• Beranda
  • Berita
  • Mandated Events BCCC: Memasukkan REDD+ Indonesia sebagai Salah Satu Topik Pembahasan

Mandated Events BCCC: Memasukkan REDD+ Indonesia sebagai Salah Satu Topik Pembahasan

Mandated Events BCCC: Memasukkan REDD+ Indonesia sebagai Salah Satu Topik Pembahasan 

Pada pertemuan Bonn Climate Change Conference terdapat 10 mandated event termasuk TEM Activities related to Forestry and other land use with climate and sustainable development benefit. Selain non paper,  submisi dan hasil-hail workshop,  hasil dari pertemuan TEM merupakan bagian dari upaya menjaring informasi sebagai cikal bakal substansi untuk menarik kesimpulan di subsidiary body dan working group serta decision COP.  Ide untuk mengadakan TEM untuk land use diputuskan oleh Ad hoc working group on Durban Platform pada COP 17 Tahun 2017.  Sebagai isu cross cutting land use dibahas dan dihubungkan dengan berbagai agenda negosiasi.

Pertemuan TEM untuk Forestry and Land Use (FOLU) di Bonn yang dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Mai 2017, menghadirkan pembicara dari beberapa negara dan lembaga penelitian dan LSM.  Perwakilan pemerintah berasal dari Negara Australia,  Perancis,  Kolombia dan Indonesia,  sedangkan dari non party stakeholder diwakili oleh CIFOR,  ENGO dan Indegenious people.  Peserta dari kegiatan TEM ini mencapai 150 orang dari berbagai peneliti dan praktisi kehutanan dan penggunaan lahan.  Sekretariat UNFCCC membuka acara dengan menekankan bahwa Forest and Land use mendapat perhatian dari party dan telah masuk ke dalam Perjanjian Paris.  Secara khusus Perjanjian Paris juga telah menegaskan tentang result based payment untuk REDD+ pada Article 5 Perjanjian Paris.  Demikian juga halnya Warsaw REDD+ framework telah memberikan keputusan penting pelaksanaan REDD+ dibawah pengaturan UNFCCC.  Ada 25 negara telah menyampaikan Forest Reference Emission Level termasuk Indonesia.

Pembicara dari Indonesia diwakili oleh Dr Nur Masripatin, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim.  Ibu Nur membagi informasi kepada para peserta  tentang progress implementasi REDD+ di Indonesia.  Berdasarkan pada data yang digunakan untuk menyusun Forest Reference Emission level (FREL),  total REDD+ area Indonesia sebesar 96,5 juta ha.  Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua hutan di Indonesia akan masuk dalam pengelolaan hutan berkelanjutan melalui program REDD+ yang melibatkan semua pemangku kepentingan, kata Ibu Nur.  Kegiatan bilateral dan multilateral sudah banyak dilaksanakan di Indonesia termasuk Bilateral Indonesia-Norway dimana masih memproses tentang instrumen pendanaan  dan MRV untuk result based payment.  Indonesia juga menjalankan FCPF Carbon Fund di Kalimantan Timur,  Bio-Carbon Fund di Propinsi Jambi dan Forest Invenstent Program komponen III yang juga merupakan “result-based payment” REDD+.

Ibu Nur juga menjelaskan tantangan utama saat ini dalam menjalankan program REDD+ termasuk ketersediaan dukungan untuk phase II (transisi) dan persyaratan metodologi yang diluar kesepakatan COP untuk dapat memeproleh result based payment.  Selain itu Indonesia masih membutuhkan dukungan pendanaan untuk phase II terutama untuk kegiatan peningkatan kapsitas di level propinsi dan investasi untuk mengatasi driver of deforestation serta transisi.  Informasi ini mengundang pertanyaan dari fasilitator bagaimana mengtasi hal tersebut?  Ibu Nur yang telah terlibat dalam menjalankan Program REDD+ sejak tahun 2007 mengatakan bahwa banyak dukungan finansial yang diterima telah selesai masa waktunya.  Padahal Indonesia harus mampu mendesain pra kondisi untuk masuk ke phase III.  Saat ini kami sedang memasuki masa transisi dari phase 2 ke phase 3, Lanjut Ibu Nur.

Tags: Liputan COP22 Marakesh

membagi informasi ini: