INDONESIA MENUJU COP-22 MARAKESH

 

INDONESIA MENUJU COP-22 MARAKESH

 

Sebagai tindak lanjut Bonn Climate Conference (BCC) 15 – 26 Mei 2016, Jerman, serta persiapan Pemerintah Indonesia pada COP-22 di Marakesh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebagai Indonesia National Focal Point untuk United Nation Framework on Climate Change telah melaksanakan serangkaian pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 2 Juni di Hotel Atlet Century, dihadiri oleh Delegasi Republik Indonesia (DELRI) pada BCC dari seluruh Kementerian/ Lembaga terkait. Pada pertemuan tersebut perwakilan Tim Pelaporan Sekretariat DELRI, menyampaikan Laporan DELRI hasil persidangan SBI-44 dan SBSTA-44, pertemuan G-77 & China and its Preparatory Meeting, Persidangan APA-1, Mandated & Side event, serta Bilateral Meeting. Pertemuan yang dipimpin oleh Dirjen PPI, Dr. Nur Masripatin, menyepakati untuk menindaklanjuti berbagai undangan submisi pada sesi pesidangan. “Walaupun submisi bukanlah sebuah keharusan, namun tetap perlu ditindaklanjuti karena dapat membantu proses negosiasi khususnya sebagai gambaran posisi negosiasi Indonesia” tutur Dirjen PPI. Dalam proses penyiapan dan penyusunan submisi perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik lingkup pemerintah, praktisi, maupun NGO. Sebagai tindak lanjut, pertemuan menyepakati timeline penyiapan draft submisi khususnya dengan batas waktu tahun 2016 sebelum COP-22 Marrakech melalui penyelenggarakan pertemuan antar K/L.

Kedua, pada 23 Juni dilaksanakan pertemuan membahas persiapan Side Event COP-22 di Marakesh. Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran Ditjen PPI, Kemenko Bidang Maritim dan Sumberdaya, Kementrian Kelautan dan Perikanan, serta beberapa perwakilan peneliti. Dalam paparan Dirjen PPI, disampaikan bahwa Indonesia bermaksud untuk menyelenggarakan side event pada COP-22 dengan mengusung tema Ocean and Seas. Dalam proses diskusi, disampaikan beberapa focus tema yang dapat diangkat sebagai show case praktik terbaik Indonesia pada isu Ocean and Seas. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih dari tiga ratus suku adat memiliki potensi besar dalam khasanah kearifan lokal khususnya mengenai aksi adaptasi perubahan iklim di tingkat masyarakat. Isu blue carbon dan blue economy merupakan isu yang menarik untuk diangkat di tataran global, namun Indonesia dianggap belum memiliki best practices untuk ditunjukkan di tataran global. Pemilihan tema pada side event sangat

Ketiga, pertemuan dilaksanakan di Gedung Manggala Wanabakti pada tanggal 27 Juni bertajuk Pertemuan Non-Party Stakeholders (NPS) Sebagai Tindak Lanjut COP-21: The Roadmap for Global Climate Action. Pertemuan ini diadakan dalam rangka penyusunan submisi sesuai perminataan High Level Climate Champion yang ditujukan kepada Parties dan Non-Party Stakeholders. Sesi diskusi dipimpin oleh moderator Bapak Dr. Efransjah selaku Penasihat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan panel diskusi berasal dari sektor privat berbagai bidang, daintaranya Bapak Poerwadi selaku perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (Private Company in Forestry), Ibu Dwita S. Prihantono selaku perwakilan Chevron Geothermal Indonesia (Private Company in Energy Sector), Bapak Agus Imam Solihin selaku perwakilan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Financial Institution), serta Bapak Zulfira Warta selaku perwakilan Worl Wildlife Fund for Nature/WWF (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Dalam pertemuan diidentifikasi berbagai peran NPS di Indonesia, yaitu Sektor kehutanan swasta dalam mitigasi perubahan iklim berfokus pada aktivitas pemanfaatan hutan produksi berdasar pada aktivitas REDD+. Sektor energi swasta dalam aksi mitigasi dan penurunan emisi dilakukan pada sektor energi baru terbarukan, sektor energi geothermal diharapkan dapat berkontribusai pada upaya penurunan emisi karbon. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang konservasi khususnya WWF dalam perubahan iklim berfokus pada sektor penggunaan lahan dan pengelolaan hutan alam di tingkat provinsi dengan jurisdictional approach. Dipaparkan dalam pertemuan bahwa Non-party Stakeholders, yang kini menjadi salah satu actor penting dalam pengendalian perubahan iklim memerlukan baseline, guidance, serta methodology yang jelas mengenai bagaimana mereka dapat berkontribusi. Kejelasan insentif bagi NPS yang ikut berkontribusi dalam pengendalian perubahan iklim dirasa penting meskipun insentif tidak harus selalu dalam bentuk finansial. Sebagai penutup, Dirjen PPI selaku pimpinan pertemuan menyatakan bahwa masih diperlukannya pertemuan lanjutan untuk membahans submisi NPS secara lebih mendalam.

Keempat, pertemuan dilaksanakan pada 29 Juni di Hotel Le Meridien dalam rangka penyusunan submisi sebagai tindak lanjut BCC. Pertemuan dihadiri oleh tujuh puluh (70) negosiator dari Kementerian/Lembaga, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat khususnya yang menghadiri COP-21 Paris dan BCC. Pertemuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi key elements dari 26 permintaan submisi pada sesi perundingan berikutnya, COP-22 di Marakesh. Pengorganisasi diskusi dilakukan secara paralel dan dibagi menjadi 8 (delapan) kelompok tema elemen submisi yaitu: Adaptation and Loss & Damage; Mitigation (NDC) and Response Measure; Market and Non-Market/Article 6 of the Paris Agreement; Transparency, Global Stocktake, Science and Review, and International Assessment and Review (IAR); Finance; Technology, and Capacity Building; serta Gender and Climate Change; Information, Views, and Proposal on Any Work of the APA. Pada sesi akhir pertmuan, dipaparkan berbagai key elements yang telah diformulasi pada saat diskusi dan akan dipertimbangkan sebagai bahan penyusunan submisi. Diharapkan setiap kelompok tema/ elemen dapat mendalami hasil tersebut serta berproses dalam penyusunan draft submisi terkait bekerjasma dengan berbagai Kementerian/ Lembaga terkait. Meskipun terdapat beberapa kelompok elemen submisi dengan lead negotiator berasal dari non-KLHK, namun Direktorat Jenderal PPI KLHK akan tetap memfasilitasi prosesnya. Untuk menindaklanjuti hasil penyusunan draft submisi serta finalisasinya, KLHK akan menyelenggarakan pertemuan pleno kedua pada minggu pertama bulan Agustus 2016.

Tags: Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional

membagi informasi ini: