Pengantar National Focal Point Indonesia untuk UNFCCC

 Pengantar  National Focal Point Indonesia untuk  UNFCCC

Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang Perubahan Iklim melalui UU No.6 Tahun 1994.  Indonesia juga telah meratifikasi Protokol Kyoto, melalui Undang-Undang No.17 Tahun 2004.  Setelah sekian lama regime pengendalian perubahan iklim global hanya mengikat negara maju untuk menurunkan emisi dan negara berkembang lainnya hanya voluntary basis, maka sejak tahun 2015 telah disepakati Perjanjian Paris yang menempatkan semua negara dalam satu platform komitmen bersama, meskipun tetap berlaku prinsip Common But Differentiated Responsibility-Respective Capabilities (CBDR-RC)

Dalam pidato diawal Persidangan COP-21 Paris yang dihadiri oleh lebih dari 100 Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, Presiden Joko Widodo menyatakan komitmennya untuk menjadi bagian dari solusi atas permasalahan global terkait Perubahan Iklim.  Lebih lanjut Presiden RI juga menyatakan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi 29% - 41% dibanding Bussiness as Usual (BAU) tahun 2030.  Dengan Paris Agreement,  Indonesia memasuki tatatan baru dalam pelaksanaan komitmen yang dijanjikan di COP21 dan terelaborasi dalam  Nationally Determined Contribution (NDC).  Tatatan baru ini termasuk pemaknaan peningkatan peran”Non State Actors/Non Party Stakeholders”.

Tatanan baru tersebut menuntut peningkatan efektifitas komunikasi “National Focal Point/NFP” baik dengan stakeholder di dalam negeri maupun dengan Sekretariat UNFCCC dan Badan-Badan terkait lainnya.  Untuk itu, berbagai sarana komunikasi digunakan, termasuk melalui KOLOM NFP ini.  Diharapkan komunikasi melalui platform ini dapat lebih melengkapi sarana-sarana komunikasi yang digunakan selama ini.

Salam

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim

Selaku National Focal Point untuk UNFCCC

membagi informasi ini: