• Beranda
  • Berita
  • Workshop Penerapan Pembayaran Berbasis Kinerja dalam Implementasi Program FCPF-CF 2020-2024 serta Implementasi NDC dan Perpres No.98 Tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Timur

Workshop Penerapan Pembayaran Berbasis Kinerja dalam Implementasi Program FCPF-CF 2020-2024 serta Implementasi NDC dan Perpres No.98 Tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Timur

 

 

Universitas Mulawarman, Samarinda, 10 Desember 2021

 

Pada tanggal 29 Oktober 2021 lalu Bapak Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden No. 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Peraturan ini juga akan menjadi dasar bagi Indonesia untuk mengubah cara pandang terhadap konservasi, manajemen hutan, upaya pengurangan emisi GRK dan aksi mitigasi perubahan iklim, serta menempatkan perdagangan karbon dengan tetap mengutamakan pencapaian target NDC. 

Peraturan Presiden ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia seperti tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) untuk pengendalian perubahan iklim sebesar sebesar 29% (834 juta ton CO2e) dengan usaha sendiri dan 41% (1.185 juta ton CO2e) dengan kerjasama dan bantuan internasional.  Sektor kehutanan memperoleh porsi sebesar 17,2 %, hingga 24,1% sebagai bagian dari mitigasi sektor kehutanan, dan REDD+ memiliki peran strategis dalam pencapaian target NDC Indonesia. Indonesia juga telah menyampaikan dokumen Update NDC dan LTS LCCR 2050 ke UNFCCC.

Untuk memenuhi target NDC dari Sub Nasional (Provinsi), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Tahun 2015 telah memilih Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pelaksanaan program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di bawah skema pembayaran berbasis kinerja melalui Forest Carbon Partnership Facilities-Carbon Fund (FCPF-CF) yang dikelola oleh World Bank. Program ini akan dilaksanakan selama periode 2020-2024 di seluruh Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan terbitnya Perpres tersebut diharapkan implementasi Program FCPF-CF di Kalimantan Timur dapat dinaungi dan diperkuat, apalagi program ini akan segera memasuki tahap result-based payment (RBP). Pengaturan kelembagaan, pengembangan perangkat-perangkat penurunan emisi, dan program dan kegiatan sebagai strategi penurunan emisi yang disusun dapat mengacu ke Perpres ini, dan target penurunan emisi 22 Juta Ton CO2 sampai 2025 dapat tercapai dengan RBP sampai maksimal USD 110 juta dapat diperoleh. Ke depan, sosialisasi Perpres ini ke sub-nasional dapat dilaksanakan, terutama ke provinsi-provinsi yang memiliki cadangan karbon yang potensial. Dengan demikian, target penurunan emisi GRK di NDC serta LTS-LCCR 2050 dapat tercapai.

 

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim mengadakan Workshop “Penerapan Pembayaran Berbasis Kinerja dalam Implementasi Program FCPF-CF 2020-2024 serta Implementasi NDC dan Perpres No.98 Tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Timur” pada tanggal 10 Desember 2021 di Universitas Mulawarman, Samarinda. Hadir dalam pertemuan ini Rektor Universitas Mulawarman Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si, Wakil Gubernur Kalimantan Timur H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si., yang dihadiri oleh semua stakeholder terkait yang akan memperoleh manfaat dari RBP yang akan diterima. Sebagai pembelajaran Implementasi REDD+ di Provinsi Kalimantan Timur, turut hadir pula Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I. dan jajarannya, yang saat ini telah menjalankan program BioCarbon Fund-Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF ISFL).

Sebagai komitmen dari Provinsi Kalimantan Timur juga telah diterbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2021 pada 20 Agustus 2021 tentang Mekanisme Pembagian Manfaat dalam Program Penurunan EMisi Gas Rumah Kaca Berbasis Lahan. Melalui Peraturan Gubernur tersebut diharapkan penyaluran manfaat dapat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tepat sasaran. Manfaat yang akan diterima dalam pelaksanaan REDD+ melalui program FCPF-CF ini berupa manfaat langsung (uang) dan manfaat tidak langsung berupa kegiatan dan manfaat non fiscal (in kind), yang akan diberikan kepada penerima manfaat yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah disusun.

 

 

Tags: Mitigasi Perubahan Iklim

membagi informasi ini:

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT