PERTEMUAN KOORDINASI DAN PERSIAPAN VERIFIKASI PROKLIM 2016

 

PERTEMUAN KOORDINASI DAN PERSIAPAN VERIFIKASI PROKLIM 2016

Dampak perubahan iklim sudah dirasakan di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi ini akan mengakibatkan risiko perubahan iklim di lokasi-lokasi yang cukup rentan menjadi lebih tinggi. Penanganan pengendalian dampak perubahan iklim memerlukan sinergi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah sampai dengan masyarakat yang terkena dampak. Program Kampung Iklim (ProKlim) yang dikembangkan dan dilaksanakan sejak tahun 2011 merupakan salah satu upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan mendukung target penurunan emisi GRK nasional.

Pada tahun 2016, KLHK telah menerima 291 usulan lokasi ProKlim yang tersebar di 25 provinsi. Pengusulan ProKlim perlu dikomunikasikan dengan BLHD Provinsi yang mengkoordinasikan pelaksanaan ProKlim di daerah guna memeriksa kelengkapan dokumen pengusulan serta menyiapkan pelaksanaan verifikasi lapangan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian LHK melalui Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim pada tanggal 25-27 Juli 2016 bertempat di Hotel Santika Premiere Semarang menyelenggarakan kegiatan Pertemuan Koordinasi dan Persiapan Verifikasi ProKlim. Pertemuan diikuti perwakilan dari 23 provinsi yang di wilayahnya terdapat pengusulan ProKlim Tahun 2016, Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, unit kerja terkait di KLHK, serta Tim Teknis dan Sekretariat ProKlim.

Pertemuan diawali dengan penjelasan mengenai pemanfaatan data ProKlim dalam Penyusunan Rencana Adaptasi Perubahan Iklim dan pelaksanaan ProKlim Tahun 2012-2016. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang membahas penguatan pelaksanaan ProKlim di daerah. Setiap perwakilan provinsi menyampaikan informasi maupun masukan terhadap pelaksanaan ProKlim. Hal yang menarik dari diskusi ini antara lain adanya kegiatan studi banding antar daerah mengenai ProKlim, sinergi ProKlim dengan program pemerintah daerah tingkat desa/kelurahan, koordinasi provinsi dengan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan ProKlim, dan lain sebagainya. Pada sesi malam hari, disampaikan bahasan tentang pengumpulan data aktivitas perhitungan emisi gas rumah kaca. Pada hari kedua pertemuan, dilakukan kegiatan verifikasi lapangan ke enam lokasi di Provinsi Jawa Tengah. Verifikasi dilaksanakan sebagai tindak lanjut pengusulan ProKlim dan lokasi-lokasi tersebut telah memenuhi kriteria adanya kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, lama kegiatan minimal 2 tahun, dan adanya kelompok masyarakat penanggungjawab kegiatan adaptasi. Secara keseluruhan, kegiatan verifikasi lapangan berjalan lancar dengan setiap kelompok dapat memperoleh data aktivitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, kelompok masyarakat, dan data perhitungan emisi gas rumah kaca.

 

     

Kegiatan Verifikasi Lapangan

Pada hari terakhir pertemuan, dibuka dengan presentasi enam kelompok yang telah melakukan verifikasi lapangan di enam lokasi. Setelah itu, dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup. Gubernur Jawa Tengah menyampaikan berbagai upaya menghadapi perubahan iklim diantaranya pada kawasan rawan kekeringan, tanah longsor, dan banjir; penerapan strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis ekosistem DAS, penurunan emisi gas kendaraan bermotor dengan kegiatan Car Free Day, dan lain sebagainya. Acara kemudian dilanjutkan dengan arahan dan dialog dengan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Dirjen PPI) KLHK. Dirjen PPI menyampaikan bahwa komitmen internasional untuk mencegah kenaikan suhu 2°C telah dipahami sampai dengan masyarakat di tingkat lokal. Target 2.000 kampung iklim yang termuat didalam RPJMN perlu ditindaklanjuti dengan perubahan paradigma ProKlim dari sebuah program menjadi gerakan nasional. Saat ini sedang dilakukan revisi Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim dimana Provinsi dapat terlibat dengan memberikan masukan terhadap draft Permen tersebut. Dirjen PPI juga menjelaskan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim didalam ProKlim tidak dimulai dari hal yang baru dan bukan menjadi beban tetapi justru sebuah kebutuhan hidup. Pada sesi berikutnya disampaikan materi pemberdayaan dan menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta diskusi persiapan verifikasi lapangan.        

Melalui pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan jejaring kerja ProKlim serta menyiapkan pelaksanaan verifikasi pengusulan ProKlim Tahun 2016 agar kegiatan verifikasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu juga meningkatkan kesamaan pemahaman dan kapasitas mengenai ProKlim maupun pelaksanaan verifikasi lapangan. Pada akhirnya, kegiatan verifikasi lapangan nantinya akan berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas sehingga mampu berkontribusi terhadap pengambilan kebijakan tingkat nasional sampai dengan lokal.

Informasi lebih lanjut:

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 12, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Senayan, Jakarta

Tags: Adaptasi Perubahan Iklim

membagi informasi ini: