• Beranda
  • Berita
  • DJPPI Mensosialisasikan Nationally Determined Contribution (NDC) di tingkat Propinsi

DJPPI Mensosialisasikan Nationally Determined Contribution (NDC) di tingkat Propinsi

DJPPI Mensosialisasikan Nationally Determined Contribution (NDC) di tingkat Propinsi

Di tengah-tengah masyarakat dunia sedang prihatin tentang upaya pengendalian global karena Amerika manarik diri dari Pernjanjian Paris, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim merencanakan sosiasiliasi Nationally Determined Contribution (NDC) di 34 Propinsi setelah dilakukan “Kick off Meeting” Translating NDC into Action di hadapan pemangku kepentingan di tingkat nasional pada Tanggal 27 April 2017. Sosialisasi tersebut ditargetkan untuk dapat diselesaikan pada akhir September 2017.  NDC merupakan jalan keluar utama dalam upaya mitigasi global yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris untuk regime pengendalian perubahan iklim global pasca 2020.  Amerika yang diperkirakan dapat menyumbang  emisi sebesar 5,5 Milyar  ton CO2e di tahun 2012 dimana BAU tersebut juga menjadi dasar dalam NDCnya, namun tidak akan ikut serta dalam upaya global tersebut yang seharusnya  dapat memangkas 26-28% di tahun 2025.  Indonesia melalui national strategy sub national implementation diperkirakan akan menangani emisi BAU sebesar 2,869 GtCO2e yang dicantumkan di dalam First NDC untuk dikurangi sebesar 29% di tahun 2030.  Dr. Nur Masripatin,  National Focal Point untuk UNFCCC mengatakan keluarnya Amerika dari Perjanjian Paris tidak akan pengaruhi komitmen Indonesia karena melaksanakan Perjanjian Paris  untuk kepentingan Indonesia sendiri, untuk generasi masa kini dan masa mendatang serta memiliki manfaat global.

Lebih lanjut Ibu Nur mengatakan tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk mengkomunikasikan status aksi pengendalian perubahan iklim di 34 provinsi Indonesia, juga untuk membangun kesepahaman peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan di propinsi dalam mencapai target NDC.  Selain itu untuk mengidentifikasi potensi kegiatan mitigasi lebih rinci di 34 provinsi Indonesia untuk mencapai target NDC di 5 kategori sektor, yang disesuaikan dengan kondisi setiap provinsi.  Dan yang paling penting menurut Ibu Nur adalah untuk menjaring masukan agar  implementasi NDC dapat sejalan dengan pembangunan di propinsi.  Di dalam NDC Indonesia, target penurunan emisi GRK sebesar 29% dengan kemampuan sendiri (unconditional) dan sampai dengan 41% dengan dukungan internasional (conditional) dibandingkan dengan tanpa ada aksi (business as usual) pada tahun 2030. Target conditional ini , akan dicapai melalui penurunan emisi GRK sektor kehutanan (17.2%), energi (11%), pertanian (0.32%), industri (0.10%), dan limbah (0.38%) pada tahun 2030 mendatang. 

Ibu Nur mengatakan bahwa di dalam NDC Indonesia telah menekankan kegiatan Adaptasi dan Mitigasi yang juga telah menentukan tujuan ambisius mengenai konsumsi dan produksi keberlanjutan terkait pangan, air dan energi. Tujuan tersebut akan dapat dicapai melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas, memperbaiki layanan dasar kesehatan dan pendidikan, inovasi teknologi, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik. Komitmen adaptasi Indonesia meliputi peningkatan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, serta ketahanan ekosistem dan lansekap.  Semua aktifitas yang dilaksanakan untuk mencapai target-target tersebut akan dievaluasi capaiannya sehingga perlu diukur dan diverifikasi melalui proses MRV. Oleh karena itu, penjabaran NDC ke dalam aksi-aksi mitigasi oleh seluruh SKPD di propinsi dan non-party stakeholders (NPS) lainnya agar dapat mendaftarkan aksi-aksi tersebut ke dalam Sistem Registri Nasional (SRN) yang telah dikembangkan oleh KLHK yang akan memudahkan pelaporan pencapaian NDC kepada secretariat UNFCCC,  kata Ibu Nur.

Ibu Nur mengharapkan semua pihak di propinsi agar dapat bekerjasama mengikuti jadwal sosialisasi yang akan berlangsung pada Bulan Juli-September 2017.  Hal ini diperlukan karena Implementasi NDC memerlukan komitmen tidak hanya pemerintah tetapi juga NPS yang mencakup Pemerintah Daerah, Dunia Usaha atau Swasta, LSM dan masyarakat. Kami akan menjabarkan 9 (sembilan) program strategi implementasi NDC, yang akan dimulai dengan persiapan mulai tahun 2017 ini. Sembilan program tersebut adalah: 1) Pengembangan ownership dan komitmen; 2) Pengembangan kapasitas; 3) Enabling environment; 4) Penyusunan kerangka kerja dan jaringan komunikasi; 5) Kebijakan satu data GRK; 6) Penyusunan kebijakan, rencana dan program (KRP) intervensi; 7) Penyusunan guidance implementasi NDC; 8) Implementasi NDC; dan 9). Pemantauan dan review NDC.  Kami akan menampilkan kegiatan sosialisasi yang mudah dipahami dengan bahasa yang mudah dicerna dan menghindari istilah-istilah sulit.  Hal ini diperlukan agar pemangku kepentingan di tingkat propinsi dapat memahami program NDC secara rinci sehingga dapat mengidentifikasi potensi  mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim yang dapat dilaksanakan di masing-masing SKPD dengan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan di propinsi masing-masing, kata Ibu Nur.  

Tags: Sekretariat Direktorat Jendral

membagi informasi ini: