• Beranda
  • Admin
  • Berita
  • EU Project
  • Meeting Project Steering Comitee (PSC) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dengan Uni Eropa

Meeting Project Steering Comitee (PSC) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dengan Uni Eropa

Pertemuan PSC ke-1 dilaksanakan pada 19 Desember 2016 yang di mulai jam 13.00 WIB di Jakarta yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal PPI - Nur Masripatin selakuKetua PSC ,Setditjen PPI beserta jajaran pejabat lingkup Ditjen PPI, dan dihadiri pula  oleh EU Ambassador-Vincent Guérend, Head of Cooperation-Franc Viault, Senior Manager in Climate Change Giovanni Serritella , GIZ Country Director Indonesia, Timor Leste and ASEAN-Peter Palesch,  Biro KTLN Setneg-Aldi Triyanto, dan team project SICCR-TAC yang diketuai Oleh Heinrich Terhorst serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Aceh-Husaini.

Presentasi, Diskusi dan Rekomendasi

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal selaku Project Executing Agency (PEA) SICCR TAC menyampaikan gambaran umum Project SICCR-TAC;
  2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Aceh menyampaikan Situasi, Kondisi Kehutanan, Tenurial Aceh;
  3. Team Leader (Mr. Heinz) menyampaikan overall work plan and anual workplan. Berfokus  pada penguatan kapasitas baik di pusat, provinsi, kabupaten dan Desa;
  4. Pertemuan merekomendasikan untuk:
    1. Menerima laporan kegiatan SICCR TAC  sampai dengan tahun 2016.
    2. Menyetujui rencana kerja menyeluruh dan rencana kerja tahunan SICCR TAC  tahun 2016-2017).

Dirjen PPI (Kementerian LHK) mengucapkan terimakasih dan menyampaikan apresiasi kepada Uni Eropa atas dukungan kepada kebijakan pemerintah Indonesia dan berperan mendukung negosiasi dalam forum-forum internasional terutama terkait dengan isu perubahan iklim.

Untuk meningkatkan ambisi dalam penurunan Emisi gas rumah kaca, termasuk persiapan pelaksanaan NDC (pra-2020) pada semua kategori sektor dan pelaksanaan REDD+ pada Pasal 5 Persetujuan Paris diperlukan dukungan Internasional dari negara maju dalam bentuk pendanaan, pengembangan dan transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas. Pasal 5 dari Persetujuan Paris memberikan sinyal yang jelas mengenai pengakuan terhadap peranan hutan dan REDD+. Keputusan COP telah memberikan arahan yang cukup untuk mengimplementasikan dan mendukung pelaksanaan REDD+.

Selain itu, mempertimbangkan kemajuan persiapan dan transisi REDD+ di tingkat national dan sub nasional, REDD+ Indonesia telah siap untuk pelaksanaan insentif berbasis hasil (resultbased payment). Sebagai pendekatan kebijakan dan insentif positif, REDD+ harus mampu untuk mendukung capaian target penurunan emisi gas rumah kaca untuk sektor kehutanan.

Indonesia menyambut kerjasama bilateral, regional dan internasional dalam pelaksanaan NDC sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Persetujuan Paris, yang memfasilitasi dan mempercepat proses pengembangan dan transfer teknologi, pembayaran berdasarkan kinerja, kerjasama teknis, dan akses kepada sumber-sumber pendanaan untuk mendukung upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menuju masa depan yang lebih Berketahanan iklim.

Pertemuan mencatat beberapa hal yang muncul pada diskusi yaitu :

  • Penguatan kapasitas pemerintah pusat (termasuk UPT PPI), daerah (provinsi dan kabupaten, masyarakat dan donor dalam pembangunan KPH melalui dukungan program SICCR TAC.
  • Pentingnya dukungan SICCR TAC untuk masyarakat desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, dalam rangka menunjang pelaksanaan peraturan ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Desa.
  • Penguatan kapasitas Badan Layanan Umum di pusat dan daerah untuk pemanfaatan secara optimal.
  • Pemanfaatan semaksimal mungkin hasil pelaksanaan SICCR TACbaik oleh KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Pemerintah Daerah sebagai owner program tersebut.

Pertemuan ini ditutup oleh Direktur Jenderal PPI selaku Ketua PSC pada pukul 17.25 WIB.

 

membagi informasi ini: