• Beranda
  • Berita
  • Pengurangan Hydrofluorocarbon (HFC) Melalui Protokol Montreal Sebagai Salah Satu Cara Mitigasi Perubahan Iklim

Pengurangan Hydrofluorocarbon (HFC) Melalui Protokol Montreal Sebagai Salah Satu Cara Mitigasi Perubahan Iklim

 

 

Pengurangan Hydrofluorocarbon (HFC) Melalui Protokol Montreal

 Sebagai Salah Satu Cara Mitigasi Perubahan Iklim

 

 

          

 source : http://www.iisd.ca/ozone/oewg38/

 

 

DelegasiIndonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim telah menghadiri pertemuan Resumed 37thOpen Ended Working Group (OEWG-37) of the Parties to the Montreal Protocol, 38thOpen Ended Working Group (OEWG-38) of the Parties to the Montreal Protocoldan 3rd Extraordinary Meeting of Parties to the Montreal Protocolyang diselenggarakan secara berturut-turut pada tanggal 15-23 Juli 2016, di Wina, Austria. Serangkaian pertemuan ini bertujuan untuk membahas upaya global penghapusan bahan perusak lapisan ozon serta upaya memasukkan Hydrofluorocarbon (HFC) sebagai bahan yang akan diatur konsumsi dan produksinya melalui Protokol Montreal.

 

Empat proposal amandemen (proposed amendment) yang diusung oleh Amerika serikat, Kanada, EU, India, Kiribati, Marshal Islands, Mauritius, Micronesia, Palau, Filipina, Samoa, dan Solomon Islands, terkait dengan HFCs Phase-down yang hingga saat ini belum mencapai titik temu menjadi bahan utama yang dibahas dalam rangkaian pertemuan ini. Permasalahan HFCs menjadi isu contentious karena HFCs banyak digunakan sebagai pengganti HCFCs yang termasuk kedalam Bahan Perusak Ozon (BPO). Sementara itu, HFCs walaupun tidak tergolong kedalam BPO, namun memiliki potensi pemanasan global dengan nilai yang bervariasi dari 4 sampai dengan 12,400. Sehingga jika penggunaan HFCs tidak diatur, maka upaya perlindungan lapisan ozon yang selama ini dilakukan menyebabkan permasalahan baru terhadap perubahan iklim.

 

Untuk Indonesia, usulan mengamandemen HFC ke Protokol Montreal perlu dicermati dengan hati-hati terutama implikasinya terhadap industri yang menggunakan bahan HFC dalam proses produksinya. Ketersediaan alternatif pengganti substansi HFC perlu diperhitungkan jangka waktu ketersediaan teknologi pengganti dengan investasi yang baru saja dilakukan industri ketika mengganti teknologi yang berbasis HCFC menjadi HFC. Ketersediaan teknologi yang telah teruji dipasar lokal menjadi concern bagi Indonesia. Indonesia juga menginginkan bahwa teknologi pengganti nantinya juga dapat meningkatkan efisiensi energi bagi produk yang dihasilkan.

 

Setelah melalui perdebatan dan negosiasi panjang dan cukup alot, akhirnya pertemuan Resumed 37th Open Ended Working Group berhasil mensepakati solusi terhadap tantangan yang dihadapi jika HFC diatur didalam Protokol Montreal. Tantangan yang telah diidentifikasi antara lain terkait dengan funding, fleksibilitas implementasi, HFC – HCFC schedules linkage, isu double conversion, exemptions not related to High Ambient Temperature (HAT), non-party trade provisions, safety of substitutes dan efisiensi energi dari bahan alternatif.

 

OEWG ke 38 telah menghasilkan beberapa draft keputusan terkait dengan nominasi Essential Use Exemptions (EUE) dan Critical Use Exemption (CUE) untuk tahun 2017 dan 2018, Term of Reference (ToR) for the study on the 2018–2020 replenishment of the MLF for the implementation of the Montreal Protocol dan Text for consideration by the Parties for inclusion in decisions under the Dubai pathway on hydrofluorocarbons under the Montreal Protocol yang selanjutnya menjadi bahan diskusi pengambilan keputusan di Meeting of Parties ke 28 yang akan diselenggarakan bulan Oktober 2016 di Kigali, Rwanda. Dalam 3rd Extraordinary MOP berhasil menyepakati konsep penentuan baseline untuk penurunan konsumsi dan produksi HFC serta beberapa opsi tahun yang akan menjadi baseline dan freeze date bagi Negara maju dan Negara berkembang.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dalam Diskusi Tingkat Menteri Protokol Montreal – Wina, 22 Juli 2016

 

 

 

 

Tags: Mitigasi Perubahan Iklim

membagi informasi ini: