• Beranda
  • Berita
  • Indonesia Mendorong Dukungan REDD+ Membantu Pencapaian Target National Determined Contribution (NDC).

Indonesia Mendorong Dukungan REDD+ Membantu Pencapaian Target National Determined Contribution (NDC).

 Indonesia Mendorong Dukungan REDD+ Membantu Pencapaian Target National Determined Contribution (NDC).

Salah satu dari Sepuluh Mandated Event dalam Bonn Climate Change Conference (BCCC) membahas tentang mengkoordinasikan dukungan pendanaanREDD+ melalui Fourth Voluntary Meeting on the Coordination of Support For the Implementation of REDD+ activities pada Sabtu,  13 Mei 2017.  Pertemuan ini merupakan  satu-satunya kesempatan membahas  tentang REDD+ secara khusus. Pertemuan ini dipimpin oleh upcoming COP 23 Presidency, Mr. Samuela V. Lagataki dan Ms. Nazhat Shameerman Khan.  Pertemuan ini dimaksudkan sebagai informal forum bagi National Focal Points (NFPs) untuk membahas kegiatan REDD+ yang dilakukan di negaranya, progress, dan koordinasi support yang akan digunakan untuk implementasi REDD+.  Dengan disepakatinya item REDD+ dalam Article 5 Paris Agreement, REDD+ perlu ditingkatkan koordinasi sumberdaya untuk pengimplementasian secara penuh ke depan sehingga diperlukan pembahasan tentang koordinasi dukungan Pendanaan untuk REDD+.  Dalam  sesi pembukaan Ms Khan menekankan bahwa  sektor lahan memiliki peran penting dalam penurunan emisi GRK global. Dihadiri oleh hampir 100 orang para pemerhati REDD+ dari party delegate sampai non party stakeholder termasuk Delegasi Indonesia termasuk Dr,  Nur masripatin, Novia Widiningtyas,  Muhammad Farid dan Gamma Nur yang selama ini juga mengikuti negosiai REDD+ dan diskusi Di Indonesia.

Pertemuan ini terbagi kedalam tiga sesi yan dilaksanakan dalam Pukul 13.00 – 18.00 Waktu Bonn. Sesi pertama pemaparan mengenai perkembangan terbaru dari entitas pendanaan kegiatan REDD+ termasuk kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam mengakses dan koordinasi sumberdaya dari Green Climate Fund (GCF), Global Environment Facility (GEF) dan World Bank Group – Climate Change.  Sesi kedua dipaparkan mengenai sharing pembelajaran tentang mobilisasi dan koordinasi support untuk implementasi REDD+ dari perwakilan Dominican Republic, DRC (Kongo), Uganda, Jerman, Fiji, dan Papua New Guinea.  Sesi ketiga fokus pada sharing pengalaman koordinasi sumberdaya oleh stakeholders pendukung kegiatan REDD+ sesuai dengan Dec.10/CP.19 para 3(f) and 8 dari UNDP-REDD+, WWF, dan The Nature Conservancy.

Dalam pertemuan ini,  Indonesia diwakili oleh head of delegation/National Focal Point Dr. Nur Masripatin melakukan intervensi mengemukakan pandangannya mengenai concern terhadap kelanjutan FCPF pasca diberlakukannya Perjanjian Paris dimana setiap negara REDD+ memiliki komitmen NDC serta memastikan bahwa program FCPF di negara-negara pelaksana REDD+ untuk dapat membangun kerjasama yang diarahkan pada pencapaian target NDC. Indonesia juga memberikan masukan mengenai perlunya finalisasi modalitas (prinsip, mekanisme dan guidance) GCF untuk memastikan negara pelaksana REDD+ dapat mengambil manfaat dari REDD+ dan mencapai target penurunan emisi dalam NDC.  Menanggapi penekanan dari Indonesia tersebut,  perwakilan World Bank meminta waktu Indonesia untuk  berdiskusi lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur tentang sinkronisasi FCPF dengan REDD+ dalam NDC dan REDD+ dalam UNFCCC.

Pada sesi berikutnya, Ibu Nur juga mengemukakan pandangan terkait koordinasi pengalokasian sumberdaya pendanaan dengan entitas party stakeholder yang terlibat dalam perubahan iklim di negara pelaksana REDD+. Indonesia menekankan pentingnya dukungan dalam penguatan entitas nasional yang berwenang dalam perubahan iklim dan pihak-pihak terkait, untuk dapat memperoleh dukungan dalam pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dimana REDD+ diharapkan memiliki jendela pendanaan perubahan iklim untuk program REDD+ (funding window) tersendiri. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi termasuk dalam pengelolaan dana dan efektifitas pemanfaatannya dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca nasional. 

Pandangan yang dikemukakan Indonesia sesuai dengan perkembangan persiapan kelembagaan dan mekanisme pendanaan REDD+ di Indonesia. Pengelolaan pendanaan REDD+ akan dikelola oleh Badan Layanan Umum yg mengelola dana LH Indonesia, dimana badan tersebut akan berada dibawah pengawasan Kementerian Keuangan dan pelaksanaan program/kegiatan REDD+ akan berada di bawah pengawasan KLHK. Pelaksnaan REDD+ dan pengelolaan dananya, tentunya akan melibatjan stakehokder terkait.

Tags: Liputan COP22 Marakesh

membagi informasi ini: