INDONESIA DALAM GLOBAL PEATLAND INITIATIVE (GPI)

 INDONESIA DALAM GLOBAL PEATLAND INITIATIVE (GPI)

The Global Peatlands Initiative (GPI) yang teridiri dari berbagai peneliti dan lembaga penelitian gambut di seluruh dunia, diluncurkan di Marrakesh bulan November 2016.  Pembentukan GPI bertujuan untuk melindungi gambut dari kerusakan berdasarkan pada hasil penelitian di lapangan dalam jangka waktu panjang.   GPI akan melaKukan penilaian menyeluruh terhadap status gambut di dunia serta carbon yang tersimpan dimana gambut dapat membantu dalam pencapaian mitigasi perubahan iklim  dalam Perjanjian Paris.  Selain itu GPI akan membantu negara dengan cara memperkuat pengetahuan  dan menemukan opsi-opsi pengurangan kerusakan dan meningkatkan pengelolaan gambut berkelanjutan.  Indonesia, Peru,  Kongo merupakan tiga negara berkembang yang menginisiasi bersama dengan the UN Environent Programme (UNEP), the Ramsar Convention on Wetlands, the Joint Research Center of European Commission,  Wetlands International, UNEP-WCMC, GRID-Arendal, the European Space Agency, World Resources Institute, Greifswald Mire Centre and satelligence.

Disela-sela pelaksanaan Bonn Climate Change Center,  Pada Tanggal 9 Mei 2017, di Ruang Berlin World Climate Change Conference di Bonn, GPI mengadakan side event yang diberi tema “Advancing to protect Peatlands from degradation,  loss and fire”.  Pada acara ini,  Indonesia,  Kongo,  the Joint Research of European Commission dan FAO menjadi pembicara utama.  Peserta umumnya dari peneliti senior berbagai negara yang berjumlah 70 orang termasuk para ahli gambut dari Indonesia.  FAO menyampaikan infromasi tentang peran dari gambut di dunia yang walaupun hanya memiliki luas 3% dari luas daratan di dunia,  namun menyimpan karbon dua kali lebih banyak dari seluruh biomassa di hutan di seluruah dunia.  Gambut yang kering berkontribusi sampai 5% emisi carbon karena ulah manusia. 

Dr Nur Masripatin, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim selaku ketua delegasi menyampaikan update terbaru kebijakan pengelolaan gambut di Indonesia.  Pada kesempatan tersebut Ibu Nur menyampaikan statitik gambut Indonesia diantaranya menjadi rumah bagi 286 peatland hydrological area yang meliputi 24,67 juta ha.  Ibu Nur juga menyampaikan bahwa 60% penurunan emisi  dalam Nationally Determined Contribution berasal dari sektor Land Use,  Land Use and Forestry (LULUCF), gambut akan berperan sangat penting baik melalui  pengelolaan lestasi ekosistem gambut maupun melalui  restorasi dua juta ha hingga tahun 2030.  Kami mengalami masa sulit dalam pengelolaan gambut,  namun setelah tahun 2015 Indonesia berhasil menangani kebakaran gambut dengan baik. Presiden RI juga telah membentuk Badan Restorasi Gambut untuk mempercepat upaya merestorasi gambut di Indonesia,  kata Ibu Nur dalam presentasinya.

Selain menfokuskan pada upaya merestorasi gambut,  Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya termasuk reformasi kebijakan terkait pengelolaan gambut. Sejumlah kebijakan lain yang juga memperkuat upaya pelestarian hutan termasuk gambut adalah penerapan FLEGT licence, penegakan hukum, pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat serta program Hutan Kemasyarakatan yang memberikan akses pengelolaan hutan oleh masayarakat local. Ibu Nur juga menyampaikan kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan-peraturan terkait pengelolaan gambut di Indonesia.  Peraturan tersebut termasuk Peraturan Pemerintah No.57/2016 tentang revisi No.71 Tahun 2014,  Keputusan Menteri LHK No. 14/2017  tetang inventarisasi dan kategorisasi fungsi ekosistem gambut,  Pertauran MenLHK No. 15/2017 tentang pengukuran tinggi air gambut, Peraturan Men LHK No. 16/2017 :tentang pedoman restorasi lahan gambut,  Peraturan MenLHK No. 17/2017 tentang revisi Permen LHK No. 12/2015 tentang Hutan Tanaman Industri.

Pada kesempatan itu,  Hans Joosten dari Greifswald University/Wetlands International mengatakan Indonesia merupakan gudang pengalaman dalam pengelolaan gambut dan banyak sekali pembelajaran yang dapat dipetik selama ini.  Perwakilan dari Kongo Bapak Pierre Taty meminta nasehat kepada Indonesia agar pengelolaan gambut di negaranya dapat lestari.  Ibu Nur sebagai wakil pemerintah Indonesia menyampaikan kebijakan pengeloaan gambut di Indonesia pelajaran termahal dalam pengelolaan sumber daya alam di dunia, intinya dapat digunakan tetapi harus benar-benar comply dengan prinsin keberlanjutan serta sesuai fungsinya.  Sebelum menutup acara,  Bapak Hans mempersilahkan nara sumber memberikan pesan dan kesimpulan,  Ibu Nur menekankan kembali upaya Indonesia melalui kebijakan pemerintah dalam pengelolaan gambut di masa mendatang,  kita berhadapan dengan actor dari skala yang terkcil sampai yang terbesar yang tentunya memerlukan pendekatan yang berbeda-beda.

Hal yang menarik dari forum ilmiah ini adalah penyerahan buku Pengalaman pengeloaan gambut di tanah Eropa ke Pemerintah Indonesia.  Buku ini cukup tebal yang isinya mencakup 25 tahun pengalaman penelitian dan pengelolaan gambut di Eropa dengan judul “Mires and Peatlands of Europa: status, distribution and conservation” yang disusun lebih dari 100 peneliti senior,  Ibu  Nur yang juga pernah menjadi Kepala Pusat di Litbang Kehutanan menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi kerja para peneiliti.  Buku ini sangat bermanfaat bagi semua pihak termasuk Indonesia dan dunia dalam upaya pengelolaan gambut yang berdasarkan pada bukti-bukti empiris dari hasil penelitian,  Kata Bu  Nur yang disambut meriah oleh para peneliti di ruang Berlin tersebut.

 

Tags: Liputan COP22 Marakesh

membagi informasi ini: