Hari pertama COP 23: Pesan Kepada Dunia dan Ekspektasi Indonesia

 

Hari pertama COP 23: Pesan Kepada Dunia dan Ekspektasi Indonesia

Bonn-Jerman, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim-KLHK, Selasa, 7 Nopember 2017.  Tim Negosiasi Indonesia kembali menghadiri Conference of the Parties (COP) United Nations on Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) atau  Pertemuan Para Pihak Konvensi PPB tentang Kerangka Kerja Pengendalian Perubahan Iklim yang ke-23, di Bonn, Jerman, pada tanggal 6 - 17 Nopember 2017.  Pada COP 23 ini,  ada enam  pertemuan utama termasuk persidangan COP 23 itu sendiri sebagai pertemuan tertinggi untuk menghasilkan keputusan COP,  persidangan CMP 23 membahas Kyoto Protokol, persidangan CMA 1-2 membahas tentang pengaturan impelementasi Perjanjian Paris, Persidangan SBSTA 47 membahas tentang dukungan sains dan metodologi terhadap keputusan COP dan Persidangan SBI 47 membahas tentang implementasi dari keputusan COP dan pertemuan APA membahas modalitas, procedure dan guideline dari Perjanjian Paris

COP 23 ini telah dibuka oleh Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama sebagai President COP 23 pada Tanggal 6 Nopember 2017, pada pukul 10.00 waktu Bonn.  Dalam sambutannya, Frank mengatakan “berkomitmen untuk membangun koalisi besar antara pemerintah pada semua tingkatan , masyarakat sipil, sektor swasta dan organisasi keagamaan.  “COP 23 kali ini berlangsung ditengah situasi diberbagai belahan dunia yang menghadapi bencana topan, badai, kebakaran hutan, banjir, kekeringan dan meningkatnya mencairnya lapisan es di kutub.”

Sekretaris Exsekutif UNFCCC Patricia Espinosa dalam sambutannya menekankan perjalanan 25 tahun UNFCCC yang telah ditempuh bersama, dan saat ini memasuki era implementasi. Espinosa juga menyebutkan bahwa, lengkah penting para negosiator saat ini yaitu melengkapi struktur, memperkuat impact, dan memastikan hasil Paris Agreement. Terkait dengan upaya pemenuhan komitmen pra-2020, aspek finansial dan komitmen mitigasi (mitigation pledge) menjadi aspek penting dalam COP 23.  Lebih lanjut Espinosa mengatakan bahwa kita memiliki arah yang jelas ke masa depan untuk mengatasi perubahan iklim dan sekaligus melaksanakan pembangunan berkelanjutan, melalui pelaksanaan Paris Agreement dan Sustainable Development Goals.

Pada pembukaan COP ini,  Konjen RI di Frankfrut Ibu Wahyu Hersetiati hadir bersama Ibu Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim sebagai National Focal Point, Dr. Nur Masripatin.  Beliau mengatakan bahwa “konferensi kali ini harus sukses untuk menghasilkan draft naskah yang dapat diterima para Pihak”. Fokus negosiasi kali ini dan menjadi perhatian Indonesia terutama pada persidangan APA yang akan mengatur implementasi dari Perjanjian Paris yang terkait dengan panduan pelaksanaan NDC,  pengaturan pelaporan adaptasi dalam bentuk Adaptation Communication,  pelaksanaan Global Stoctae di tahun 2023 dan Transparansi Framework.  Beliau menyatakan, optimisme tercapainya kesepakatan sudah mencuat saat pembukaan COP.

Setelah pembukaan COP 23, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Nur Masripatin selaku National Focal Point (NFP) UNFCCC  Indonesia (6/11/2017) membuka acara Paviliun Indonesia Bonn Zone, yang menampilkan mempromosikan aksi nyata bersama Indonesia kepada dunia dalam mengimplementasi NDC Indonesia untuk pembangunan masa depan rendah karbon, memberikan kesempatan kepada stakeholders di Indonesia untuk menginformasikan program, kegiatan, inovasi dan produk terkait dengan perubahan iklim dan pembangunan rendah emisi karbon. Bu Nur mengajak banyak pihak untuk menghadiri Pavilliun Indonesia,  “Silahkan mengunjungi  Paviliun Indonesia untuk mengetahui upaya yang telah dilaksanakan oleh Indonesia”.  Sementara itu Nur Masripatin menjelaskan, Paviliun Indonesia memiliki peran penting untuk mendukung diplomasi Indonesia. "Paviliun menjadi tempat melihat sejauh mana keberhasilan aksi setiap negara untuk mencapai NDC,” ujar Nur Masripatin.   

Pada Malam hari di ruang Bonn di Bula Zone 1,  Sebanyak 49 orang tim negosiator DELRI berkumpul bersama Ibu Nur membahas perkembangan negosiasi termasuk pertemuan koordinasi G77 dan insession workshop dan insession roundtable yang telah dilaksanakan pada Tanggal 4 dan 5 November 2017 serta beberapa agenda negosiasi yang sudah mulai berjalan.  Dalam rapat koordinasi DELRI yang pertama,  para lead negosiator menyampaikan perkembangan negosiasi di masing-masing elemen yang diikutinya dan melakukan sintesa singkat terhadap elemen submisi Indonesia yang masuk dalam pertimbangan sekretariat.  Pada dasarnya perkembangan persidangan di hari pertama masih mempersiapkan substansi yang umumnya masih berupa non paper dan sintesa dari hasil submisi dan pre session.  Ibu Emma Rachmawaty menyampaikan perkembangan pada persidangan APA (termasuk pertemuan in session) agenda item 3 yang terkait dengan pedoman lebih lanjut untuk mitigasi berdasarkan pada hasil keputusan di Perjanjian Paris. Berdasarkan pada Non Paper yang ada,  pandangan negara pihak masih bersifat divergen, khususnya hal-hal yang bersifat mandatory dimana negara maju menginginkan guidance yang applicable to all termasuk timeframe dan metodologi.  Berdasarkan 19 submisi termasuk dari Indonesia, secretariat UNFCCC menyusun non paper sebagai basis dalam perundingan.  Dalam persidangan SBSTA yang terkait dengan mitigasi dan sangat penting bagi Indonesia adalah pembahasan perlakuan emisi dari transportasi udara.

Ibu Sri Tantri selaku lead negosiator untuk Adaptasi menyampaikan kegiatan negosiasi di hari pertama.  Beliau menyampaikan terkait dengan pandangan tentang peran adaptation communication yang masih diragukan dapat mengisi gap yang ada dari vehicle (National Communication) saat ini.  Hasil negosiasi yang ada sampai hari pertama berhasil men”table”kan  khususnya scheleton berupa serangkaian elemen yang akan menjadi guidance untuk Adaptation Communication.  IbuTantri merasa puas dengan opsi-opsi tersebut karena sejalan dengan hasil diskusi dengan para pemangku kepentingan di Jakarta terakomodir di dalam opsi-opsi scheleton tersebut, ini berarti kesanggupan kita melaporkan elemen-elemn kegiatan adaptasi nasional dapat kita jalankan bersama pemangku kepantingan nasional,  kata Ibu Tantri.

Pada Pembahasan Transparancy Framework,  lead negositor Bapak Joko Prihatno menyampaikan hasil presessional workshop tetang Trasparancy Framework yang dilaksanakan pada Tanggal 4 dan 5 November , intinya apa yang sudah Indonesia katakan di dalam submisi dan juga dari negara lain khususnya modalities dan sumber input (dimana 70% telah menggunakan IPPC guideline 2006 termasuk Indonesia) menjadi pembahasan utama dan harus selalu mempertimbangkan national circumstances.  Lebih lanjut Pak Joko juga menyampaikan tentang transparency of support khusunya mobilisasi dukungan dari negara Maju ke Negara berkembang harus benar-benar transparan.  Terkait dengan Modalitas, Prosedure dan Guideline yang dibangun masih membahas tentang pemisahan beban kepada negara Maju dan Negara Berkembang.  Beliau  juga menyampaikan keinginan Negara berkembang termasuk Indonesia pelaporan pendanaan iklim untuk peningkatan kapasitas dan transfer teknologi agar dipisahkan dan meminta  agar support needed agar lebih detail.  Sedangkan yang terkait dengan global stocktake,  Pak Joko mengatakan hampir semua negara berkembang menyampaikan agar elemen yang perlu diperdalam pembahasannya adalah “support” dan mendorong tahapan global stocktake yang harus membedakan timeframe untuk preparatory,  teknis dan masalah politis. 

Sebagai ketua tim negosiator, Ibu Nur menyampaikan bahwa hari ini pertemuan banyak dilakukan tapi belum benar-benar melakukan negosiasi.  Hampir semua proses pertemuan pada hari ini masih membahas materi yang dipersiapkan oleh secretariat dan tawaran dari co chair di masing-masing elemen.  Submisi akan menjadi dasar dalam pembahasan, bersyukur apa yang kita submit dapat menjadi bagian elemen persiapan substansi, namun hasil pre session workshop selama dua hari sebelum persidangan COP dimulai belum tentu menjadi dasar  karena sifatnya stocktaking atau brainstorming saja.  Kami mengharapkan kepada semua negosiator agar tetap memperhatikan buku pedoman dan selalu membaca kembali submisi serta kertas posisi.  Mempelajari submisi termasuk submisi negara lain dan mendengar pandangan dari berbagai negara membuka jalan bagi kita memetakan negara mana saja yang sejalan dan berbeda dengan kita.   Kami mendorong agar para negosiator lebih mencurahkan perhatian pada persidangan APA yang diharapkan menghasilkan draft text untuk bahan negosiasi lebih lanjut di Tahun 2018 dan diputuskan di COP 24 terkait dengan rules Book yang isinya Modalitas,  Prosedure dan Guideline pelaksanaan Perjanjian Paris,  kata Ibu Nur (*).

Tags: Liputan COP22 Marakesh

membagi informasi ini: