Masyarakat Peduli Api (MPA) : MPA Wana Lestari, MPA Paralegal, MPA Proklim

 Bojonegoro, 16 Maret 2021

Kesadaran masyarakat sekitar hutan dalam berpartisipasi dan peduli secara sukarela untuk mendukung pengendalian karhutla merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penurunan kejadian karhutla. Hal ini yang mendorong Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur untuk menginisiasi Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang berada di sekitar wilayah Perum Perhutani KPH Parengan, KPH Padangan, KPH Tuban, KPH Jatirogo dan KPH Bojonegoro. Pertemuan dilaksanakan secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan di Aula KPH Bojonegoro, Selasa (16/03/2021).

20210404bali0101Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla, tanggal 22 Februari 2021. Toat Tridjono, Kabid Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekosistem yang mewakil Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur menekankan bahwa keterlibatan masyarakat perlu didorong untuk mendukung upaya penurunan kejadian karhutla khususnya di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Upaya pengendalian karhutla menjadi tanggung jawab seluruh pihak dan secara bersama-sama memprioritaskan upaya pencegahan dibandingkan dengan melakukan pemadaman. Menindaklanjuti upaya tersebut, Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan SK Gubernur No. 188/345/KPTS/013/2020 tentang Satuan Tugas Pengendali Provinsi Penanganan Karhutla Provinsi jawa Timur yang didasari PermenLHK No.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Karhutla. SK Gubernur ini menjadi dasar pelaksanaan pengendalian karhutla untuk stakeholder terkait di seluruh Provinsi Jawa Timur.

Haryo Pambudi selaku Kepala Balai PPIKHL JabalNusa menyambut baik inisiasi pembinaan MPA yang dilaksanakan di KPH Bojonegoro. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pengendalian karhutla dapat diakomodir melalui pembentukan MPA. Kehadiran MPA ini diharapkan dapat terlibat aktif dalam pencegahan, melaporkan secara dini dan melakukan pemadaman karhutla. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah menginisiasi pembentukan MPA Paralegal yang mengakomodir keterlibatan multipihak diantaranya tokoh masyarakat, kepolisian, TNI, dan BPBD. MPA Paralegal diharapkan menjadi pelopor masyarakat yang berkesadaran hukum dan sekaligus mengidentifikasi potensi untuk pengembangan ekonomi. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk mencari solusi permanen dalam mencegah dan menangani karhutla di tahun-tahun mendatang. Balai PPIKHL JabalNusa juga telah mengembangkan suatu sarana dalam pemetaan potensi desa khususnya di daerah rawan karhutla melalui formulir secara daring (link https://bit.ly/DJPPIGahkarhutla). Database yang terkumpul akan disinkronkan dengan kegiatan-kegiatan dari berbagai stakeholder terkait. Selain itu, data tersebut dapat menjadi inovasi dalam pencegahan karhutla, serta diharapkan mampu mendorong MPA dan mengkader masyarakat dalam mewujudkan kampung iklim pada desa rawan karhutla.

20210404bali0102

Narasumber dari BPBD memberikan pemaparan tentang prosedur, teknik, peralatan dan logistik dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya pengendalian karhutla adalah pengaturan peran dan garis komando pengendalian karhutla di tingkat kabupaten. Beberapa hal yang dibahas pada sesi diskusi diantaranya adalah berupa usulan untuk pembentukan brigdalkarhutla di tingkat kabupaten dan juga masyarakat peduli api terutama di desa rawan karhutla. Kepala KPH Bojonegoro menyampaikan bahwa komitmen pengendalian karhutla diwujudkan dengan melakukan pembentukan satgas lingkup internal dengan masyarakat LMDH. Keberadaan satgas ini sudah berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dalkarhutla dengan segala tantangan yang dihadapi. Pertemuan multipihak ini diharapkan mampu menjadi langkah awal untuk bersinergi dalam menurunkan kebakaran di KPH Bojonegoro, ungkap Kepala KPH Bojonegoro dalam penutupan. Sekaligus juga dikatakan bahwa upaya pelibatan masyarakat dalam peningkatan ekonomi sebagai solusi permanen pencegahan karhutla harus terus didorong dengan kolaborasi pihak-pihak terkait, yang tentu saja didahului dengan upaya penguatan satgas karhutla dan LMDH diantaranya dengan pembentukan dan pembinaan MPA.

Kehumasan BPPIKHL JabalNusa

Aryo Budi, Farhan Fauzan

membagi informasi ini:

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT