• Beranda
  • Berita
  • PENGARUSUTAMAAN ADAPTASI DAN MITIGASI MELALUI MEKANISME REDD+ DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PENGARUSUTAMAAN ADAPTASI DAN MITIGASI MELALUI MEKANISME REDD+ DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

 

PENGARUSUTAMAAN ADAPTASI DAN MITIGASI MELALUI MEKANISME REDD+ DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

(Catatan dari Workshop Peningkatan Kapasitas dalam rangka Pengembangan Kerangka Kerja REDD+ dan Implementasinya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang – NTT, 5 Oktober 2016)


“Sektor lahan di Indonesia khususnya hutan menduduki peringkat pertama dalam kontribusi emisi GRK nasional, namun sebaliknya demikian juga sektor ini memiliki potensi dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Upaya nasional mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak yang melibatkan berbagai pihak akan terus dikembangkan dalam rangka lebih meningkatkan keterlibatan semua pihak sampai level tapak. Pelibatan swasta dan kalangan pendidikan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim perlu terus dilakukan.”


Hal tersebut sebagaimana disinggung dalam sambutan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim – KLHK yang disampaikan oleh Direktur Mitigasi Perubahan Iklim pada Workshop Peningkatan Kapasitas dalam rangka Pengembangan Kerangka Kerja REDD+ dan Implementasinya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Capacity Building to Develop and Improve REDD+ Framework-Mainstreaming Climate Change Adaptation and Mitigation) pada tanggal 5 Oktober 2016 di Swiss BellInn Hotel, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dalam kerangka kerjasama Forest Carbon Partnership Facility (FCPF – World Bank).


Workshop ini bertujuan untuk mendiskusikan pengarusutamaan adaptasi dan mitigasi termasuk REDD+ dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menginformasikan serta mengkomunikasikan progres terkini kesepakatan internasional sampai dengan Paris Agreement khususnya terkait REDD+ dan implikasinya. Workshop juga sebagai sarana untuk mereview progress penyiapan implementasi berbagai aspek REDD+ di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menjaring masukan dan gagasan untuk menyusun langkah-langkah konkrit selanjutnya untuk mewujudnyatakan implementasi REDD+ Indonesia secara penuh, sekaligus mengidentifikasi dan mengintegrasikan aksi adaptasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Workshop ini dihadiri dari beberapa perwakilan dari perwakilan Bappeda Provinsi NTT, Balai BBKSDA Provinsi NTT, Balai Litbang LHK Kupang, BPKH Wilayah XIV Kupang, BPDAS Benain Neolmina, BTN Kelimutu, Balai PPI KHL Wil Jawa-Bali-Nusra, dan perwakilan Perguruan Tinggi, mitra/swasta dan LSM setempat.


Dalam workshop diinformasikan dan didiskusikan hasil kesepakatan internasional terkait REDD+, dilanjutkan dengan kebijakan nasional dan arsitektur REDD+ serta peran penting daerah dalam implementasi REDD+. Workshop juga menyampaikan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan khususnya kebijakan pengelolaan hutan dalam rangka mainstreaming mitigasi dan adaptasi. Selain itu, dalam workshop ini juga dipaparkan beberapa aksi implementasi adaptasi perubahan iklim dari project SPARC; pengalaman pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam pengendalian perubahan iklim dan inisiatif terkait REDD+ serta dukungan/ kesiapan Provinsi NTT dalam hal ini dukungan penelitian dan aspek metodologi serta dukungan perguruan tinggi terkait pengendalian perubahan iklim dan implementasi REDD+.


Dalam diskusi diperoleh beberapa masukan untuk langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka dalam rangka pengembangan kerangka kerja REDD+ dan implementasinya dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Diantaranya diperlukannya peraturan yang dapat digunakan sebagai panduan bagi stakeholders di daerah dalam implentasi REDD+ di tingkat sub nasional, dimana secara tegas Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan berkomitmen untuk mendukung implementasi REDD+ di Provinsi NTT. Selanjutnya diperlukan sosialisasi/praktek langsung yang lebih intensif dalam menerjemahkan kesepakatan internasional dan dapat diimplementasikan oleh stakeholder di tingkat sub nasional. Disamping itu, pemerintah daerah diharapkan mampu membangun kerjasama yang harmonis dengan seluruh stakeholders (perguruan tinggi dan lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, lembaga adat, dan agama, swasta, mitra dan masyarakat) sekaligus menjembatani dengan pemerintah pusat, dan serta mendorong kembali dan memaksimalkan beberapa lembaga yang ada, diantaranya Pokja Perubahan Iklim; Pokja RAD-GRK dan Konsorsium LSM (beranggotakan 300 LSM di Provinsi NTT) dengan mendorong terbentuknya Forum Multipihak untuk lebih meningkatkan upaya adaptasi dan mitigasi termasuk implementasi REDD+ di Provinsi NTT. Selain itu, keberadaan Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penyuluhan dan juga Forum terkait (Forum Peneliti-Penyuluh-Widyaiswara/FKPWPK) merupakan modalitas untuk memberikan dukungan basis ilmiah (scientific basis) dan diharapkan mampu membantu menerjemahkan konsep dan aksi adaptasi dan mitigasi sampai ke tingkat masyarakat.


Sebagai langkah tindak lanjut workshop, disepakati bahwa dalam waktu dekat akan diselenggarakan pertemuan Tim Kecil yang terdiri dari perwakilan multipihak (key stakeholders) yang terkait dengan perubahan iklim di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang akan menyiapkan data, informasi dan modalitas yang dimiliki untuk menyusun rencana aksi adaptasi dan mitigasi termasuk implementasi REDD+ di Provinsi NTT.

Tags: Mitigasi Perubahan Iklim

membagi informasi ini: