Peran Masyarakat Adat dalam Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim

Peran Masyarakat Adat dalam Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim

Satgas REDD+ kembali menggelar acara bincang-bincang mengenai dampak perubahan iklim untuk makin meningkatkan kesadaran masyarakat. Kali ini pembicaraan membidik masalah partisipasi dari kelompok masyarakat adat dalam upaya menghadapi dampak perubahan iklim tersebut. Masyarakat adat merupakan kelompok penting dalam upaya penurunan emisi gas ke atmosfir, sumber perubahan iklim, melalui pemeliharaan hutan.

Pembicaraan dibuka dengan menyinggung soal banjir yang baru-baru ini melanda Jakarta. Fenomena banjir besar ini diperkirakan merupakan bagian dari dampak perubahan iklim. Chandra Kirana, Ketua Tim Kerja Komunikasi dan Pelibatan Para Pihak Satgas REDD+, menerangkan alasan keterlibatan Indonesia dalam gerakan global penurunan emisi. Pembentukan Satgas REDD+ merupakan wujud kepedulian Indonesia atas masa depan seluruh dunia melalui kerjasama pemerintah Norwegia dan pemerintah Indonesia.

Di dalam menjalankan tugasnya, Satgas REDD+ sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, salah satu pihak yang sangat strategis perannya dalam pelestarian hutan adalah masyarakat adat. Masyarakat adat, Abdon Nababan, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), mengatakan, “Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang mendiami tanah nusantara ini sejak lama. Bahkan sebelum negara Indonesia ada dan sebelum agama dan kebudayaan modern datang.”

Saat ini jumlah masyarakat adat diperkirakan sekitar 70 juta jiwa yang tergabung dalam lebih dari 1.100 suku. Mereka yang berhimpun di AMAN sekitar 15 juta jiwa. Meski memiliki berbagai perbedaan keyakinan dan cara hidup, sebagian masyarakat adat ini tinggal dan menjadi bagian dari hutan. Kearifan mereka dalam memperlakukan hutan sudah ada sejak dahulu.

Sayangnya, masyarakat adat kerap terpinggirkan dalam pembangunan, meski peran mereka penting dalam menjaga hutan dan lingkungan nusantara. Menurut Abdon, hal tersebut terjadi karena jaminan dalam konstitusi tidak diikuti dengan aturan hukum di bawahnya. “Meski berjasa menjaga keutuhan alam, masyarakat adat lebih mirip penumpang di republik ini. Ironis!” sesal Abdon. Untunglah sejarah kini mulai berbalik. Terjadinya berbagai krisis di tingkat global, mulai dari krisis pangan, sosial hingga dampak perubahan iklim, ternyata menjadi berkah bagi masyarakat adat. Orang melihat kearifan masyarakat adat bisa menjadi penyumbang solusi dalam mengatasi berbagai masalah tersebut.

Kecenderungan yang ditengarai Abdon tersebut, dibenarkan Chandra Kirana. “Kita perlu memperbaharui paradigma pembangunan kita, dari semula mengupayakan pertumbuhan ekonomi dari eksploitasi alam, menjadi pertumbuhan yang tetap bersahabat dengan kelestarian alam,” katanya. Perubahan paradigma ini diperlukan karena manusia harus diingatkan kembali bahwa sumber daya alam itu terbatas jumlahnya, sehingga alam perlu diperlakukan dengan arif. Kearifan itu merupakan hal yang melekat di dalam kehidupan masyarakat adat. Kearifan itu pula yang bisa menjadi sumber kreativitas bagi masyarakat modern sehingga kita bisa mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang bermutu. Artinya, pertumbuhan ekonomi juga ditopang dengan penghargaan terhadap alam dan nilai-nilai spiritual budaya.

Kearifan masyarakat adat inilah yang jadi salah satu perhatian utama dari Satgas REDD+, lembaga yang bertugas mempersiapkan keterlibatan Indonesia dalam skema penurunan emisi global melalui penyelamatan hutan dan lahan gambut. Selama dua tahun, Satgas REDD+ berinteraksi cukup intensif dengan masyarakat adat, terutama yang terhimpun di dalam AMAN. Satgas kemudian menggunakan masukannya untuk menyempurnakan desain kelembagaan dan mekanisme REDD+ di Indonesia. Saat ini desain kelembagaan REDD+ sudah selesai disusun, tinggal menunggu pengesahan dari Presiden.

Abdon menyampaikan pula bahwa AMAN pada dasarnya sangat optimis dengan kehadiran Satgas REDD+ dan komitmen dari Presiden untuk lebih menghargai hak masyarakat adat terhadap hutan. Hanya saja dia mengaku kecewa dengan keluarnya peraturan terbaru yang tidak mengakomodir masukan-masukan dari mereka. Ia berharap agar nantinya kerjasama dan dukungan dari AMAN bisa dikelola dengan lebih baik, sehingga bisa lebih mendatangkan manfaat bagi masyarakat adat.***

membagi informasi ini: