• Beranda
  • Berita
  • KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RESMIKAN PATROLI TERPADU PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU DAN SUMATERA SELATAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RESMIKAN PATROLI TERPADU PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU DAN SUMATERA SELATAN

Dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan tahun 2017 dan sebagai tindak lanjut Arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Kerja Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017 di Istana Negara tanggal 23 Januari 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan kegiatan “PATROLI TERPADU PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN”.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian LHK (Raffles B. Panjaitan) menjelaskan bahwa kegiatan Patroli Terpadu ini dirancang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai upaya pendekatan baru dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan mengedepankan prinsip deteksi dini, sosialisasi dan penyadartahuan kepada masyarakat, kemutakhiran data, kehadiran petugas di tingkat tapak dan sinergitas antar lembaga dan masyarakat tingkat desa. Pada fase pertama (Mei-Juni) 2017, kegiatan dilaksanakan di 2 (dua) provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yaitu Riau dan Sumatera Selatan, dengan mempertimbangkan riwayat kecenderungan (trend) hotspot 6 tahun terakhir, kondisi kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 dan 2016 serta dinamika kondisi di lapangan. Sasaran awal untuk fase pertama terdiri dari 65 desa rawan di Provinsi Riau dan 50 desa rawan di Provinsi Sumatera Selatan. Fase kedua (Juni-Agustus) patroli terpadu akan dilaksanakan di 230 desa rawan kebakaran hutan dan lahan di 4 provinsi rawan kebakaran (Riau: 65 desa, Sumatera Selatan: 50 desa, Kalimantan Barat: 60 desa, Kalimantan Tengah: 55 desa), sedangkan untuk fase ketiga (Agustus-November) akan dilaksanakan di 8 provinsiuntuk 300 desa rawan kebakaran hutan dan lahan (Sumut: 15 desa, Riau:65 desa, Jambi: 20 desa, Sumatera Selatan: 50 desa, Kalimantan Barat: 60 desa, Kalimantan Tengah: 55 desa, Kalimantan Selatan: 20 desa dan Kalimantan Timur: 15 desa) tandas Raffles B. Panjaitan.

Untuk menandai dimulainya pelaksanaan kegiatan Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017, pada tanggal 11 Mei 2017 dilaksanakan launching kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di Markas Daerah Operasi Manggala Agni di Provinsi Sumatera Selatan dan Riau. Raffles menerangkan bahwa pelaksanaan launching dilakukan di Daops Rengat (Riau) dilaksanakan di Markas Daops Rengat didahului dengan apel kesiapan pasukan dari unsur Manggala Agni, TNI, POLRI dan BPBD, secara simbolis pemberangkatan dilaksanakan oleh Danramil 01/Rengat Dan Kapolsek Rengat Barat diawali apel Pasukan dari Manggala Agni, TNI,Polri Dan BPBD. Launching di OKI (Sumatera Selatan) dilaksanakan oleh Kasiops Intel Kodim 0402 OKI dan Kapolsek Kayu Agung dengan peserta apel dari Manggala Agni, Kodim, Polsek, BPBD dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Launching di Banyuasin (Sumatera Selatan) dilaksanakan di Markas Daops Banyuasin dipimpin oleh Kepala Balai PPI dan Karhutla wil. Sumatera, Kabagops Polres Banyuasin, Danramil Pangkalan Balai, Danramil Betung. Launching di Musi Banyuasin dipimpin oleh Camat Banyung Lencir dihadiri Danramil 401-05/1 Bayung Lencir Dan Wakapolsek Bayung Lencir. Launching di Lahat (Sumatera Selatan) dilaksanakan di Markas Daops Lahat dihadiri oleh Kasat Bimmas Polres Lahat, Danramil Merapi, Kapolsek Merapi, Danramil Pulau Pinang dan Camat Merapi Barat.

Raffles menerangkan bahwa Tim Pelaksana Patroli Terpadu beranggotakan 6 orang dari unsur TNI, POLRI, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), aparat desa/tokoh masyarakat/LSM. Setiap tim dilengkapi dengan 3 sepeda motor, peralatan pemadaman dini dan perlengkapan sosialisasi dengan sasaran desa rawan kebakaran hutan dan lahan. Tim akan melakukan patroli dalam 1 desa selama 10 hari dan setiap 10 hari akan dilakukan pergantian anggota tim. Rafflesjuga menyampaikan bahwa lokasi sasaran patroli terpadu berbasis desa, mengingat bahwa desa merupakan satuan wilayah pemangkuan terkecil dengan melibatkan sebesar-besarnya peran masyarakat setempat untuk mengamankan lingkungan masing-masing dan membentuk serta mengaktifkan posko-posko tingkat desa sebagai simpul komunikasi tingkat lapangan yang akan melakukan transfer informasi sampai ke tingkat pusat (Posko Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Patdu_2.jpgPatdu_1.jpg

Kegiatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan lainnya:

Dalam rangka optimalisasi peran para pihak dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat daerah, Kementerian LHK sudah melaksanakan Sosialisasi PermenLHK 32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Sosialisasi ini di tingkat provinsi dengan menghadirkan para pihak yang berkompeten dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan mulai dari Pemerintah Daerah, para pemegang ijin usaha di bidang kehutanan dan perkebunan, unsur TNI dan POLRI. Kegiatan ini sudah dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat (11 Maret 2017), Sumatera Utara (20 Maret 2017), Kalimantan Utara (21 April 2017), Kalimantan Selatan (21 April 2017) dan Sulawesi Utara (9 Mei 2017).

Raffles memberikan penjelasan bahwa sosialisasi ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan peran para pihak dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kewajiban-kewajiban para pihak sudah dimandatkan dalam PermenLHK 32 tahun 2016 ini mulai dari kewajiban untuk memenuhi sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang sesuai jumlah dan kompetensi, pemenuhan sarana prasarana, penyiapan anggaran dan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Diharapkan dari kegiatan ini terbagi dengan jelas siapa berbuat apa, kewajiban yang harus dipenuhi dan tumbuhnya sinergitas para pihak dalam rangka optimalisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pada kesempatan lain, Kementerian LHK bekerjasama dengan Kementerian Koordinator bidang Polhukam melaksanakan Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan secara berseri di beberapa provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan. Mulai bulan Maret 2017, kegiatan ini dilaksanakan di Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Raffles menerangkan bahwa kegiatan ini lebih memberikan penekanan kepada daerah terkait dengan kewajiban dan tugas pemerintah daerah dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pada setiap kesempatan disampaikan bahwa pemerintah daerah rawan kebakaran hutan dan lahan harus mengoptimalkan penganggaran untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan program-program yang salah satunya bersumber dari dana desa untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat tapak.

Dari semua kegiatan tersebut, Raffles berharap tahun ini upaya pencegahan dapat dioptimalkan melalui peran semua pihak terutama pemerintah daerah dan para pemegang ijin usaha di bidang kehutanan dan perkebunan mengingat ancaman el nino yang diprediksi akan mulai pada bulan Juni 2017 ini.

Patdu_3.jpg

 

 

Tags: Pengendalian Kebakaran Hutan

membagi informasi ini: