HADAPI MUSIM KEMARAU, PEMERINTAH GELAR RAKOR PENANGGULANGAN KARHUTLA

 

 

Sebagai tindaklanjut Rapat Koordinasi Khusus Penanggulangan Karhutla di Manggala Wanabakti KLHK, Jakarta tgl 28 Juli 2022 dan menghadapi musim kemarau tahun 2022 serta eskalasi kejadian karhutla, Kemenkopolhukam menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla di Banda Aceh, Kamis, 1/9/2022. Dalam rapat tsb diundang sebagai narasumber Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Deputi bidang Penanganan Darurat BNPB, dan Sekretaris Daerah Provinsi Aceh.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang diwakili oleh Astan P. Manurung mengungkapkan setelah kejadian karhutla 2015, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo mengubah strategi pengendalian karhutla dengan mengutamakan kegiatan pencegahan dengan mendorong upaya² pencegahan hingga tingkat tapak.

"Kami mengharapkan dengan eskalasi kejadian dan luas karhutla yang cenderung meningkat setiap tahun di Provinsi Aceh, akan terbit peraturan gubernur, bupati/walikota tentang penanggulangan karhutla, sehingga memudahkan kawan-kawan dalam penerapan di lapangan," harap Astan.

Astan juga menyinggung perbedaan data karhutla antara daerah dengan pusat. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 38 Tahun 2021 tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik, KLHK sebagai wali data antara lain: sebaran hotspot, rawan karhutla, dan areal kebakaran /luas karhutla.

"Untuk meminimalisir perbedaan data, kita bisa menggunakan website yang telah kami bangun sebagai baseline yaitu sipongi.menlhk.go.id," jelas Astan.

"Kami mengharapkan sinergi dari semua pihak semakin ditingkatkan untuk pengendalian karhutla di Provinsi Aceh sehingga kejadian karhutla bisa diturunkan," pungkas Astan.

Hadir dalam acara ini antara lain Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Bupati Nagan Raya, Kapolres Nagan Raya, Dandim Nagan Raya, Bupati Aceh Selatan, Kapolres Aceh Selatan, Dandim Aceh Selatan, Kepala Balai PPI wilayah Sumatera, Kepala Balai Gakkum LHK wilayah Sumatera, perwakilan Kodam Iskandar Muda, perwakilan Korem Liliwangsa, perwakilan Korem Teuku Umar, perwakilan Polda Aceh, perwakilan BMKG, perwakilan Kejati, perwakilan Lanud Iskandar Muda, dll.

Acara Rakor dipimpin oleh Asdep 4 Kedeputian V Kemenkopolhukam.

Dari acara ini dihasilkan beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Asdep 4 Kedeputian V Kemenkopolhukam, diantaranya:

  • untuk mengutamakan kegiatan pencegahan dengan mendorong alokasi anggaran penanggulangan karhutla,
  • membuat peraturan gubernur, Bupati/walikota terkait penanggulangan karhutla
  • Kepada TNI untuk memberikan dukungan pemadaman udara dalam rangka penanggulangan untuk daerah yang sulit di akses dan terus mensupport pelaksanaan TMC
  • Perbedaan data karhutla antara daerah pusat, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 38 Tahun 2021 tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik, KLHK sebagai wali data antara lain: sebaran hotspot, rawan karhutla, areal kebakaran (luas karhutla)
  • Melaksanakan penataan daerah-daerah rawan karhutla
  • Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 380/36/2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Karhutla Provinsi Aceh agar dapat ditindaklanjuti oleh kab/kota dengan action di lapangan.

Kontributor    : Astan P. Manurung, Rosadi (Dit. PKHL)

Editor           : Herry Purnomo (Dit. PKHL), Jaya D. Cipta (Setditjen PPI)

DOKUMENTASI

Tags: Pengendalian Kebakaran Hutan

membagi informasi ini: