• Beranda
  • Berita
  • DJPPI mensosialisasi Hasil Bonn Climate Change Conference kepada Pemangku Kepentingan di Jakarta

DJPPI mensosialisasi Hasil Bonn Climate Change Conference kepada Pemangku Kepentingan di Jakarta

 DJPPI mensosialisasi Hasil Bonn Climate Change Conference kepada Pemangku Kepentingan di Jakarta

Bonn Climate Change Conference (BCCC) tengah tahunan merupakan agenda tetap subsidiary body dari UNFCCC untuk mempersiapkan bahan keputusan Conference of Party (COP).  Pada BCCC yang dilaksanakan pada 8-18 Mei 2017 meliputi persidangan SBI ke 46,  SBSTA ke 46 dan APA ke 1.3  yang diorganisasi oleh Sekretariat UNFCCC. Delegasi Indonesia yang berjumlah 60 orang menghadiri negosiasi perubahan iklim sesuai dengan jadwal persidangan masing-masing.  Pada BCCC ini Delri terdiri dari wakil-wakil 13 Kementerian/Lembaga dan satu Perguruan Tinggi yaitu Universitas Indonesia.  Selain itu Delegasi Indonesia juga menghadiri “mandated events” dan “special events”.  Hasil-hasil dari pertemuan BCCC harus disosialisasikan kepada masyarakat luas untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana kebijakan internasional dibawa masuk ke dalam kebijakan nasional untuk dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan pengendalian Perubahan Iklim di Indonesia, demikian juga bagaimana kepentingan nasional diperjuangkan dalam proses perundingan,  kata Dr Nur Masripatin, Dirjen  Pengendalian Perubahan Iklim pada Kegiatan Pertemuan Komunikasi Stakeholders Hasil BCCC pada Tanggal 29 Mei 2017, di Hotel Crown Plaza.

Persidangan SBI menghasilkan 18 conclusions  termasuk dua rekomendasi  untuk draf keputusan COP/CMP,  sedangkan persidangan SBSTA berhasil  menyepakati 17 conclusions termasuk dua rekomendasi untuk draf keputusan  COP/CMP serta  lima informal-information notes.  Sementara itu persidangan APA 1.3 menghasilkan satu conclusion dan tujuh informal notes.  Delegasi Indonesia berhasil memasukkan kepentingan Indonesia pada hasil-hasil sementara tersebut,  namun demikian masih banyak yang harus diperjuangkan lagi pada persidangan COP 23 mendatang,  Kata Ibu Nur di hadapan 133 peserta dari DELRI dan pemangku kepentingan lainnya. 

Lebih lanjut Ibu Nur mengatakan bahwa elemen yang harus diperjuangkan pada persidangan SBI/SBSTA dan APA mendatang telah dikantongi para anggota DELRI.  Pada negosiasi Mitigasi,  elaborasi Nationally Determined Contribution (NDC) terutama features, transparansi dan sistem perhitungannya seta review berkala capaiannya akan menjadi perhatian.  Pada bagian adaptasi, Indonesia akan mencermati lebih jauh hubungan aspek flexibilityvehicles dan linkages antara adaptation communication dengan transparency dan global stocktake.  Pada bagian peningkatan kapasitas Indonesia berpandangan merupakan enabler dari implementasi Perjanjian Paris,  sehingga Indonesia sangat mendorong peningkatan kapasitas dalam implementasi NDC.  Terkait dengan teknologi framework, akan menekankan pada prinsip dan struktur technology Framework yang sangat menentukan pola kelancaran dukungan alih teknologi dari negara maju kepada negara berkembang , serta scope dan modality untuk penilaian efektifitas dan adequasi dari support yang akan dilanjutkan pada COP 23 mendatang.

Pada aspek pendanaan iklim,  tim negoasiasi DELRI menekankan antara lain pada modalitas untuk sistem akunting sumber pendanaan melalui intervensi publik agar diintegrasikan ke dalam pengembangan transparency framework untuk sumber daya finansial, transfer teknologi, dan capacity building yang disediakan dan dimobilisasi oleh Negara maju untuk Negara berkembang sesuai kebutuhan dan berapa yang telah diterima oleh Negara berkembang.  Tim juga mengarahkan perhatian pada Adaptation Fund sebagai salah satu mekanisme pendanaan yang selama ini bersumber dari share of proceeds CDM (Clean Development Mechanism) yang dilaksanakan di Negara berkembang dapat kembali digunakan oleh Negara Berkembang untuk implementasi Perjanjian Paris secara penuh.  Pernyataan Indonesia pada agenda pada ketiga persidangan tersebut akan dipertegas dalam submisi yang akan disusun bersama pemangku kepentingan termasuk pada agenda Article 6 tentang mekanisme kerjasama implementasi Perjanjian Paris termasuk NDC.

Dalam sesi penutupan, Ibu Dirjen PPI selaku National Focal Point untuk mempersiapkan Delegasi Indonesia pada COP mendatang mengatakan pentingnya mempersiapkan DELRI secara substantive baik untuk perundingan maupun “events” lain dengan mempertimbangkan  tema COP 23 Presidency yaitu “Working Together on Solutions”.  Ada 10 submisi dari ketiga persidangan di Bonn dan enam submisi yang sebelum pertemuan Bonn telah diminta, kesemuanya harus dipersiapkan  untuk menjadi bagian pertimbangan pada penyiapan bahan keputusan COP 23 mendatang .  Di level nasional kita akan segera menindaklanjuti “Kick off NDC” tanggal 27 April yang lalu, termasuk mensosialisasikan NDC ke daerah. 

Tags: Liputan COP22 Marakesh

membagi informasi ini: