KLHK Menggalang Upaya Kolektif Mencegah Dampak Negatif PI di Tanah Rencong

 KLHK Menggalang Upaya Kolektif Mencegah Dampak Negatif PI di Tanah Rencong

KLHK melalui Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim menyelenggarakan sosialisasi implementasi Nationally Determined Contribution (NDC) di Propinsi Aceh pada Tanggal 22 Agutus 2017.  Sebanyak 114  pemangku kepentingan dari berbagai satuan kerja pemerintah propinsi Aceh,  swasta,  perguruan tinggi,  LSM dan praktisi perubahan iklim serta tokoh masyarakat menghadiri sosialisasi tersebut.  Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada seluruh pemangku kepentingan tentang komitmen Indonesia  menurunkan emisi di bawah Perjanjian Paris dan meningkatkan  upaya pengurangan resiko dampak dari pemanasan global, serta peranan yang dapat dilakukan oleh Non Party Stakeholder termasuk pemerintah daerah.  Dalam acara pembukaan, Dr Nur Masripatin,  Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim mengatakan bahwa sejak Indonesia  meratifikasi Perjanjian Paris,  kita dituntut untuk melalukan upaya domestik menurunkan emisi GRK dan program adaptasi yang dikemas dalam bentuk Nationally Determined Contribution yang telah diserahkan kepada UNFCCC Secretariat pada Tanggal 16 Oktober 2016.  Dokumen tersebut antara lain berisi tentang target-target penurunan emisi di lima sector utama yang secara total harus menurunkan emisi GRK sebesar 29% dari baseline Business As Usual (BAU) di tahun 2030 dengan menggunakan pembiayaan sendiri atau sampai dengan 41% apabila ada bantuan dari luar negeri.

Lebih lanjut Ibu Nur mengatakan bahwa penyusunan program-program prioritas di lima sektor (kehutanan, energy, IPPU, limbah dan pertanian) di tingkat nasional tersebut telah berlangsung kurang lebih dua tahun untuk menyelaraskan dengan Kementerian dan lembaga terkait dan dengan Pemda di seluruh Provinsi, yang baru saja dimulai dari Propinsi Maluku dan Propinsi Aceh.  Program-program tersebut juga  untuk mengkonkritkan rencana nasional dan sub nasional agar dapat  tercantum di dalam RPJMD. Aksi PPI (mitigasi dan adaptasi) bukan sesuatu yang baru dan bukan tekanan dari pihak internasional untuk melaksanakannya.  Sebenarnya aksinya sudah ada sejak dulu baik secara lokal maupun nasional demikian juga halnya dengan peraturan untuk menjalankannya. Hanya saja karena ini merupakan perjanjian internasional, kita harus mengikuti  aturan international yang kita sepakati.   Pusat dalam hal ini DJPPI-KLHK akan memonitor dan memverifikasi aksi mitigasi dan adaptasi.  Konsistensi data dan metodologi yang sesuai dan sejalan dengan guidance IPCC menjadi sangat penting, termasuk untuk pelaporan pencapaiannya ke UNFCCC Secretariat,  kata Ibu Nur.  Untuk menjalankan NDC sebagai portofolio pengendalian perubahan iklim,  diperlukan sinergitas yang kuat antara kementerian dan lembaga terkait di tingkat nasional dan pemerintah daerah/subnasional /propinsi/kabupaten/kota untuk mencapai pengurangan emisi dan pertumbuhan  ekonomi, berketahanan iklim “ dan  “berkeadilan yang juga merupakan pengejawantahan dari Nawacita, lanjut Bu Nur.

Pada kesempatan tersebut,  Ibu Dirjen yang juga selaku National Focal Point (NFP) untuk UNFCCC memaparkan hasil konsensus program-program prioritas dalam upaya mitigasi di lima sector dan adaptasi di Indonesia.  Penurunan emisi GRK sektor kehutanan (17,2%), energi (11%), pertanian (0,32%), industri (0,10%), dan limbah (0,38%) yang disertai dengan program adaptasi. Ibu Nur menegaskan bahwa apabila program-program tersebut dilaksanakan di seluruh propinsi termasuk di Aceh, maka target penurunan emisi sebesar 834 Mton CO2e dengan pembiayaan sendiri dan 1.081 Mton CO2e dengan bantuan luar negeri akan dicapai.  Tentunya untuk mencapai ini perlu kerjasama semua pihak baik pemerintah maupun Non party Stakeholder sesuai dengan amanat Perjanjian Paris, lanjut Ibu Nur.

Dalam sambutannya,  Gubernur Aceh yang diwakili oleh Dr.  Iskandar A Gani Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh mengatakan ada tiga program pemerintah Aceh yang berkaitan dengan NDC  yaitu Aceh Green, Aceh Energi dan Aceh Seumeugot.  Bapak Iskandar meyakini melalui kerjasama semua pihak,  kontribusi Aceh dalam penurunan emisi nasional dapat mencapai minimal 7%.  Untuk mendukung program tersebut,  saat ini sudah ada dokumen kerja yaitu Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) dan Strategy Rencana Aksi Propinsi dalam mengurangi emisi dari kegiatan Deforestasi dan Degradasi lahan.  Di akhir acara,  Ibu Dirjen mengucapkan Terima kasih kepada Pemda Aceh sebagai langkah awal untuk mengimplementasikan NDC ke depannya.  Dalam acara sosialisasi tersebut, Dirjen PPI bersama tim yang terdiri dari Direktur Mitigasi, Kasubdit Perencanaan, Kebijakan dan Perangkat Mitigasi dan staf.  Sosialisasi ini didukung oleh program SICCR-TAC, Dr Heinz sebagai tim leader juga hadir dalam acara tersebut. 

Tags: Sekretariat Direktorat Jendral

membagi informasi ini: