• Beranda
  • Berita
  • Para Negosiator DELRI mengangkat rumusan Posisi Indonesia pada Persidangan BCCC

Para Negosiator DELRI mengangkat rumusan Posisi Indonesia pada Persidangan BCCC

 Para Negosiator DELRI mengangkat rumusan Posisi Indonesia pada Persidangan BCCC

Sampai hari ke enam Perundingan Bonn Climate Change Conference yang dimulai pada 8 Mei 2017, delegasi Indonesia mengikuti 28 workstream negosiasi,  beberapa mandated event dan side event.  Terbiasa dengan simulasi diskusi substansi di 11 kali pertemuan di Jakarta diberbagai lokasi pertemuan, mendorong Delegasi Indonesia memperjuangkan hasil rumuasan posisi Indonesia.  Delegasi Indonesia yang berasal dari Kementerian dan Lembaga dan non-party stakeholder melakukan intervensi baik pada koordinasi G77 dan China per agenda item maupun pada persidangan informal consultation (melibatkan non-party stakeholder/observer), informal-informal consultation (hanya party delegation), informal contact group,  plenary contact group (semua coordinator agenda item melaporkan kemajuan) dan pertemuan Head of Delegation dengan para co-chair dan UNFCCC secretary executive.  Demikian juga halnya terjadi pada 10 mandated event dan 9 side event dimana diantaranya Delegasi Indonesia menjadi pembicara. 

Pada pembahasan informal consultation Persidangan APA untuk Isu Transparency Framework for Action And Supportmembahas tentang tracking pelaksanaan NDC,  namun demikian pembahasan mengarah hanya pada pelaporan capaian Land-use saja.  Joko Prihatno,  Direktur IGRK dan MRV selaku lead negosiator mendorong agar  sektor berbasis lahan (land-use sector) dan sektor berbasis non-lahan harus dilaporkan secara sepadan dan seimbang. Indonesia juga memandang bahwa untuk tracking progress NDC, time-frame yang jelas, juga sangat diperlukan.

Persidangan APA lainnya yang diikuti delegasi Indonesia adalah pembahasan global stocktake pada Rabu, 10 Mei 2017.  Pada pertemuan ini  pembahasan pada keterkaitan (interlinkages) dengan Agenda APA lainnya dan context serta prinsip-prinsip dari global stocktake. Indonesia yang diwakili oleh Joko Prihatno mengatakan dibutuhkan koordinasi antara global stocktake dibawah persidangan APA dengan SBSTA terutama tentang NDC, adaptation communication,  transparency dan compliance.  Ia juga menekankan bahwa diskusi global stocktake agar lebih kompherenship dan facilitatif dengan mempertimbangkan implementasi adaptasi dan mitigasi serta means of implementasi (MOI) berdasarkan pada perhitungan hasil penelitian.

Masih pada persidangan untuk agenda APA tentang compliance, membahas tentang isu terkait pembentukan Komite Fasilitasi Implementasi dan Peningkatan Kepatuhan atas Persetujuan Paris. Indonesia yang diwakili oleh Hari Prabowo, Kepala Subdit Pembangunan Berkelanjutan Kementerian Luar Negeri menekankan pentingnya pelaksanaan tugas Komite dilakukan secara fasilitatif dan didasarkan pada kondisi nasional masing-masing negara. Indonesia juga menyampaikan perlunya Komite bisa terhubung secara efektif dengan mekanisme means of implementation (MOI), sehingga negara Pihak khususnya negara berkembang yang mengalami keterbatasan kapasitas dalam mengimplementasikan Persetujuan Paris dapat dibantu oleh Komite.

Pada pertemuan informal informal consultation persidangan SBSTA tentang Technology framework,  Achmad Gunawan, Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sectoral dan Regional mengusulkan agar perlu dibuat algoritma atau flow chart yang menggambarkan seluruh proses yang dapat melihat interlinkages dengan badan - badan lain, termasuk financial mechanism. Di dalam technology framework,  perlu memasukkan isu technology cycle sesuai dengan Perjanjian Paris Article 10.   Indonesia juga menegaskan kembali hal-hal yang dikemukakan oleh Indonesia dalam submisi, terutama mengenai adequacy of support dan pelaporan. Usulan tersebut akan memudahkan bagi negara berkembang termasuk Indonesia dalam mengakses technology support terkait teknologi transfer tidak hanya di awal  phase tapi secara keseluruhan sampai pada penerapan dan evaluasinya

Pada Pertemuan SBI Informal Consultation on Adaptation Fund dimana mandate yang diberikan SBI chair untuk membahas Review laporan ketiga AF,  Indonesia dan Argentina memberikan pandangan yang sama tentang Posisi Adaptation Fund dibawah COP, CMP atau CMA.  Indonesia memandang hal ini sangat penting karena berkaitan dengan masa depan pembahasan Adaptation Fund.  Indonesia diwakili oleh Bapak Kindy Rinaldy Syahrir, Kepala Bidang Kerjasama Internasional dan Pendanan Perubahan Iklim, Kementerian Kekuangan dan Endah Kunrniawaty, Kepala Subdit Sumberdaya Pendanaan, KLHK mengatakan persoalan disini bukan pada fund namun pada isu mengenai board  dari AF, karena AF establish dibawah COP yang ditujukan untuk negara-negara berkembang dibawah KP namun AFB, Board selaku operating entity AF dibentuk di CMP. Pada pertemuan SBI informal consultation on Standing committee on finance dimana mandate di BCCCC membahas fungsi dari SCF tersebut,  Indonesia dan negara berkembang lainnya mengusulkan beberapa hal termasuk menilai efektifitas dan efisiensi kerja dari  SCF, Membership SCF agar dapat diperluas serta perlu diidentifikasi fungsi lain yang harus dilaksanakan oleh SCF untuk memperkuat mandatnya sehingga  dapat menjalankan mandate Paris Agreement dimana Negara Maju hanya menginginkan focus pada penyiapan Bienneal Assessment.

Pada Peertemuan SBSTA Informal Consultation on Modalities for the Accounting .  Pembahasan merujuk pada technical paper yang disiapkan oleh Sekretariat berdasarkan submisi Negara Pihak termasuk Indonesia tentang ketersediaan pendanaan mobilisasinya. Indonesia melalui Bapak Kindy selaku lead negosiator dalam pertemuan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan transparansi framework, modalitas untuk akses, dan cost of arrangement. Beberapa Negara maju, seperti USA, menekankan pentingnya mengklasifiklasikan sektoral penggunaan climate finance dan channel yang digunakan dalam penyaluran climate finance.

Pada Pertemuan Technical Expert Group on the Impact of the Implementation of Response Measures yang berlangsung selama 2 (dua) hari pada tanggal 9 – 10 Mei 2017, Indonesia mengikuti pertemuan diwakili dari gabungan Tim Setkab dengan kementerian Koordinasi Perekonomian.  Pada pertemuan ini, dapat disimpulkan bahwa response measures menuju low carbon economy akan berdampak kepada pasar tenaga kerja dan mewujudkan pertumbuhan, ketahanan dan diversiikasi ekonomi.  Ditemui di sela-sela negosiasi,  Ibu Agustina Murbaningsih, Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet RI selaku Lead Negosiator untuk Agenda Persidangan Response measure mengatakan hasil diskusi ini bukan “negotiated text” tetapi hanya berupa catatan yang akan disampaikan kepada SB-46 untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Ibu Agustina juga menekankan bahwa pembahasan response masure ini sangat terkait dengan perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia sehingga menuju COP decision harus dikawal agar dapat sejalan dengan kebijakan pemerintah kita. 

Terkiat dengan Isu Gender,  pembahasn elemen-elemen dan prinsip rencana aksi gender dalam pengendalian perubahan iklim baik untuk diimplementasikan di UNFCC amupun di nasional dan regional menjadi bahan pembahasan.  Pada beberapa kesempatan temasuk Workshop dan Side event dan working Indonesia menyampaikan butir-butir penting.  Prof Vennettia R. Danes, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak  sebagai  lead negosiator telah menyampaikan 4 poin penting terkait prinsip dasar pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG). PUG sebagai strategi untuk memastikan keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monev kebijakan-kebijakan iklim perlu didukung dengan data dan informasi yang terpilah menurut jenis kelamin, untuk memetakan gap/kesenjangan partisipasi, akses, manfaat dan peran perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan. Keadilan gender juga mencakup aktif pasrtisipasi dan akses bagi perempuan dari masyarakat adat dan komunitas local serta anak/pemuda yang relative lebih rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim. PUG juga harus didukung dengan pendanaan yang cukup, khususnya dalam pelembagaannya di berbagai bidang yang terkait dan memastikan isu gender terintegrasi dan ditangani secara komprehensif dan holistic lintas bidang.

Mendengar semua laporan tim negosiaor Delri,  Dr Nur Masripatin selaku ketua delegasi RI meminta kepada semua anggota delegasi agar tetap berkiblat pada rumusan posisi Indonesia dengan tetap memegang fleksibilatas sesuai dengan kondisi di meja negosiasi.  Dan juga agar tetap menjaga komunikasi antar delegasi karena hingga pertemuan hari ke 4 ini sudah mulai membahas tentang interlinkages antar isu dan agenda item baik yang dibahs di APA,  SBSTA dan SBI.  Minggu pertama ini sebagian sudah ada draft conclusion agar terus dikawal sampai menjadi conclution. Dan dari conclution inipun akan ada kelanjutannya untuk SBs 47 dan APA 1.4 di COP23 mendatang.  Catatam enting dari setiap lead negosiator diharapka dapat menjadi bahan dalam persiapan menuju COP 23 mendatang, Lanjut Bu Nur.

Tags: Liputan COP22 Marakesh

membagi informasi ini: