• Beranda
  • Berita
  • SOSIALISASI PROKLIM DAN PEMBENTUKAN KAMPUNG IKLIM BERBASIS DALKARHUTLA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017

SOSIALISASI PROKLIM DAN PEMBENTUKAN KAMPUNG IKLIM BERBASIS DALKARHUTLA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017

 

 

 

 

Program Kampung Iklim (ProKlim) telah diluncurkan sebagai gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tanggal1 Desember 2016. ProKlim yang telah dilaksanakan sejak tahun 2012, bertransformasi dari memberikan apresiasi terhadap wilayah administratif paling rendah setingkat RW/dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan/desa, menjadi mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya Kampung Iklim melalui pengayaan inovasi program adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan secara kolaborasi antara pemerintah (Party) dengan “Non Party Stakeholder”. Selain itu kriteria lokasi ProKlim juga diperluas mencakup wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi secara berkesinambungan, seperti komunitas pondok pesantren, perguruan tinggi, dan lain-lain. Hal ini juga sebagai wujud pelaksanaan Perjanjian Paris dimana Pemerintah RI telah meratifikasinya menjadi Undang-Undang No 16 tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim. Landasan hukum ProKlim adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.84/MenLHK-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, dan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim melalui pelaksanaan ProKlim dan mendorong masyarakat khususnya Provinsi Kalimantan Tengah untuk berpartisipasi dalam ProKlim, Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (BPPIKHL) Wilayah Kalimantan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi ProKlim dan Pembentukan Kampung Iklim berbasis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 20 - 21 Maret 2016 bertempat di Royal Global Hotel, Kota Palangkaraya. Peserta sosialisasi ini meliputi perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, SKPD terkait, komunitas/masyarakat kelompok tani dan Lembaga Swadaya Masyarakat, aparatur kelurahan, maupun tokoh masyarakat desa rawan kebakaran setempat.

Kegiatan dibuka oleh KSBTU BPPIKHL Wilayah Kalimantan mewakili Kepala Balai PPIKHL Wilayah Kalimantan yang sekaligus memberikan sambutan agar sosialisasi ini dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak untuk melakukan aksi nyata dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Selain itu, sosialisasi pembentukan kampung iklim berbasis dalkarhutla yang dilaksanakan pada hari kedua (21 Maret 2017) adalah bentuk fasilitasi dari Balai PPIKHL Wilayah Kalimantan untuk memberikan pemahaman masyarakat sekitar hutan dan pemilik lahan tentang ProKlim di desa-desa rawan kebakaran. Narasumber pada sosialisasi ini adalah Ir. Tri Widayati, M.T (Kasubdit Adaptasi Ekologi Buatan, Direktorat Adaptasi Perubahan Ikilm), Dra. Endang Pratiwi, MM (Kasubdit Perencanaan, Kebijakan dan Perangkat Mitigasi, Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim) dan Muhammad Kundarto, SP., MP (anggota Tim Teknis ProKlim) serta tokoh masyarakat yang telah melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim terutama dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Ir. Tri Widayati, M.T selaku narasumber pertama menyampaikan Peraturan Menteri LHK Nomor P.84 tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim dan Perdirjen PPI Nomor: P.1 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim. Selain itu juga disampaikan tata cara pengisian Lembar Isian ProKlim yang terdiri dari data identitas pengusul ProKlim, identitas lokasi, data perubahan iklim di lokasi, upaya adaptasi & mitigasi perubahan iklim, dan kelompok masyarakat dan dukungan keberlanjutan. Selain itu juga dijelaskan cara penilaian dan skoring akhir ProKlim.

 

Selanjutnya Dra. Endang Pratiwi, MM menjelaskan pendataan aksi-aksi mitigasi yang terdapat di lokasi ProKlim dengan contoh penghitungan emisi GRK. Muhammad Kundarto, SP., MP selaku anggota Tim Teknis ProKlim memberikan motivasi kepada instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dan masyarakat untuk mengusulkan ProKlim di daerah masing-masing, karena Kalimantan Tengah  memiliki potensi dan banyak kearifan lokal yang dapat menunjang pengusulan ProKlim. Selain itu juga disampaikan juga paparan tentang kebakaran hutan dan lahan serta upaya pencegahannya. Dalam kegiatan ini pula diberikan kesempatan kepada Bapak Ahmad Tamaruddin yang berbagi cerita tentang pengalamannya sebagai seorang pemilik lahan gambut yang telah mengelola lahannya menjadi subur untuk ditanami selama bertahun-tahun tanpa membakar. Pak Taman membuktikan bahwa tanpa dibakar pun lahan gambut dapat menjadi subur.

  

Narasumber berikutnya adalah Bapak Januminro, seorang PNS sekaligus pemilik Hutan Gambut Hak Milik Jumpun Pambelum di Jl. Lintas Kalimantan antara Palangkaraya-Banjarmasin Km. 30.5, Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bapak Januminro menjadi pelopor pengelolaan hutan gambut berstatus hak milik di Indonesia. Dalam pengelolaannya, masyarakat disekitarnya didorong untuk membentuk kelompok-kelompok tani agar dapat mengelola atau mengembangkan lahan gambut di wilayahnya masing-masing. Keterlibatan masyarakat sekitar melalui pembentukan satuan pemadam kebakaran hutan yang anggotanya adalah masyarakat itu sendiri.

Peserta sosialisasi sangat antusias dengan materi yang diberikan oleh narasumber sehingga terjadi diskusi yang bermanfaat karena masih banyak pemangku kepentingan di wilayah Kalimantan Tengah yang belum mengenal  ProKlim. Beberapa kabupaten menyampaikan rencana identifikasi lokasi yang dapat diusulkan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan ProKlim tahun 2017, termasuk desa-desa rawan kebakaran. Pengusulan lokasi ProKlim tahun 2017 diharapkan dapat diterima oleh Balai PPIKHL Wilayah Kalimantan pada awal bulan April 2016 untuk diproses lebih lanjut pengusulannya ke Sekretariat ProKlim KLHK.

 

 

 

Tags: Adaptasi Perubahan Iklim

membagi informasi ini: