• Beranda
  • Berita
  • Membedah Sistem Registri Nasional (SRN) dengan Ketentuan Transparency Framework

Membedah Sistem Registri Nasional (SRN) dengan Ketentuan Transparency Framework

 

Membedah Sistem Registri Nasional (SRN) dengan Ketentuan Transparency Framework

Transparancy framework (TF) telah diatur pada Pasal 13 Perjanjian Paris dan Keputusan No.1/CP 21 para 85-99 yang menekankan  pentingnya peran pelaporan (National communicarion and  Biennial Update Report), peran technical review untuk pelaporan, keseimbangan antara transparansi aksi dan support, laporan inventory GRK dan kebutuhan untuk melakukan tracking progress dari Nationally Determined Contribution (NDC).  Elemen-elemen inilah yang harus menjadi pegangan kita dalam memperkuat Sistem Registri Nasional yang telah dilaunching Tahun lalu.  Disamping itu dalam “tracking progress” pelaksanaan NDC, selain proses nasional ada proses global yang penting yaitu “facilitative dialoque” tahun 2018 (COP-24) dan “global stocktake” yang akan dilaksanakan setiap lima tahun mulai Tahun 2023. Hal ini dikemukakan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan iklim Dr Nur Masripatin dalam pertemuan nasional “Menterjemahkan Transparency Framework melalui Sistem Registri Nasional” pada Tanggal 26 Januari 2017 di Hotel Sari Pan Pacifik Jakarta.  Kegiatan ini dihadiri 270 peserta yang terdiri dari Utusan khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, Kepala Badan Restorasi Gambut, Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim, Perwakilan Kementerian/Lembaga, para pejabat lingkup KLHK, Perwakilan sektor swasta, lembaga riset, LSM, mitra kerjasama internasional dan pemerhati perubahan iklim.

Charge d’Affaires Kedutaan Besar Kerajaan Norway, Hilde Solbakken yang hadir dalam sesi pembukaan mengatakan  Perjanjian Paris merupakann salah satu perjanjian global yang sangat penting yang akan berlaku untuk jangka waktu panjang ke depannya.  Transparency Framework (TF) mungkin tampaknya kecil dan sangat teknis dari apa yang disepakati di Paris,  namun menurut pandangan kami,  TF merupakan building block kunci dari Perjanjian Paris.  Ms Hilde juga  mengatakan walaupun peserta akan  menggali lebih dalam tentang masalah teknis,  namun sebenarnya mereka telah menjadi bagian dari jejaring global untuk  memperkuat kerangka kerja transparansi dan pelaporan di seluruh dunia - dan pekerjaan ini penting untuk memperkuat pondasi dari Perjanjian Paris.  Indonesia telah mengambil langkah yang penting dan ke arah yang tepat dan Norway menyampaikan selamat atas peluncuran SRN tahun lalu.  Kami merasa terhormat telah menjadi mitra dalam upaya menurunkan emisi dari deforestasi dan penggunaan lahan dan dalam waktu yang bersamaan dapat berkontribusi pada  pertumbuhan yang berkesinambungan dan pada kesehatan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.  Sistem pelaporan nasional yang solid dan transparan akan mendorong dunia dan Indonesia untuk memahami penting seluruh kegiatan dalam pengendalian perubahan iklim di Indonesia. 

Untuk itu, SRN telah dirancang untuk mencakup seluruh aksi di berbagai sektor dan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik dari berbagai Kementerian/Lembaga sesuai sektornya, pemerintah daerah, dunia usaha dan kelompok masyarakat.  Untuk dapat memberikan gambaran lengkap serta data yang diperlukan untuk menunjukkan pencapaian komitmen Indonesia di tataran global, maka data yang dicatatkan dalam SRN harus mengacu pada metodologi penghitungan yang disepakati dan dapat diterima secara internasional. Hal ini penting, karena pada gilirannya capaian komitmen Indonesia akan diakumulasikan dengan capaian dari Negara Pihak lainnya untuk mendapatkan gambaran pencapaian global sebagai bagian dari proses global stocktaking. Demikian pesan penting dari Rachmat Witoelar,  Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim.

Dalam sesi diskusi Cross Sectoral  dengan Moderator Wahjudi Wardojo Penasehat Senior Menteri,  Penasehat senior lainnya Imam Prasodjo, Agus Pambagio dan Chalid Muhammad mengingatkan pentingnya  leadership yang kuat untuk mendorong kerjasama lintas Kementerian, melibatkan lembaga lain dalam upaya memperkuat Sistem Registrasi Nasional (SRN) ini.   Pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Diusulkan Peppres) juga diusulkan dalam workshop dengan maksud agar sistem-sistem yang dikembangkan tersebut tidak tumpang tindih dan memperkuat pelaksanaan kebijakan penurunan emisi GRK di tingkat nasional dan daerah.  Dalam diskusi paralel yang terbagi ke dalam empat kelompok,  banyak saran positif untuk memperkuat SRN ke depan.  Para peserta akhirnya menyepakati tindak lanjut untuk melakukan sinergi sistem yang telah dikembangkan di berbagai Kementerian dan pemangku kepentingan dengan roadmap dan timeline yang jelas.  

Narahubung:

Hany Setiawan, Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Setditjen PPI-KLHK, HP.08158064797

Sofyan Robur, Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, Setditjen PPI-KLHK, HP.08129846684

Nur Iskandar, Anggota Tim  Data dan Informasi, Setditjen PPI-KLHK, HP.08987911911

Muhammad Farid, Tim Expert National Focal Point untuk UNFCCC, HP.08124808025

 

Tags: Sekretariat Direktorat Jendral

membagi informasi ini: