Uni Eropa Berdiskusi dengan Dirjen PPI untuk kesuksesan COP 23

 Uni Eropa Berdiskusi dengan Dirjen PPI untuk kesuksesan COP 23

Sejak tahun 2015,  harapan baru dalam upaya pengendalian perubahan iklim global terbuka luas setelah disepakatinya Perjanjian Paris oleh 197 negara pada perhelatan COP21 di Paris-Perancis.  Perjanjian Paris merupakan kesepakatan baru dan sekaligus regime baru upaya pengendalian iklim global pasca tahun 2020 yang diwajibkan kepada semua negara anggota UNFCCC termasuk Indonesia untuk implemementasinya.  Perjanjian Paris berisi elemen penting sebagai pengejawantahan dari konvensi perubahan iklim yang akan melanjutkan Kyoto Protokol yang berakhir di tahun 2020.  Isinya tentang pengaturan global kegiatan adaptasi, mitigasi serta dukungan pendanaan,  teknologi dan peningkatan kapasitas untuk pelaksanaannya di masing-masing negara.

Pada Jumat pagi Tanggal 3 November,  di situation room ditjen PPI,  tiga hari sebelum pelaksanaan COP 23,  sebanyak enam negara anggota Uni Eropa berkunjung ke kantor Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim untuk berdikusi tentang kesuksesan COP 23 dan peran Delegasi Indonesia dengan Dr. Nur Masripatin,  Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim - KLHK selaku National Focal Point untuk UNFCCC.  Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, H.E. Vincent Guerend mengatakan bahwa penanganan perubahan iklim global merupakan hal yang sangat penting bagi negara Uni Eropa dan negara anggota kami sibuk “delivering” target penurunan emisi dalam negeri dengan merencanakan pendanaan 17 Billion USD serta dukungan dalam penyediaan dana 100 Billion USD per tahun (periode 2015 – 2020). Untuk itulah Uni Eropa meyakini COP 23 sangat penting untuk mempersiapkan keputusan pelaksanaan Perjanjian Paris pada COP 24 di tahun 2018 mendatang.  Kami melihat untuk kesuksesan dari COP 23 di Bonn yang dimulai minggu depan menaruh ekspektasi yang tinggi bagi peran  Delegasi Indonesia karena Indonesia merupakan delegasi yang kuat di arena negosiasi.  Lebih lanjut Ambassador Uni Eropa menjelaskan beberapa poin terkait COP 23 termasuk menanyakan ekspektasi Indonesia, komposisi delegasi, facilitative dialoq,  keterlibatan non state actor terutama pemda dan Civil society,  dan beberapa hal penting lainnya terkait implementasi Nationally Determined Contribution serta penanganan emisi dari “shipping industry” dan ratifikasi “Kigali Amendment”.  Beliau juga menjelaskan rencana Uni Eropa mengadakan “Climate Week” di Jakarta akhir November 2017. 

Dr Nur Masripatin,  Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim sekaligus National Focal Point untuk UNFCCC merespon hal-hal yang disampaikan oleh Dubes Uni Eropa.  Bagi Indonesia,  COP 23 ini diharapkan dapat mempersiapkan “text” dari Work Program Perjanjian Paris untuk diadopsi di COP 24 mendatang.  Hal ini juga disampaikan oleh 66 negara yang menghadiri  pre COP di Fiji agar COP 23 menjadi negosiasi yang menghasilkan “text” sebagai basis untuk diputuskan tahun 2018.  Hal ini sangat penting karena pertemuan terakhir dari APA ditemukan adanya progress yang tidak berimbang atau berbeda level perkembangannya  dari satu agenda dengan agenda lainnya, Kata Ibu Nur.  Selanjutnya Beliau menekankan untuk “facilitative dialog” agar persiapannnya menghasilkan  “clear roadmap” dari proses yang akan ditempuh di tahun 2018 yang bersifat transparan and inclusive. Sedangkan terkait dengan agenda aksi di COP 23 ini,  Indonesia berharap agar perhelatan tahunan ini menyediakan “platform” yang dapat menjadi ajang tukar informasi tentang aksi yang sudah dilakukan di masing-masing negara dan tentunya harus saling mendengar satu dengan yang lainnya.  Ekspektasi Indonesia lainnya agar di COP 23 mendorong ambisi setiap negara untuk mengisi gap emisi volume rumah kaca karena walaupun semua negara yang meratifikasi Perjanjian Paris  melaksanakan komitmen “existing NDC”nya belum dapat menjamin menjaga kenaikan suhu global  dibawah 2 derajat. 

Pada kesempatan putaran kedua diskusi yang cair ini.  Uni Eropa  menyampaikan bahwa sejumlah negara anggota telah menyusun Strategi Pembangunan Jangka Panjang yang Rendah Emisi, dan menanyakan tentang perhatian Indonesia tentang adaptasi di dalam NDC.  Ibu Nur menjelaskan bahwa saat ini kami masih fokus pada elaborasi ke detil rencana mitigasi dari program-program utama dalam NDC dimana semua sector sedang mengupayakan turunan program penurunan emisi yang telah disampaikan melalui first NDC termasuk berapa dana yang dibutuhkan, teknologi serta peningkatan kapasitas.  Strategi jangka panjang sampai tahun 2040 -2050  masih akan diskusi oleh para ahli. 

Terkait tentang Ratifikasi “Kigali Amendment”, Indonesia dan Uni Eropa berbagi informasi tentang proses menuju kesana.  Tentang peran “shipping industry”,  Uni Eropa menganggap bahwa “shipping industry” sangat penting dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca, dan mendukung target IMO.  Indonesia menyampaikan bahwa diskusi antar kementerian terkait masih berjalan terutama tentang komitmen di bawah Perjanjian Paris dan dibawah IMO, termasuk juga ICAO.

Selain Duta Besar Uni Eropa,  juga hadir Duta Besar Belgia,  perwakilan Polandia, Inggris, Denmark, Swedia, German dan Perancis.  Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kunjungan Uni Eropa dan menyampaikan bahwa Delegasi Indonesia akan berperan sesuai harapan semua pihak/masyarakat Indonesia dan masyarakat global,  Kata Ibu Nur. 

 

Tags: Sekretariat Direktorat Jendral, Liputan COP22 Marakesh, NFP

membagi informasi ini: