Ibu Nur mengatakan kita akan focus mengawal persidangan ini dengan tidak mengabaikan kepentingan Indonesia lainnya di persidangan-persidangan dalam agenda COP 23,  hal ini penting dilakukan karena sangat terkait dengan pelaksanaan NDC yang telah disosialisasikan di berbagai propinsi dan akan dilanjutkan setelah COP.  Dalam intervensinya Ibu Nur sebagai ketua tim negosiasi sekaligus National Focal Point mengatakan proses persidangan di bawah APA ini juga sangat signifikan mendiskusikan poin-poin penting implementasi Perjanjian Paris dengan menyelesaikan Paris Agreement Work Program  dan juga disain facilitative dialogue untuk diselesaikan pada COP ini. 

Secara khusus Ibu Nur menyampaikan bahwa guidance yang akan dihasilkan untuk NDC harus concise, flexible, pragmatic and facilitative, dan tanpa ada tambahan beban yang tidak penting  bagi negara berkembang,  khususnya terkait kapasitas setiap negara dalam menerjemahkan guidance tersebut.  Terkait dengan adaptation communication,  Indonesia menekankan  pentingnya fleksibilitas dalam mengkomunikasikan aksi dan prioritas adaptasi.    Sedangkan terkait dengan Transparancy Framework,  Indonesia mengatakan siap berkerjasama dengan semua parties untuk menghasilkan MPG yang bersifat implementable di tengah-tengah perbedaan national circumstances dan kapasitas. Seperti Indonesia,  Negara-negara Afrika,  Amerika Latin, dan negara-negara kepulauan menekankan negosiasi sudah harus menjaga momentum dengan textual basis, kata Bu Nur.

Salah satu agenda Contact Group yang menjadi perhatian Delegasi Indonesia adalah agenda pembahasan pertanian dibawah persidangan SBSTA.  Pada pembahasan ini,  negara-negara berkembang yang tergabung ke dalam Group 77 dan China, termasuk Indonesia mendorong agar “mode” negosiasi sudah harus bicara implementasi.  Ibu Bess Tiesnamurti dari Kementerian Pertanian,  lead negosiator pembahasan pertanian mengatakan dalam pembahasan ini sebaiknya sintesa dari lima workshop sebelumnya dimana Indonesia juga telah memberikan masukan kebutuhan teknologi pertanian, agar menjadi dasar penentuan status dari negosiasi pertanian ini.  

Pada hari kedua ini,  informal concultation dan contact group juga berlangsung pada agenda lainnya termasuk pembahasan adaptation fund di bawah APA dimana negera berkembang termasuk Indonesia menekankan pada tata kelola pengaturan kelembagaannya serta operating modalitiesnya,  transparansi sumbernya serta menekankan agar Adaptation Fund juga mendanai program-program adaptasi yang telah diatur di dalam Perjanjian Paris.  Informal consultation juga terjadi pada pembahasan Article 6.2 dari Perjanjian Paris tentang Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs).

Menanggapi perkembangan negosiasi di hari kedua,  Ibu Nur mendorong kepada semua negosiator DELRI agar selalu memperhatikan ekspektasi Indonesia terkait penyiapan “rule book/implementation guidelines” untuk Perjanjian Paris di COP 23 yang sudah harus dapat menghasilkan “text” sebagai paket basis negosiasi penyelesaian “rule book” implementation guideline di tahun 2018.  Selain itu agar delegasi juga kembali membaca hasil-hasil persidangan sebelumnya termasuk rangkuman hasil dan  termasuk catatan dari Co Fasilitator,  submisi-submisi dan non paper.  Kita harus tetap menjaga momentum mempersiapkan draft text untuk diputuskan pada COP 24 mendatang,  pastikan apa yang telah dirumuskan bersama di Jakarta “aman” dalam draft text,  kata Bu Nur.

Pada COP 23 ini,  selain menjalankan mandat memperjuangkan kepentingan Indonesia di meja perundingan,  para lead negosiator juga memperoleh undangan untuk bertukar pengalaman perkembangan di masing-masing negara.  Achmad Gunawan,  Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional memperoleh undangan dari Pavilliun Thailand untuk memaparkan tantangan dan program-program peningkatan kapasitas pengendalian perubahan iklim di Indonesia.  Kami memiliki jaringan kerjasama dengan para ahli bidang perubahan iklim dan kehutanan yang tersebar di lebih dari 300 perguruan tinggi nasional di Indonesia.  Kami juga bekerjasama dengan semua pihak termasuk para tokoh agama untuk menyampaikan pengertian pemanasan global dan dampaknya serta bagaimana mengatasi bersama di masing-masing lokasi di Indonesia (*).

Tags: Sekretariat Direktorat Jendral, Liputan COP22 Marakesh

membagi informasi ini: