• Beranda
  • Berita
  • Workshop Fasilitasi Penyampaian Informasi Pelaksanaan Kerangka Pengaman (Safeguards) dan Operasionalisasi SIS REDD+ Provinsi Kalimantan Timur

Workshop Fasilitasi Penyampaian Informasi Pelaksanaan Kerangka Pengaman (Safeguards) dan Operasionalisasi SIS REDD+ Provinsi Kalimantan Timur

 

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim pada tanggal 28 November 2016 menyelenggarakan Workshop Fasilitasi Penyampaian Informasi Pelaksanaan Kerangka Pengaman (Safeguards) dan Operasionalisasi SIS REDD+ Provinsi Kalimantan Timur dalam kerangka Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)-World Bank.

 

Workshop ini diikuti oleh sekitar 40 (empat puluh) orang peserta, yang merupakan perwakilan Dewan Daerah Perubahan Iklim, SKPD Provinsi dan Kabupaten, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, POKJA REDD+ di daerah, mitra internasional, perguruan tinggi dan lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat dan pelaku kegiatan REDD+ di lapangan.

Workshop diawali dengan pengantar perwakilan Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim dan dibuka oleh perwakilan Dewan Daerah Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Timur.

Melalui Workshop telah diinformasikan dan didiskusikan mengenai perkembangan Safeguards dan SIS REDD+ Indonesia, Kelembagaan REDD+ di Kalimantan Timur dan Safeguards REDD+ di Provinsi Kalimantan Timur. Sesi II diinformasikan dan didiskusikan tentang Pengalaman dan Pembelajaran inisiatif/implementasi kerangka pengaman yang dilakukan oleh Pokja Tata Kelola Lahan Hutan dan REDD+, Program Lansekap Hulu Mahakam (WWF), Program Karbon Hutan Berau dan KPH, Inisiatif Pengelolaan Taman Nasional Kutai, dan Program ITP The Nature Conservancy. Sesi terakhir dilaksanakan penyampaian informasi pelaksanaan safeguards melalui SIS REDD+ berbasis web platform.

Dalam sesi paparan dan diskusi diperoleh masukan dari narasumber maupun peserta, diantaranya :

  1. Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen terhadap pengendalian perubahan iklim dengan penyusunan Strategi Pembangunan berkelanjutan yang diantaranya dengan diterbitkannya Perda Kaltim No. 1/2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2036, yang memuat arahan struktur ruang dan pola ruang yang mengadopsi strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
  2. Provinsi Kalimantan Timur juga telah menyusun roadmap kelembagaan sampai dengan tahun 2035 dalam rangka memaksimalkan peran DDPI dalam mempersiapkan lembaga struktural tingkat Provinsi yang mengkoordinir kegiatan penanganan perubahan iklim. Tim DDPI juga telah memiliki Tim Safeguards yang mengusulkan untuk didiskusikan secara khusus dengan Ditjen PPI, KLHK terkait pengaturan kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan informasi safeguards di Provinsi Kalimantan Timur.
    1. Diperlukan payung hukum sebagai dasar pelaksanaan penyampaian informasi safeguards baik di tingkat nasional dan daerah.
    2. Diperlukan arahan dan dukungan Ditjen PPI dalam penyiapan SESA program FCPF Carbon Fund yang sesuai dengan kebijakan nasional (SIS REDD+) dan juga selaras dengan isu penting safeguards Kalimantan Timur yang teridentifikasi diantaranya tentang sistem penguasaan lahan, tata kekola dan masyarakat.
    3. Berdasarkan pembelajaran dari pelaksanaan REDD+, telah teridentifikasi beberapa kegiatan yang sesuai dengan prinsip, kriteria dan indikator safeguards SIS REDD+ dan safeguards lainnya. Sebagai tindak lanjut, diperlukan surat permohonan kepada seluruh pelaku REDD+ di Provinsi Kalimantan Timur perihal penyampaian informasi pelaksanaan safeguards melalui web SIS REDD+.

Diperlukan bimbingan teknis penerjemahan prinsip, kriteria, indikator safeguards (SIS) REDD+ dalam kegiatan pengelolaan hutan terutama pada kawasan hutan konservasi dan sekaligus input/penyampaian informasi pelaksanaan safeguards melalui SIS REDD+ berbasis web ****

 

Tags: Mitigasi Perubahan Iklim

membagi informasi ini: