LAUNCHING PATROLI TERPADU PENCEGAHAN KARHUTLA WILAYAH SUMATERA

 LAUNCHING PATROLI TERPADU PENCEGAHAN KARHUTLA WILAYAH SUMATERA

KAMIS, 11 MEI 2017

Dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan tahun 2017 dan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2017 di Istana Negara tanggal 23 Januari 2017, Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera bersama Manggala Agni KLHK Daops Banyuasin, unsur TNI (diwakili Kodim 0401) dan POLRI (diwakili Polres Banyuasin) melaksanakan secara simbolis “Launching Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan untuk Wilayah Sumatera” di Markas Daops Manggala Agni Banyuasin, Provinsi Sumsel. 

Kepala Balai PPIKHL Wilayah Sumatera (Ir. Denny Martin, M.Si) yang didampingi Kepala Seksi Karhutla (Didik Suprijono, S.Hut) dan Kadaops Banyuasin (Adi Nofriansyah) menyatakan bahwa Patroli terpadu merupakan pendekatan baru dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan mengedepankan prinsip deteksi dini, sosialisasi dan penyuluhan, kemutakhiran data, kehadiran petugas di tingkat tapak dan sinergitas antar lembaga dan masyarakat desa.

Tim Patroli terpadu beranggotakan unsur TNI, POLRI, Manggala Agni, aparat desa/tokoh masyarakat desa/MPA. Setiap tim dengan sasaran desa rawan kebakaran hutan dan lahan. Tim akan melakukan patroli dalam 1 desa selama 10 hari dan setiap 10 hari akan dilakukan pergantian Tim. 

Sasaran awal untuk fase pertama dari 50 desa rawan di Sumatera Selatan dan 65 desa rawan kebakaran di Riau, sedangkan untuk fase kedua (Juli-November) patroli terpadu akan dilaksanakan di 450 desa rawan kebakaran hutan dan lahan di 8 Provinsi rawan kebakaran (Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan).

Lokasi sasaran patroli terpadu berbasis desa sebagai satuan wilayah pemangkuan terkecil dengan melibatkan sebesar-besarnya peran masyarakat setempat untuk mengamankan lingkungan masing-masing dan membentuk serta mengaktifkan posko-posko tingkat desa sebagai simpul komunikasi tingkat lapangan yang akan melakukan transfer informasi sampai ke tingkat pusat (Posko Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Penanggungjawab berita:

Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera (Ir. Denny Martin, M.Si) 

Tags: Sekretariat Direktorat Jendral

membagi informasi ini: