• Beranda
  • Berita
  • Memotret Kontribusi Para Pihak Melalui Penjaringan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan dan Sektor Limbah di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Memotret Kontribusi Para Pihak Melalui Penjaringan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan dan Sektor Limbah di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Denpasar, 8 Juni 2021

Kegiatan penjaringan aksi dan sumber daya mitigasi perubahan iklim menjadi salah satu pendekatan pengumpulan data dan bukti dukung upaya nyata yang telah dilakukan oleh para pihak. Untuk memotret partisipasi aktif para pihak di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan kegiatan mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan dan limbah, Balai PPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (BPPIKHL JabalNusa) melakukan koordinasi dan kunjungan ke kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dan Balai KSDA NTB. Kegiatan dilakukan pada 26 – 28 Mei 2021

Pada kesempatan pertama, Sekretaris Dinas LHK Provinsi NTB, Samsudin menyampaikan bahwa dalam konteks aksi mitigasi perubahan iklim, Dinas20210611bali0102 LHK Provinsi NTB mengelola sektor kehutanan dan sektor limbah. Luas hutan di Provinsi NTB yaitu 1.071.722,82 hektar. Berdasarkan fungsinya, hutan tersebut dibagi menjadi 16,3% sebagai hutan konservasi, fungsi lindung seluas 41,9% dan hutan produksi sebesar 41,8%. “Hutan di NTB cukup luas, namun juga tidak terlepas dari kondisi degradasi karena banyak faktor. Namun demikian, kebijakan dan berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya”, Ujar Samsudin. Beliau juga menjelaskan kebijakan daerah untuk menekan laju peningkatan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan yaitu menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan dan Instruksi Gubernur Nomor 188.4.5-57/Kum tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Moratorium Penebangan dan Peredaran Hasil Hutan di NTB. Adapun aksi mitigasi perubahan iklim yang dilakukan antara lain melakukanpengamanan hutan, mempertahankan luas kawasan hutan, patroli dalam rangka pengendalian kebakaran hutan serta kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

Di sektor limbah, TPA Sampah Regional Kebon Kongok sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah DLHK Provinsi NTB, ditetapkan mengelola sampah dari Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat sejak tahun 2018. TPA ini beroperasi sejak tahun 1993 dengan sistem open dumping dan tahun 2010 direvitalisasi menjadi sanitary landfill. TPA Regional Kebon Kongok menampung sampah 340 ton/hari. Sampah kemudian dikelola dan diproses melalui beberapa kegiatan yaitu: daur ulang dengan mencacah, masuk incirenator, dan diolah sebagai kompos. Kerjasama pengolahan sampah menjadi energi dengan pembuatan solid recovered fuel (SRF), saat ini sedang berlangsung. DLHK Provinsi NTB juga telah memiliki rencana kerjasama untuk pengelolaan biogas skala besar, pengelolaan plastik menjadi BBM dan pengolahan SRF dengan kapasitas yang lebih besar.

20210611bali0102Lokasi lain yang dikunjungi oleh tim BPPIKHL JabalNusa adalah Taman Nasional Gunung Rinjani. TN Gunung Rinjani ditetapkan sebagai Wilayah Pengukuran Kinerja (WPK) yang merupakan target pelaksana REDD+. Wilayahnya seluas 41.330 hektar berada di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Utara. Berdasarkan penjelasan dari Dwi Pangestu Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai TN Gunung Rinjani, program kerja Balai direncanakan dan diselenggarakan dalam rangka pencegahan penurunan tutupan hutan alam dengan penjagaan/pengamanan keanekaragaman hayati. Balai mengelola hutan secara lestari di zona pemanfaatan dengan membina dan mendampingi 37 desa penyangga. TN Gunung Rinjani saat ini menyandang status sebagai UNESCO Global Geopark Rinjani-Lombok dan Cagar Biosfer Rinjani Lombok, serta Pendukung Destinasi Super Prioritas. Dwi menuturkan bahwa TN Gunung Rinjani menjadi role model dalam manajemen pendakian dan budidaya jamur Morel. Aksi mitigasi perubahan iklim lainnya adalah kegiatan restorasi kawasan di Zona Rehabilitasi, penanaman dan pemeliharaan di sekitar mata air, dan cek sampah pengunjung di jalur pendakian. Aksi mitigasi perubahan iklim di wilayah WPK ini telah diregistri ke SRN.

Di lokasi lainnya, tim BPPIKHL JabalNusa mengunjungi BKSDA Nusa Tenggara Barat untuk menjaring aksi mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan. Kepala Seksi Wilayah I, Lalu Muhammad Fadly menuturkan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya termasuk perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Balai KSDA NTB mengelola Taman Wisata Alam, Kawasan Suaka Alam, Taman Buru dan Cagar Alam. Kegiatan yang dilakukan antara lain pengamanan dan perlindungan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, inventarisasi potensi data keanekaragaman hayati, serta melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan secara berkelanjutan.

Kehumasan BPPIKHL JabalNusa

C. Ugik Margiyatin.

Pamela Ayu AJS.

Tags: Mitigasi Perubahan Iklim

membagi informasi ini:

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT