Indonesia Proaktif dalam Persidangan Persiapan Implemenatsi Perjanjian Paris

Target Delegasi Indonesia di Bonn Climate Change Conference

Sebanyak 197 negara kembali berkumpul membahas pelaksanaan Perjanjian Paris.  Pembahasan mencakup berbagai aspek, namun fokus pada penyelesaian “Rule Book” Perjanjian Paris yang pada dasarnya berisi tentang modalitas, procedure dan guideline yang dibahas ke dalam tiga persiadangan utama yaitu SBSTA 46 , SBI 46 dan APA 1.3.  Untuk memperkaya elemen-elemen dalam pembahasan,  Executive Secretary UNFCCC meminta kepada para co-chairs agar hasil-hasil dari Marakesh dan pertemuan-pertemuan menjelang BCCC,  serta submission dari party menjadi bahan  untuk didiskusikan lebih lanjut selama pertemuan BCCC dari Tanggal 8 – 18 May 2017.  Sebanyak 59 delegasi Indonesia yang berasal dari berbagai Kementerian/Lembaga, mengikuti negosiasi perubahan iklim,  29 orang di Minggu pertama,  dan 30 orang di Minggu kedua.  Delegasi Indonesia mengikuti pembukaan perundingan ketiga persidangan tersebut pada Hari Senin,  8 May 2017.   

Secretaris Eksekutif UNFCCC,  Patricia Espinosa mengatakan bahwa setelah consensus regime pengendalian perubahan iklim baru berupa Perjanjian Paris,  sampai saat ini sudah ada 144 negara meratifikasi.   Perjanjian Paris sudah Entry into force pada 5 Oktober 2016,  satu-satunya produk ”legaly binding” di bawah UNFCCC  yang tercepat diterima oleh negara anggota untuk dilaksanakan.  Marilah kita bersama-sama untuk mempersiapkan sebaik-baiknya, pelaksanaannya dan untuk itu diperlukan pembahasan Modalitas,  procedure dan guidelinenya. Pertemuan di Bonn kali ini bertujuan untuk mengakselerasi aksi pengendalian perubahan iklim dengan mengedepankan kerjasama semua pihak serta meningkatkan tata kelola serta menciptakan pra kondisi untuk implementasi  Perjanjian Paris. 

Dr Nur Masripatin,  selaku  Ketua Delegasi Indonesia mengatakan bahwa pada pertemuan antara menuju COP 23 akhir tahun ini, terkait pada pelaksanaan Nationally Determined Contribution (NDC),  Indonesia menekankan sejumlah isu penting termasuk transparancy framework, further guidance untuk NDC terutama mitigasi,adaptation communication serta peranan dari Negara Maju untuk dukungan pendanaan,  teknologi dan capacity building . Indonesia telah menyampaikan submisi mengenai hal-hal tersebut untuk selanjutnya akan diperjuangkan melalui proses perundingan. Negara G77 dan china umumnya menginginkan adanya draft teks untuk dibawa ke COP 23,  namun bagi kita kalau dapat dipercepat tidak masalah tapi tidak mesti dipaksakan karena targetnya pada tahun 2018 atau COP 24.  Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana agar posisi yang sudah disusun di Jakarta bersama pemangku kepentingan dapat diperjuangan di sesi antara ini.  Selain itu,  tidak boleh puas karena perjuangan sebenarnya dilihat dari masuknya kepentingan Indonesia di dalam COP decision terutama yang akan diadopsi pada COP24, meskipun perjuangan harus dimulai sejak sekarang,  lanjut Ibu Nur.

Lebih Lanjut Ibu Nur menekankan bahwa perjuangan kita tidak kalah pentingnya adalah menciptakan  kondisi pemungkin untuk pelaksanaan NDC di tanah air.  Saat ini kita sudah membangun “Sitem Registry Nasional”,  demikian juga halnya dengan “System MRV” dan kelembagaannya.  Modalitas yang kita miliki ini dapat mempercepat pelaksanaan “Nationally Determined Contribution” seperti yang dimandatkan Perjanjian Paris.  Kita masih ada kesempatan untuk secara gradual memperbaiki  Sistem Registrasi Nasional,  “System MRV” dan system pendukung lain untuk melaksanakan NDC di semua sector dan wilayah di Indonesia.  Tentunya harus juga dipersiapakan bagaimana koordinasi dan koherensi serta harmonisasi program dan kerjasama dari semua Kementerian dan Lembaga terkait serta non party stakeholder dilaksanakan dan dikelola.

Tags: Liputan COP22 Marakesh

membagi informasi ini: