• Beranda
  • Berita
  • REDD+ Indonesia : Peran Stakeholders Dalam Menjawab Tantangan Deforestasi dan Pembangunan

REDD+ Indonesia : Peran Stakeholders Dalam Menjawab Tantangan Deforestasi dan Pembangunan

 

REDD+ Indonesia :

Peran Stakeholders Dalam Menjawab Tantangan Deforestasi dan Pembangunan

(Catatan dari Oslo REDD Exchange, Oslo – Norwegia, 14-15 Juni 2016)

 

 

Indonesia merupakan salah satu negara REDD+ di dunia yang telah berperan serta dalam perundingan global mengenai REDD+ sejak awal terbangunnya konsep REDD+. Kerjasama Kemitraan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Norwegia merupakan salah satu kerjasama dari kesepakatan internasional dalam rangka implementasi REDD+, untuk menangani masalah deforestasi dan degradasi hutan. Kegiatan kerjasama RI-Norway ini berjudul Cooperation on reducing greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation (REDD+)”, melalui Letter of Intent yang ditandatangani pada 26 Mei 2010.

Dalam rangka saling bertukar pengalaman, pandangan serta pembelajaran dari para stakeholders terkait pelaksanaan REDD+, khususnya dalam konteks kerjasama dengan Pemerintah Kerajaan Norwegia, sebuah event dengan judul “Oslo REDD Exchange” telah diselenggarakan di Oslo, Norwegia, pada tanggal 14-15 Juni 2016. Event tersebut diikuti oleh para perwakilan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari negara-negara REDD+ yang menjalin kerjasama dengan Norwegia, berbagai mitra multilateral, NGO, peneliti, swasta dan lain-lain. Dalam event tersebut, Direktur Jenderal PPI - KLHK, didampingi olehDirektur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktur Penyiapan Perhutanan Sosial – Ditjen PSKL, dan Kepala Sub Direktorat REDD+, hadir sebagai perwakilan dari Pemerintah Pusat, khususnya KLHK. Peserta dari Indonesia lainnya yaitu : Badan Restorasi Gambut, Kedutaan Besar RI di Oslo, pemerintah daerah (Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Papua Barat), NGOs (AMAN, Kemitraan, WRI, WALHI, IDH dan lain-lain), perguruan tinggi, Kelompok Kerja REDD+ Provinsi, serta perwakilan sektor swasta (APP, APRIL, KADIN dan lain-lain).

Dalam event tersebut, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim – KLHK menjadi salah satu panelis dalam salah satu sesi paralel pada 14 Juni 2016, dengan tema : “Indonesia : Can bussiness-as-usual deforestation be confronted and reversed?”, bersama panelis lainnya, yaitu Kepala Badan Restorasi Gambut, Gubernur Sumatera Selatan, perwakilan AMAN, dan President Director APRIL. Dalam sesi ini disampaikan informasi mengenai bagaimana pemerintah RI mengelola berbagai kebijakan yang meng-address deforestasi (diantaranya kebijakan moratorium, One Map Policy), sekaligus mengelola kebutuhan pembangunan. Pemerintah Indonesia, baik pusat dan daerah telah semakin menunjukkan willingness untuk berubah ke arah yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya hutan dan sub sektor lainnya yang terkait.Dari sisi pandang pemerintah daerah (dalam hal ini Pemda Sumsel), niatan untuk mengurangi tingkat deforestasi telah diinisiasi sejak lama, dan berbagai aksi dan upaya di tingkat tapak telah banyak dilakukan. Adanya mekanisme REDD+ semakin memperkuat dan meneguhkan sikap ini, untuk mengelola hutan dan sektor terkait lahan lainnya dengan semakin bijak, demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Menanggapi pertanyaan mengenai apa arti dan peran kerjasama internasional bagi REDD+ Indonesia, termasuk di bawah LoI dengan Pemerintah Norwegia, Dirjen PPI menyampaikan bahwa peran kerjasama, baik bilateral maupun multilateral bagi Indonesia adalah untuk memperkuat arsitektur REDD+ yang telah tersedia, dan untuk memfasilitasi serta mengisi gap dari progres yang ada untuk menuju ke fase berikutnya dari implementasi REDD+. Sesuai dengan kesepakatan internasional mengenai aturan main REDD+, negara bisa memulai REDD+ dari fase yang sesuai dengan kapasitas nasionalnya; sehingga support dari negara maju (melalui kerjasama bilateral maupun multilateral) harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Belajar dari pengalaman Indonesia dengan berbagai kerjasama terkait REDD+, diperlukan koherensi antar proses yang berjalan di berbagai level, baik di internasional, nasional dan sub nasional.

Isu lainnya, yaitu pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hutan adat telah menjadi isu kompleks yang sejak lama telah ada dalam perjalanan pengelolaan hutan Indonesia, dan masih perlu lebih banyak upaya dari berbagai pihak untuk membuat keadaan menjadi semakin lebih baik. Dalam hal ini, pemerintah pusat melalui KLHK (c.q. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan) tengah berkolaborasi dengan AMAN untuk menggarap isu hak-hak MHA.

Dari sisi sektor swasta, ada beberapa tantangan ketika harus menyikapi kebijakan pemerintah ke dalam aksi nyata pengurangan tingkat deforestasi, diantaranya masih banyaknya orang yang bergantung pada mata pencaharian yang terkait dengan sektor kehutanan, yang bagi beberapa pihak masih dianggap sebagai area yang ekstraktif. Selain itu, sektor swasta mengharapkan pemerintah dapat lebih meningkatkan perannya sebagai leader dan fasilitator dalam mendorong keberhasilan kebijakan mengenai Restorasi Ekosistem, sehingga lebih mendorong swasta untuk berkontribusi dalam mengurangi tingkat deforestasi. Dalam hal ini, salah satu upaya yang sedang dirintis oleh pemerintah dalam rangka memfasilitasi adalah penyiapan instrumen pendanaan, yang nantinya memungkinkan untuk dilakukan eksplorasi berbagai opsi-opsi pendanaan untuk kegiatan-kegiatan terkait REDD+ di Indonesia.

Di akhir diskusi, Dirjen PPI menyampaikan pandangan bahwa permasalahan deforestasi di Indonesia harus diselesaikan secara bertahap dan kolaboratif, perbaikan tidak bisa dicapai secara instant, melainkan perlu melalui proses tata kelola yang gradual. Perlu dibangun dan diperkuat ‘trust’ antar stakeholder, tidak perlu saling menyalahkan. Sejarah di masa lalu tidak bisa dilupakan, namun harus dimaafkan dan menjadi bahan pembelajaran, agar kita bisa melangkah maju menuju perbaikan dan tidak mengulangi kesalahan. Dalam hal kerjasama, apa yang telah didiskusikan harus diwujudkan menjadi kenyataan, dan bukan sekedar wacana.

 

Tags: Mitigasi Perubahan Iklim

membagi informasi ini: