REDD+ INDONESIA PASCA KESEPAKATAN PARIS : PERSPEKTIF BERBAGAI STAKEHOLDERS

 

(Laporan dari Penyelenggaraan Workshop REDD+ Indonesia Pasca Kesepakatan Paris – Jakarta, 28 November 2016)

 

Dalam rangka menginformasikan perkembangan terkini terkait REDD+, khususnya pasca Paris Agreement dan mendiskusikan implikasi Paris Agreement terhadap implementasi REDD+ dan masa depan REDD+ Indonesia, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dalam kerangka Forest Carbon Partnership Facility (FCPF – World Bank)telah menyelenggarakan Workshop dengan tema “REDD+ Indonesia Pasca Kesepakatan Paris”. Workshop bertujuan untuk mengumpulkan masukan dan gagasan dalam rangka tindak lanjut (langkah ke depan)  implementasi REDD+ di tingkat sub nasional, termasuk menjajagi peluang implementasi REDD+ sebagai positive incentive untuk aktivitas-aktivitas REDD+ berskala kecil.

 

Workshop diselenggarakan pada hari Senin, 28 November 2016 di Hotel Menara Peninsula Jakarta, diikuti oleh kurang lebih sebanyak 86 orang, yang merupakan perwakilan berbagai stakeholder, Penasehat Senior Menteri  LHK, pemerintah pusat, institusi REDD+ daerah, Institusi Perwakilan Provinsi Percontohan REDD+, Balai PPI & KHL, APIKI, lembaga riset, NGO, dan mitra terkait REDD+ lainnya. Acara diawali dengan arahan dan sekaligus dibuka oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK.  Acara dilanjutkan dengan paparan perspektif berbagai stakeholder mengenai ‘Status Implementasi dan Masa Depan REDD+ Indonesia :  Tantangan dan Gagasan untuk Langkah Ke Depan’, yaitu dari perwakilan pemerintah daerah (Kepala BLHD Provinsi Kalteng), perwakilan akademisi (Prof. Rizaldi Boer/CCROM-IPB), perwakilan pelaku inisiatif REDD+ (Berau Forest Carbon Project - The Nature Conservancy), perwakilan NGO (WARSI), dan perwakilan private sector (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia/APHI).  

 

 

Arahan dan Pembukaan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim pada Workshop “REDD+ Pasca Paris Agreement” di Jakarta, 28 November 2016

 

 

Paparan oleh Narasumber dari perwakilan sektor swasta (Ir. Purwadi Suprihanto, APHI) dalam Workshop REDD+ Indonesia Pasca Kesepakatan Paris

 

 

Sesi Diskusi/Tanya Jawab dalam Workshop REDD+ Indonesia Pasca Kesepakatan Paris

 

 

Para perwakilan stakeholders telah menyampaikan paparan tentang upaya, permasalahan dan peluang terkait REDD+, dan beberapa perspektif dari para perwakilan stakeholders terhadap REDD+ Indonesia Pasca Paris Agreement telah terkomunikasikan dalam workshop. Secara umum, seluruh stakeholder sepakat bahwa dengan masuknya REDD+ ke dalam Paris Agreement, diperoleh pengukuhan legal dan rekognisi  yang kuat terhadap peran hutan dan REDD+ dalam mitigasi perubahan iklim. Perwakilan Pemda/Provinsi menyoroti perkembangan kelembagaan terkait REDD+ di tingkat sub nasional dewasa ini, dan menganggap perlunya mengkaitkan REDD+ dengan pembangunan KPH/FMU dan dengan kesejahteraan masyarakat. Perwakilan swasta membahas upaya penguatan “Non State Actors” dan penentuan target FMU, apa/bagaimana kontribusi dari kegiatan penurunan emisi di hutan produksi, dan penekanan perlunya kegiatan REDD+ masuk ke masing-masing “Bussiness Mangement Process”. Adapun perwakilan akademisi menyoroti tentang alokasi emisi sebagai tindaklanjut NDC dan pengembangan MRV sistem lebih lanjut  untuk REDD+ di lahan gambut. Di tingkat tapak, dalam workshop disajikan 2 (dua) contoh tingkat tapak kegiatan terkait REDD+ dan eskalasinya yaitu di Berau (BFCP - TNC) dan Jambi (WARSI), dimana keduanya telah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait REDD+ di tingkat tapak. Di tingkat nasional, diperoleh masukan bahwa perlu dipikirkan bagaimana mengupayakan agar REDD+ dapat diintegrasikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD). Kelembagaan REDD+ di daerah pasca BPREDD+ perlu didorong agar status dan perannya lebih jelas, dan diupayakan dapat memperoleh dukungan dari segenap jajaran pemerintah daerah secara penuh.Selain itu juga perlu ada tim verifikasi nasional terhadap hasil-hasil dan kemajuan kegiatan terkait REDD+ di tingkat sub nasional/tapak serta memperhatikan keragaman lapangan serta adanya berbagai pelaku. Selanjutnya diharapkan oleh peserta, jika memungkinkan, ada insentif untuk setiap tahap pencapaian suatu kegiatan terkait REDD+ sebagai bagian dari result based payment

 

Pada diskusi selanjutnya dihasilkan beberapa hal penting yang perlu ditindaklanjuti segera karena berkaitan dengan masa depan REDD+ Indonesia. Hal pertama yang cukup mendasar adalah bahwa masih adanya anggapan bahwa perubahan iklim atau REDD+ merupakan suatu kegiatan /pekerjaan tambahan  yang merupakan hal-hal yang berbeda dari apa yang secara rutin dilaksanakan di daerah/sub nasional. Terutama di tingkat sub nasional, masih sangat diperlukan peningkatan kapasitas terkait REDD+ untuk stakeholders, hal ini mengingat pada saat terjadi pergantian kepemimpinan biasanya selalu diikuti dengan perubahan kebijakan yang dapat berdampak kepada kebijakan dalam mensikapi REDD+. Terkait dengan strategi REDD+, dokumen SRAP REDD+ di 11 (sebelas) provinsi percontohan telah dibuat, dimana di dalamnya diuraikan tentang permasalahan, strategi dan rencana aksinya, sehingga program-program terkait REDD+ dapat memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan.  Daerah memerlukan arahan dari pusat terhadap rencana/program tersebut, disamping itu SRAP REDD+ juga perlu dilihat dan dikuatkan aspek MRV-nya. Di tataran tapak, di Indonesia telah banyak terbangun Demonstration Activity (DA) REDD+, yang telah banyak mendapat perhatian dan dukungan daerah dan masyarakat; sehingga perlu dipikirkan keberlanjutan program/kegiatan-kegiatan tersebut setelah project berakhir, supaya manfaatnya berkelanjutan. 

 

Hal lainnya yang penting untuk segera ditindaklanjuti adalah bahwa REDD+ harus menjadi agenda pembangunan di daerah, dan DPR/DPRD perlu ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan terkait REDD+, apakah telah ada hasil yang nyata atau belum. Data-data dan informasi pelaksanaan kegiatan terkait REDD+ perlu  disusun sedemikian rupa agar dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dimaksud, serta sejauh mana kontribusinya terhadap penurunan emisi GRK di masing-masing lokasi. Pada aspek kelembagaan, perlu penguatan kelembagaan REDD+ yang telah ada di daerah, dan tidak perlu membentuk kelembagaan yang baru.  Perlu peningkatan koordinasi antara kelembagaan REDD+ daerah dan pusat, sehingga kelembagaan tersebut dapat mendukung pencapaian target Paris Agreement. Disamping itu dianggap perlu adanya mapping kelembagaan, guna melihat sejauhmana keberhasilan dan kendalanya/permasalahannya.

Menyikapi pentingnya REDD+ pasca Paris Agreement, para perwakilan stakeholder berpandangan bahwa REDD+ yang menjadi bagian dari NDC perlu diperkuat dan disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat sampai ke tingkat sub nasional/tapak.  Hal-hal yang sifatnya esensial (SRAP, safeguards, FREL/baseline, MRV) di sub nasional sebaiknya ditata kembali, dan perlu segera di-review. Dalam rangka implementasi REDD+ secara penuh, hal yang menjadi prioritas dan perlu perhatian serius adalah aspek sumberdaya REDD+ yaitu kelembagaan dan pendanaan.  

 

 

 

 

 

Tags: Mitigasi Perubahan Iklim

membagi informasi ini: