Optimalisasi SRN Melalui Penjaringan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Dinas ESDM dan Dinas Pertanian & Perkebunan NTB

 Mataram, 29 Mei 2021

20210608bali0101Perjanjian Paris atau Paris Agreement merupakan langkah nyata berbagai negara untuk menyepakati penurunan emisi di tahun 2030. Salah satunya Indonesia yang memiliki target penurunan emisi 29% melalui upaya mandiri dan 41% dengan bantuan internasional. Target penurunan emisi yang cukup besar ini bukan hanya tanggungjawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertugas sebagai National Focal Point, namun seluruh pihak baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga masyarakat. Membangun sinergitas antar lembaga dan sektor menjadi mutlak dilakukan untuk mencapai target tersebut.

Pendekatan inilah yang digunakan oleh BPPIKHL JabalNusa kepada pemerintah daerah dalam melakukan penjaringan aksi mitigasi perubahan iklim. Tim BPPIKHL Jabalnusa melakukan inventarisasi aksi mitigasi yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov NTB. Kegiatan ini dilakukan pada 27 – 29 Mei 2021 di Provinsi NTB. Niken Arumdati, selaku Kepala Seksi Pengembangan Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM, mengungkapkan bahwa salah satu program prioritas yang sedang dijalankan adalah pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai sumber energi di NTB. Salah satu yang sedang berjalan antara lain pembangkit listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya dan biogas. “Dinas ESDM memiliki beberapa desa binaan yang telah melakukan pengolahan limbah organik yang diubah menjadi biogas”, lanjut Niken. Hal senada juga disampaikan oleh Zainullah (Kepala Sub Bagian Program Disperbun). Salah satu fokus yang sedang dijalankan saat ini yaitu peningkatan efisiensi produksi melalui mekanisasi untuk tanaman pangan dan holtikultura, termasuk pengembangan dan pemilihan verietas tahan dampak perubahan iklim.

I Komang Tri Wijaya K (Tim BPPIKHL JabalNusa) menyampaikan pentingnya pelaporan setiap aksi mitigasi perubahan iklim di sektor energi dan pertanian ke Sistem Registri Nasional (SRN). Hal ini perlu dilakukan mengingat SRN digunakan sebagai bahan pelaporan capaian penurunan emisi setiap dua tahun melalui Biennial Update Report. Sangat disayangkan apabila telah banyak aksi mitigasi perubahan iklim di sektor energi dan pertanian yang telah dilakukan, namun belum dicatatkan ke SRN.

20210608bali0102

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak, Dinas ESDM maupun Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB telah banyak melakukan aksi-aksi yang mendukung penurunan emisi. Salah satunya di Balai Perlindungan Tanaman Pertanian NTB (UPTD di bawah Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB) yang telah melakukan pembinaan bersama kelompok tani di wilayahnya untuk mengembangkan Trichokompos. Trichokompos merupakan salah satu bentuk pupuk organik kompos yang terbuat dari kotoran sapi, limbah organik dan cendawan/fungi Trichoderma sp. Trichoderma yang terkandung dalam kompos ini berfungsi sebagai dekomposer bahan organik sekaligus sebagai pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) penyakit tular tanah seperti Fusarium sp. dan Rhizoctonia sp. Di Tahun 2021, BPTP bersama masyarakat binaan telah mengolah limbah pertanian menjadi Trichokompos hingga mencapai 96 Ton. Produk lain hasil olahan limbah organik yang dihasilkan adalah Biopestisida Hayati Beauveria Bassiana dan Pupuk Cair Bio Urine dari Kotoran Sapi.

Berbagai aksi mitigasi yang telah dilakukan oleh Dinas ESDM maupun Pertanian dan Perkebunan NTB menjadi hal yang potensial untuk diregistrikan ke SRN. Dengan adanya sinergitas antar sektor, diharapkan data pencapaian penurunan emisi dapat dihimpun ke SRN untuk menguatkan basis data mengenai aksi-aksi mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan oleh semua pihak.

KEHUMASAN BPPIKHL JABALNUSA

Satrio Sapta Nugroho

I Komang Tri Wijaya Kusuma

 

Tags: Sekretariat Direktorat Jendral, Inventaris GRK dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi

membagi informasi ini:

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT